Mengawasi risiko fiskal “shadow economy” di era digital

Jejak Digital dan Tantangan Mengawasi Ekonomi Bayangan

Indocrowdfunding.com – Perkembangan teknologi telah membuat kegiatan ekonomi bergerak semakin cepat, lintas wilayah, dan tidak selalu mudah dipetakan melalui cara pengawasan konvensional. Produk dapat dipasarkan melalui media sosial, pembayaran dilakukan antarpengguna, jasa profesional diberikan dari jarak jauh, sementara barang dikirim melalui berbagai layanan logistik. Di tengah kemudahan tersebut, muncul tantangan fiskal baru: sebagian aktivitas ekonomi berpotensi berlangsung di luar pencatatan formal.

Ruang digital kini dapat menjadi jalur bagi transaksi yang sulit terhubung dengan administrasi perpajakan, mulai dari penjualan daring tanpa dokumen transaksi, pembayaran peer-to-peer atau P2P, hingga pemanfaatan aset kripto di luar ekosistem yang berada dalam pengawasan. Kondisi ini berkaitan dengan tumbuhnya shadow economy digital, yakni aktivitas ekonomi legal maupun ilegal yang belum masuk catatan resmi atau sulit ditelusuri oleh otoritas pajak.

Isunya tidak sebatas mencari pelanggaran. Banyak kegiatan ekonomi digital dapat tumbuh dari usaha kecil, pekerja mandiri, kreator, atau penjual yang baru memulai bisnis. Tantangan utamanya adalah membangun sistem yang mampu membedakan aktivitas ekonomi yang perlu dibina dan diintegrasikan ke dalam sistem formal dari transaksi yang sengaja disembunyikan untuk menghindari kewajiban.

Ekonomi Digital yang Makin Besar

Besarnya pasar digital Indonesia membuat kebutuhan akan tata kelola yang adaptif semakin penting. Dalam e-Conomy SEA 2025 yang disusun Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai gross merchandise value atau GMV ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai sekitar US$99 miliar pada 2025. Nilai itu meningkat dari sekitar US$87 miliar pada 2024.

Pertumbuhan tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar digital utama di kawasan. Secara regional, GMV ekonomi digital Asia Tenggara pada 2025 telah melampaui US$300 miliar. Angka ini mencerminkan luasnya aktivitas yang mencakup perdagangan elektronik, layanan berbasis aplikasi, pemasaran digital, pembayaran elektronik, hingga model bisnis baru yang bertumpu pada jaringan pengguna.

Peningkatan nilai transaksi digital membawa manfaat nyata berupa perluasan akses pasar dan peluang usaha. Penjual tidak lagi harus memiliki toko fisik untuk menjangkau pelanggan, sementara konsumen dapat membeli barang atau jasa dari berbagai daerah. Namun, kemudahan itu juga dapat memperlebar jarak antara aktivitas ekonomi yang berlangsung di lapangan dan data yang masuk ke sistem formal.

Ruang Ekonomi yang Belum Tercatat

Ernst and Young melalui Global Shadow Economy Report 2025 memperkirakan shadow economy Indonesia mencapai sekitar US$326 miliar, setara 23,8 persen dari produk domestik bruto atau PDB. Estimasi ini tidak dapat dimaknai bahwa seluruh nilai tersebut merupakan kegiatan ilegal. Tidak pula berarti keseluruhannya otomatis dapat dihitung sebagai potensi penerimaan pajak.

Namun, angka tersebut menandakan adanya porsi kegiatan ekonomi yang cukup besar dan belum sepenuhnya tampak dalam mekanisme formal. Ketika aktivitas ini semakin banyak berpindah ke platform digital, pengawasan fiskal memerlukan pendekatan yang lebih cermat daripada sekadar memeriksa dokumen atau mendatangi tempat usaha.

“Pertanyaannya bukan lagi sekadar bagaimana negara menemukan transaksi yang tersembunyi di ruang digital, tetapi yang lebih urgen adalah bagaimana negara mendeteksi gejalanya sebelum berkembang menjadi shadow economy yang semakin sulit dijangkau.”

Pertemuan antara pesatnya ekonomi digital dan besarnya aktivitas yang belum tercatat menjadi titik perhatian. Platform digital dapat mempercepat munculnya transaksi informal dalam skala besar. Seorang penjual dapat menawarkan barang kepada ribuan pengikut, menerima pembayaran dari banyak pelanggan, memakai jasa afiliasi, dan mengirim produk setiap hari tanpa seluruh rangkaian tersebut langsung tercermin dalam data perpajakan.

Data Terserak yang Membentuk Gambaran Aktivitas

Meski transaksi digital tampak sulit dilihat dengan metode lama, aktivitas tersebut sesungguhnya meninggalkan banyak jejak. Materi promosi, katalog produk, informasi harga, jumlah pengikut, ulasan pelanggan, komentar, pola unggahan, hingga keterlibatan dalam program afiliasi dapat menunjukkan adanya kegiatan usaha. Pembayaran, catatan pengiriman, dan frekuensi transaksi juga berpotensi membentuk gambaran yang lebih lengkap.

Setiap informasi itu mungkin tidak cukup jika berdiri sendiri. Jumlah pengikut yang tinggi, misalnya, tidak otomatis menunjukkan kewajiban pajak tertentu. Akan tetapi, jika digabungkan dengan pola penjualan, promosi berulang, pengiriman barang, serta arus pembayaran, berbagai sinyal tersebut dapat membantu mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang telah berjalan secara konsisten.

Karena itu, pengawasan yang relevan di era digital bukan hanya soal mengumpulkan data sebanyak mungkin. Yang lebih penting ialah kemampuan membaca data secara proporsional, menghubungkan informasi yang sah, dan memastikan perlindungan bagi pelaku usaha maupun konsumen. Penggunaan data harus tetap berada dalam tata kelola yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat yang beraktivitas secara legal.

Menyeimbangkan Pengawasan dan Pembinaan

Administrasi perpajakan perlu mengikuti perubahan cara masyarakat bertransaksi. Sistem yang terlalu kaku dapat membuat pelaku usaha kecil kesulitan memasuki sektor formal, sedangkan pengawasan yang tertinggal dapat memberi ruang bagi transaksi berskala besar untuk tetap berada di luar pencatatan.

Pendekatan yang efektif perlu memberi jalan masuk yang mudah bagi usaha digital untuk memenuhi kewajibannya. Kejelasan aturan, proses administrasi yang sederhana, serta pemahaman mengenai kewajiban perpajakan menjadi bagian penting dari upaya memperluas kepatuhan. Tujuannya bukan sekadar menambah data, melainkan membangun ekosistem ekonomi digital yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, jejak digital dapat menjadi alat untuk memahami perubahan ekonomi, bukan semata-mata instrumen penindakan. Ketika negara mampu mendeteksi gejala lebih awal, pelaku usaha dapat diarahkan masuk ke sistem formal sebelum aktivitasnya berkembang menjadi sulit dipantau. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi digital dapat tetap mendorong inovasi sekaligus memperkuat basis fiskal yang adil.

Ekonomi digital akan terus berkembang seiring perubahan perilaku konsumen dan pelaku usaha. Tantangan bagi Indonesia adalah memastikan kemajuan tersebut tidak menciptakan ruang bayangan yang makin lebar. Tata kelola pajak yang tanggap, pemanfaatan informasi yang bertanggung jawab, dan pembinaan bagi pelaku usaha menjadi unsur penting agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan lebih luas tanpa mengabaikan kewajiban dalam sistem ekonomi formal.