Bahlil sebut revisi RKAB Vale Indonesia jadi atensi untuk dituntaskan

Revisi RKAB Vale Indonesia Jadi Perhatian Kementerian ESDM

Indocrowdfunding.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menempatkan penyelesaian revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Vale Indonesia Tbk sebagai salah satu perhatian utama. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan proses tersebut akan dituntaskan, dengan penilaian terhadap kinerja perusahaan tetap menjadi pertimbangan dalam pemberian tambahan kuota produksi.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu. Ia menegaskan pemerintah tidak melakukan pemotongan kuota produksi bagi perusahaan pelat merah melalui mekanisme RKAB.

“Akan menjadi atensi saya untuk bisa kita tuntaskan,” ujar Bahlil.

RKAB merupakan dokumen penting bagi perusahaan tambang karena memuat rencana kegiatan serta anggaran operasional, termasuk volume produksi yang dapat dijalankan dalam periode tertentu. Persetujuan dokumen ini berpengaruh langsung terhadap kesiapan perusahaan memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan komitmen pasokan bijih.

Tambahan Kuota Dikaitkan dengan Kinerja

Bahlil merujuk pada persetujuan RKAB untuk PT Bukit Asam dan PT Antam sebagai contoh bahwa pemerintah tidak memangkas kuota produksi perusahaan pelat merah. Dalam kasus Vale Indonesia, ia menekankan persoalannya bukan pengurangan volume yang telah diajukan, melainkan permohonan tambahan kuota setelah persetujuan tahap pertama diberikan.

“Vale itu bukan dipotong. Kami kasih (kuota produksi), tetapi dia minta tambah,” ujar Bahlil.

Vale Indonesia telah memperoleh persetujuan RKAB pada tahap awal. Namun, perusahaan kemudian mengajukan revisi dengan permintaan peningkatan kuota produksi. Pemerintah membuka ruang evaluasi atas permintaan tersebut, tetapi keputusan tambahan volume akan disesuaikan dengan capaian operasional perusahaan.

“Kami memberikan tambah itu sesuai kinerja. Kalau kinerjanya bagus, kami kasih bagus. RKAB sekali lagi akan saya tuntaskan, menyangkut dengan Vale. Tetapi kinerja juga harus diperbaiki,” kata Bahlil.

Penekanan terhadap kinerja menunjukkan bahwa revisi RKAB tidak hanya berkaitan dengan besarnya volume produksi. Pemerintah juga menilai kemampuan perusahaan menjalankan rencana kerja, menjaga keberlangsungan operasi, dan memenuhi kebutuhan rantai pasok proyek hilirisasi yang telah disiapkan.

Kebutuhan Bijih untuk Tiga Proyek HPAL

Permintaan tambahan kuota Vale Indonesia sebelumnya mendapat perhatian dalam pembahasan bersama Komisi XII DPR RI pada awal 2026. Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto saat itu meminta dukungan terkait kuota RKAB yang dianggap berpotensi mengganggu pemenuhan bijih untuk tiga proyek teknologi pelindian asam bertekanan tinggi atau High Pressure Acid Leach (HPAL).

Tiga proyek hilirisasi tersebut berada di Pomalaa, Morowali, dan Sorowako. Proyek HPAL membutuhkan pasokan bijih yang konsisten untuk mendukung operasi fasilitas pengolahan. Karena itu, volume produksi tambang memiliki kaitan langsung dengan kesiapan bahan baku bagi smelter yang sedang dibangun atau dikembangkan.

Bernardus menjelaskan bahwa persetujuan RKAB sudah diperoleh perusahaan, tetapi volumenya belum sebanding dengan kebutuhan untuk menjalankan komitmen suplai ke proyek-proyek hilirisasi tersebut.

“Saat ini kami sudah memperoleh persetujuan RKAB. Namun demikian kuota yang diberikan kepada PT Vale sekitar 30 persen dari apa yang kami minta,” kata Bernardus.

Perbedaan antara kuota yang diberikan dan kebutuhan yang diajukan menjadi alasan Vale Indonesia mengupayakan revisi. Bagi perusahaan, kepastian volume produksi diperlukan agar perencanaan pasokan bijih dapat diselaraskan dengan kebutuhan smelter. Bagi pemerintah, proses ini juga menjadi bagian dari pengawasan agar penambahan produksi berjalan sejalan dengan kesiapan operasional dan target kinerja.

Persiapan Pasokan Smelter

Masa pengajuan revisi RKAB telah berlangsung pada 1 hingga 31 Juli 2026. Setelah periode itu berakhir, Budiawansyah, yang pada Agustus 2026 masih menjabat Direktur sekaligus Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Vale, menyampaikan bahwa perseroan telah menyiapkan pasokan bijih untuk kebutuhan smelternya.

Vale Indonesia juga menyatakan akan mengoptimalkan kuota yang sudah diberikan pemerintah pada awal tahun untuk mendukung operasional smelter. Langkah tersebut penting karena pemanfaatan kuota yang tersedia menjadi salah satu indikator yang dapat diperhatikan dalam evaluasi permohonan tambahan produksi.

Penyelesaian revisi RKAB Vale Indonesia kini menjadi titik penting bagi kesinambungan rencana tambang dan pengolahan perusahaan. Keputusan akhirnya akan menentukan ruang produksi yang dapat digunakan Vale untuk mendukung proyek di Pomalaa, Morowali, dan Sorowako, sembari memenuhi evaluasi kinerja yang ditekankan Kementerian ESDM.