DPN HKTI optimalkan petani bantu pemerintah daerah tangani karhutla

HKTI Dorong Peran Aktif Petani untuk Mencegah Karhutla

Indocrowdfunding.com – Upaya menekan kebakaran hutan dan lahan perlu melibatkan lebih banyak unsur masyarakat, termasuk para petani di wilayah rawan. Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) mengarahkan jaringan organisasinya di daerah agar membantu pemerintah daerah mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla meluas.

Seruan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Minggu. Ia menilai petani, terutama anggota HKTI yang berada di kabupaten-kabupaten terkait, dapat menjadi bagian penting dari langkah pencegahan sekaligus penguatan pemahaman masyarakat tentang bahaya karhutla.

“Supaya ikut andil membantu daerah, masyarakat dalam hal penanganan bencana karhutla. Terutama kabupaten-kabupaten yang terkait,” kata Abdul Kadir.

Keterlibatan petani dipandang relevan karena persoalan kebakaran lahan memiliki kaitan langsung dengan kegiatan pertanian dan pengelolaan area budidaya. Ketika api muncul di lahan terbuka atau kawasan di sekitar hutan, dampaknya tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas warga dan keberlanjutan usaha tani.

Pencegahan Lebih Utama

Abdul Kadir menekankan bahwa langkah terbaik dalam menghadapi karhutla adalah memastikan api tidak muncul sejak awal. Pemadaman setelah kebakaran terjadi membutuhkan sumber daya besar, sementara pencegahan dapat dilakukan melalui perhatian terhadap aktivitas pengolahan lahan, penyampaian informasi, serta kepatuhan terhadap larangan penggunaan api.

HKTI menyatakan keprihatinan atas kejadian karhutla di sejumlah daerah. Organisasi petani itu didorong untuk mengambil peran dalam kegiatan advokasi di tingkat masyarakat, khususnya di wilayah yang berdekatan dengan hutan dan lahan yang berpotensi mengalami kebakaran.

Pesan pencegahan juga perlu menjangkau kelompok masyarakat adat yang tinggal atau beraktivitas di kawasan hutan. Edukasi yang jelas dapat membantu warga memahami risiko dari penggunaan api yang tidak terkendali, terutama saat kondisi lingkungan mendukung penyebaran kebakaran.

“Edukasi penting, terutama di masyarakat-masyarakat sekitar hutan atau masyarakat-masyarakat adat yang ada di hutan-hutan yang ada,” katanya.

Dalam konteks ini, peran organisasi di tingkat daerah bukan semata mengingatkan anggotanya. Jaringan petani juga dapat memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga informasi mengenai pencegahan kebakaran lebih cepat dipahami oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan di lapangan.

Larangan Membuka Lahan dengan Membakar

Abdul Kadir kembali mengingatkan jajaran HKTI mengenai Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2006. Instruksi tersebut menitikberatkan pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan, termasuk penegasan larangan membuka, menyiapkan, maupun mengolah lahan dengan cara dibakar.

“Larangan tegas kebakaran. Pemerintah melarang total aktivitas pembukaan, penyiapan, pengolahan lahan dengan cara membakar,” ujarnya.

Larangan ini penting dipahami oleh seluruh pelaku usaha tani, terutama pengelola lahan berskala besar. Pembakaran untuk pembukaan atau pengolahan lahan dapat berubah menjadi titik awal kebakaran yang sulit dikendalikan apabila kondisi sekitar memungkinkan api merambat.

Karhutla bukan persoalan yang dapat ditangani setelah asap atau kobaran api terlihat. Pengecekan aktivitas di lahan, kepatuhan terhadap aturan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat merupakan bagian dari upaya mengurangi potensi kejadian sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih luas.

Edukasi Menjangkau Kegiatan di Sekitar Hutan

Abdul Kadir juga menyoroti perlunya penyuluhan bagi berbagai aktivitas di sekitar kawasan hutan. Perhatian tersebut tidak hanya ditujukan kepada petani, tetapi juga kepada pihak yang menjalankan kegiatan lain, termasuk pertambangan. Setiap pelaku kegiatan perlu memahami bahwa penggunaan api secara sembarangan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

Pendekatan edukatif menjadi penting karena pencegahan memerlukan kesadaran bersama. Warga yang memahami risikonya dapat lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sementara petani dapat menerapkan cara pengelolaan lahan yang tidak menimbulkan ancaman kebakaran.

Bagi pemerintah daerah, dukungan dari organisasi petani dapat memperluas jangkauan pesan pencegahan hingga ke komunitas-komunitas yang dekat dengan area rawan. Bagi petani sendiri, keterlibatan dalam pencegahan karhutla merupakan bagian dari perlindungan terhadap lahan produktif dan lingkungan tempat mereka menjalankan usaha.

DPN HKTI berharap jajaran petani di daerah dapat terus memperkuat perannya dalam membantu penanganan karhutla. Dengan pencegahan yang konsisten, kepatuhan pada larangan pembakaran, dan edukasi bagi masyarakat di sekitar hutan, risiko kebakaran dapat ditekan sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar.