DPRD Bali cari skema biaya murah bagi calon pekerja migran

Skema Pembiayaan Terjangkau untuk CPMI Jadi Perhatian DPRD Bali

Indocrowdfunding.com – Peluang kerja di luar negeri kerap menjadi jalan bagi anak muda untuk membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Namun, biaya yang harus disiapkan sebelum keberangkatan masih menjadi hambatan besar, terutama bagi calon pekerja migran Indonesia atau CPMI yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.

DPRD Bali mendorong Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan akses pembiayaan dengan biaya ringan agar keterbatasan dana tidak menutup kesempatan masyarakat untuk bekerja secara resmi di luar negeri. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta di Denpasar, Senin.

Pembiayaan sebelum penempatan tidak hanya berkaitan dengan tiket perjalanan. CPMI juga perlu memenuhi sejumlah tahapan penting, mulai dari pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pelatihan, hingga sertifikasi kompetensi. Tanpa dukungan pendanaan yang aman dan terjangkau, calon pekerja yang sebenarnya telah memiliki kemampuan serta peluang kerja dapat tertunda berangkat.

Peran Bank, Koperasi, dan LPD

Suwirta mengusulkan keterlibatan lembaga keuangan di daerah, koperasi, serta lembaga perkreditan desa atau LPD dalam penyediaan fasilitas pembiayaan. Skema tersebut diharapkan memungkinkan CPMI memperoleh pinjaman dengan bunga yang tidak memberatkan.

Ia juga membuka kemungkinan kerja sama dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Dalam pola itu, angsuran dapat dibayar setelah pekerja mulai menerima pendapatan di negara tujuan, sehingga beban biaya tidak sepenuhnya harus dipenuhi sebelum keberangkatan.

“Ya, diajak kerja sama agar nanti gaji mereka biar dipotong, ditransfer kan langsung ke bank pemberi kredit,” katanya.

Gagasan pemotongan penghasilan secara bertahap perlu ditempatkan dalam tata kelola yang jelas. CPMI harus memahami nilai pinjaman, jangka waktu angsuran, biaya yang dikenakan, serta mekanisme pembayaran sejak awal. Kejelasan seperti ini penting agar pembiayaan benar-benar menjadi dukungan, bukan justru menambah tekanan ekonomi bagi pekerja dan keluarganya.

Bagi pemerintah daerah, tantangannya adalah merancang pola yang sesuai ketentuan sekaligus mampu menjangkau calon pekerja dari kelompok yang paling membutuhkan. Akses kredit yang mudah tanpa pengelolaan risiko yang baik dapat menimbulkan masalah baru, sedangkan persyaratan yang terlalu berat bisa membuat program tidak dapat dimanfaatkan.

KUR Penempatan PMI Sudah Tersedia

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau KUR Penempatan PMI sebagai salah satu pilihan pembiayaan.

Disnaker ESDM Bali telah membahas pemanfaatan fasilitas tersebut bersama manajemen BPD Bali dan pemerintah kabupaten/kota. Pembahasan ini menunjukkan bahwa penyediaan akses pembiayaan bagi CPMI membutuhkan koordinasi lintas lembaga, dari pemerintah daerah hingga penyalur kredit.

“Nah, jadi sebenarnya pusat kan mengeluarkan program KUR ya untuk CPMI, dan kita sudah sebenarnya berdiskusi dengan manajemennya BPD Bali kemudian dengan teman-teman di kabupaten/kota,” katanya.

Secara nasional, KUR Penempatan PMI ditujukan untuk membantu pembiayaan proses penempatan kerja di luar negeri. Pedoman pelaksanaan KUR 2026 menetapkan plafon maksimal Rp100 juta untuk setiap akad. Besaran pinjaman yang diterima calon peminjam ditentukan melalui analisis penyalur KUR.

Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan yang terkait dengan proses penempatan, termasuk dokumen perjalanan dan administrasi, pemeriksaan kesehatan serta psikologi, pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan pengeluaran lain yang ditetapkan kementerian atau lembaga berwenang.

Skema ini relevan bagi CPMI yang telah memenuhi syarat kompetensi tetapi belum memiliki dana cukup untuk menyelesaikan seluruh proses keberangkatan. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Juli 2026 juga menegaskan bahwa persoalan biaya masih menghambat sebagian calon pekerja yang sudah memiliki kesempatan kerja di luar negeri.

Penjaminan dan Mitigasi Risiko Masih Menjadi Tantangan

Penerapan pembiayaan bagi CPMI tetap menghadapi persoalan penjaminan dan risiko kredit macet. Setiawan melihat unsur adat di Bali dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperkuat penjaminan dalam skema tersebut.

“Kalau bisa terikat dengan adat, melibatkan adat kan jaminannya lebih kuat kira-kira,” ujarnya.

Pelibatan unsur adat dipandang dapat memperkuat ikatan sosial dalam pelaksanaan program. Meski demikian, setiap skema tetap perlu memiliki aturan yang transparan, perlindungan bagi calon pekerja, serta pembagian tanggung jawab yang jelas antara pihak pemberi kredit, pemerintah, perusahaan penempatan, dan peminjam.

Pemerintah juga sedang menjajaki perluasan pembiayaan murah melalui koperasi selain KUR PMI. Kehadiran beberapa pilihan pembiayaan dapat memberi ruang bagi CPMI untuk memilih fasilitas yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pembayarannya.

Rencana Anggaran Ketenagakerjaan Bali 2027

Dalam rancangan program 2027, Disnaker ESDM Bali mengalokasikan Rp75,3 juta untuk Program Penempatan Tenaga Kerja. Anggaran tersebut berada dalam agenda yang lebih luas untuk memperkuat layanan ketenagakerjaan di Bali.

DPRD Bali juga mendorong penguatan anggaran forum tripartit sebagai langkah pencegahan perselisihan hubungan industrial. Forum ini berkaitan dengan komunikasi dan hubungan antara pekerja, pengusaha, serta pemerintah dalam menjaga kondisi kerja yang lebih tertib.

Untuk Program Hubungan Industrial 2027, Disnaker ESDM Bali merancang anggaran sekitar Rp5,02 miliar. Program itu antara lain mencakup fasilitasi jaminan sosial bagi 20 ribu rohaniawan serta penyelesaian sembilan perkara hubungan industrial.

Upaya memperluas pembiayaan bagi CPMI dapat menjadi bagian penting dari perlindungan ketenagakerjaan sejak tahap sebelum keberangkatan. Akses dana yang terjangkau, informasi yang mudah dipahami, dan penempatan melalui prosedur resmi akan membantu calon pekerja menyiapkan perjalanan kerja mereka dengan lebih aman dan terencana.