LMKN nilai mekanisme royalti perlu dibangun atas penggunaan karya

LMKN Dorong Sistem Royalti Lagu Berangkat dari Catatan Pemakaian

Indocrowdfunding.com – Pengelolaan royalti lagu dan musik perlu bertumpu pada data penggunaan karya agar penarikan maupun pembagiannya dapat berjalan lebih jelas. Prinsip tersebut menjadi perhatian Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam sosialisasi kepatuhan hukum hak cipta bagi pelaku usaha di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (1/10).

Ketua Komisioner LMKN Bidang Hak Terkait Marcell Siahaan menekankan bahwa pencatatan karya yang digunakan memiliki peran penting dalam membangun sistem royalti yang dapat dipercaya. Bagi LMKN, hubungan antara penggunaan lagu, pemungutan, dan distribusi royalti tidak dapat dipisahkan.

“Tugas kami adalah pencipta terdaftar, pemakaian tercatat,” kata Marcell.

Pernyataan itu menggambarkan kebutuhan akan tata kelola yang mampu menghubungkan pencipta dan pemilik hak dengan penggunaan lagu atau musik secara komersial. Ketika karya diputar atau dimanfaatkan dalam kegiatan usaha, terdapat hak ekonomi yang melekat pada proses kreatif di baliknya. Karena itu, mekanisme pencatatan menjadi dasar penting agar pembagian royalti tidak berjalan tanpa pijakan penggunaan yang jelas.

Kepercayaan Menjadi Unsur Penting

Marcell juga menyoroti bahwa kepatuhan hak cipta tidak cukup dibangun melalui aturan atau tarif semata. Sistem tersebut membutuhkan kepercayaan dari banyak pihak yang terlibat, mulai dari pencipta lagu dan musisi, pelaku usaha, hingga pemerintah. Setiap unsur memiliki kepentingan yang berbeda, namun seluruhnya berada dalam satu ekosistem pemanfaatan karya musik.

LMKN melihat penguatan kepercayaan lintas sektor dapat ditempuh melalui penghargaan terhadap karya sekaligus pemberdayaan ekonomi kreatif. Dalam konteks ini, royalti bukan hanya persoalan pungutan, melainkan bagian dari pengakuan atas nilai ekonomi karya yang digunakan di ruang-ruang komersial.

Bagi pencipta dan pemegang hak, kepastian mekanisme dapat membantu memastikan karya mereka dihargai ketika digunakan. Sementara itu, bagi pelaku usaha, pemahaman yang baik tentang kewajiban hak cipta diperlukan agar penggunaan musik dapat masuk ke dalam praktik bisnis yang tertib dan berkelanjutan.

Sosialisasi untuk Pelaku Usaha

Kegiatan di Soreang tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Sosialisasi mengangkat tema kepatuhan hukum hak cipta lagu dan musik bagi kalangan usaha, dengan tujuan menempatkan penghormatan terhadap hak cipta sebagai bagian dari operasional usaha jangka panjang.

Pesertanya mencapai lebih dari 500 orang. Mereka berasal dari unsur Lembaga Manajemen Kolektif, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), pencipta lagu, akademisi, Sentra Kekayaan Intelektual, serta pemangku kepentingan lain. Pertemuan ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penciptaan, pemakaian, pengelolaan, dan perlindungan karya musik.

Pesan utama yang disampaikan dalam forum tersebut ialah bahwa sebuah lagu tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap suasana di hotel, restoran, atau tempat usaha lainnya. Di balik musik yang diperdengarkan, terdapat kerja kreatif dan hak ekonomi yang perlu dihormati. Kesadaran ini penting agar penggunaan lagu secara komersial dilakukan dengan pemahaman yang lebih utuh terhadap hak cipta.

Dalam praktiknya, pelaku usaha memerlukan kejelasan tentang sistem yang diterapkan. Kejelasan itu mencakup alasan pemungutan, cara penggunaan karya dicatat, serta bagaimana royalti disalurkan kepada pihak yang berhak. Pembahasan terbuka antara pelaku usaha dan pengelola royalti menjadi salah satu cara untuk mengurangi kesalahpahaman dan memperluas kepatuhan.

Masukan dari Sektor Hotel dan Restoran

Dari kalangan usaha, tim advokasi PHRI Jawa Barat Nurdin Muhammad mengingatkan bahwa penerapan tarif royalti perlu mempertimbangkan variasi karakter usaha serta kemampuan ekonomi antarwilayah. Ia menilai skema yang diterapkan perlu memberi ruang bagi perbedaan nilai kamar dan kondisi masing-masing hotel.

“Begitu juga tarif royalti untuk pelaku restoran yang dihitung berdasarkan jumlah kursi. Perlu dikaji ulang agar berkeadilan,” ujar Nurdin.

Masukan tersebut menempatkan keadilan sebagai bagian penting dari pembahasan sistem royalti. Hotel di daerah yang berbeda dapat memiliki nilai kamar yang tidak sama, sedangkan restoran juga memiliki skala, kapasitas, dan kondisi pasar yang beragam. Pertimbangan seperti ini menjadi relevan ketika kebijakan hendak diterapkan secara luas kepada berbagai jenis usaha.

Dialog antara pemerintah, pencipta, pengelola royalti, dan pelaku usaha diperlukan untuk mencari tata kelola yang dapat dipahami seluruh pihak. Sistem yang jelas dan realistis berpotensi membantu pelaku usaha memenuhi kewajibannya, sembari menjaga hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait.

Landasan Perlindungan Hak Cipta

Pengelolaan royalti untuk lagu dan/atau musik telah ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Regulasi ini mengatur pengelolaan royalti sebagai upaya memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, serta pihak yang memakai karya untuk tujuan komersial.

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa penggunaan musik dalam kegiatan usaha berkaitan dengan tanggung jawab hukum dan ekonomi. Kepatuhan yang dibangun secara konsisten dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat antara dunia usaha dan pelaku kreatif. Pada saat yang sama, pengelolaan yang akuntabel akan menjadi kunci agar royalti benar-benar mencerminkan penggunaan karya dan dapat diterima oleh seluruh unsur dalam ekosistem musik.