WNA China ditolak masuk Indonesia diduga curi barang di pesawat

Imigrasi Soekarno-Hatta Tolak Masuk Warga China Terkait Dugaan Pencurian di Pesawat

Indocrowdfunding.com – Petugas Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menolak kedatangan seorang warga negara China berinisial HW yang diduga berkaitan dengan pencurian barang milik penumpang di pesawat Starlux. Keputusan tersebut diambil saat yang bersangkutan tiba di Terminal 3 dari Taipei, Sabtu (3/10).

HW datang dengan penerbangan Starlux JX761 pada rute Taipei–Jakarta. Pesawat itu mendarat sekitar pukul 11.20 WIB. Setibanya di area kedatangan internasional, petugas langsung melakukan pemeriksaan dokumen serta administrasi keimigrasian sebelum mengambil keputusan mengenai izin masuknya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdhana, menyampaikan bahwa proses tersebut berkaitan dengan permintaan bantuan dari Taipei Economic and Trade Office atau KDEI Taipei. Permintaan itu berhubungan dengan dugaan tindak pencurian di dalam penerbangan JX761.

Koordinasi dengan Otoritas Taiwan dan Maskapai

Selama pemeriksaan berlangsung, Imigrasi Soekarno-Hatta menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Koordinasi dilakukan bersama perwakilan KDEI di Indonesia, Atase Polisi Taiwan di Indonesia, serta maskapai Starlux.

Langkah itu menjadi bagian penting dalam pemeriksaan di pintu masuk negara. Petugas tidak hanya memeriksa apakah seseorang memiliki dokumen perjalanan dan visa yang masih berlaku, tetapi juga mempertimbangkan informasi resmi yang diterima dari pihak berwenang serta potensi dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban umum.

“Hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang diizinkan masuk, serta keberadaannya tidak boleh membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Untuk itu, setiap orang asing tetap harus melalui pemeriksaan keimigrasian secara menyeluruh,” kata Galih.

Dalam kasus ini, HW diketahui memiliki Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan atau VKBP. Masa berlaku visanya masih tercatat hingga 27 April 2027. Namun, visa yang aktif tidak serta-merta menjamin seseorang dapat melewati pemeriksaan imigrasi dan masuk ke wilayah Indonesia.

Pemeriksaan pada saat kedatangan tetap menjadi tahapan yang menentukan. Otoritas imigrasi dapat menilai kembali kelayakan masuk seorang warga asing dengan mempertimbangkan ketentuan hukum, hasil pemeriksaan lapangan, serta koordinasi dengan instansi yang memiliki informasi relevan.

Visa Berlaku Tidak Menghapus Kewenangan Penolakan

Keputusan menolak HW diambil setelah adanya perhatian resmi dari otoritas Taiwan dan komunikasi dengan pihak terkait. Imigrasi menyatakan penolakan tersebut dilakukan sesuai aturan yang berlaku, meski pemegang paspor itu masih mempunyai visa kunjungan yang sah.

“Dalam kasus ini, kami menerima atensi resmi dari pihak berwenang Taiwan dan setelah dilakukan pemeriksaan serta koordinasi dengan pihak terkait, yang bersangkutan diputuskan untuk ditolak masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” paparnya.

Penolakan masuk merupakan tindakan keimigrasian yang berbeda dari proses penanganan pidana. Dalam konteks kedatangan internasional, fokus petugas berada pada kewenangan menentukan apakah seorang asing dapat memasuki Indonesia. Dugaan perkara yang melatarbelakangi pemeriksaan menjadi salah satu informasi yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Imigrasi Soekarno-Hatta mengacu pada Pasal 92 huruf (h) dan Pasal 93 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 untuk menjalankan penolakan terhadap HW. Setelah keputusan ditetapkan, petugas membubuhkan cap denied entry pada paspor yang bersangkutan.

Cap itu menandai bahwa orang asing tersebut tidak diizinkan melanjutkan perjalanan memasuki wilayah Indonesia pada kedatangan tersebut. Prosedur ini juga menjadi bagian dari pencatatan administratif atas tindakan yang dilakukan oleh petugas di tempat pemeriksaan imigrasi.

Dikembalikan ke Taipei pada Kesempatan Pertama

Setelah rangkaian pemeriksaan dan administrasi selesai, HW tidak diperkenankan keluar dari area kedatangan untuk memasuki Indonesia. Ia kemudian dipulangkan ke titik keberangkatan awal di Taipei menggunakan penerbangan Starlux JX762 dengan rute Jakarta–Taipei pada kesempatan pertama.

Pemulangan ke embarkasi awal merupakan kelanjutan dari keputusan penolakan masuk. Dengan demikian, proses tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen atau pemberian cap pada paspor, melainkan dilanjutkan dengan pengaturan keberangkatan kembali melalui maskapai.

Peristiwa ini menggambarkan fungsi Bandara Soekarno-Hatta sebagai salah satu gerbang utama perjalanan internasional Indonesia. Setiap penumpang asing yang tiba tetap melewati pemeriksaan keimigrasian, termasuk mereka yang telah memegang visa kunjungan dengan masa berlaku panjang.

Bagi pelancong internasional, visa berfungsi sebagai salah satu syarat perjalanan, tetapi pemeriksaan saat tiba tetap berlaku. Petugas berwenang memeriksa identitas, dokumen perjalanan, tujuan kedatangan, serta informasi lain yang relevan dengan ketentuan keimigrasian dan keamanan.

“Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan koordinasi dan sinergi lintas instansi, guna memperkuat fungsi pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian di gerbang utama tanah air,” kata Galih.

Koordinasi lintas instansi dalam kasus seperti ini membantu memastikan keputusan di perbatasan dibuat dengan informasi yang memadai. Dalam perkara HW, komunikasi antara Imigrasi, perwakilan Taiwan, Atase Polisi Taiwan, dan maskapai Starlux menjadi bagian dari proses sebelum penolakan masuk dan pemulangan ke Taipei dilakukan.