Delapan Kesepakatan Jakarta kawal percepatan pembangunan Papua

Delapan Kesepakatan Jakarta Didorong Percepat Pembangunan Papua

Indocrowdfunding.com – Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menyiapkan pengawalan atas delapan Kesepakatan Jakarta guna memperkuat percepatan pembangunan di Tanah Papua. Kesepakatan itu diarahkan untuk menyatukan program lintas kementerian dan lembaga, agar pelaksanaannya tidak berjalan sendiri-sendiri serta lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Agenda tersebut lahir dari Rapat Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang berlangsung di Kantor Sekretariat Negara pada Kamis, 1 Oktober. Pertemuan ini menjadi ruang penyelarasan antara target pembangunan, pembagian tanggung jawab, ketersediaan sumber daya, hingga sistem pemantauan dan evaluasi program.

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menekankan bahwa pembangunan di Papua memerlukan koordinasi yang kokoh. Ia memandang keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dijalankan, melainkan dari keterhubungan antarkebijakan dan dampaknya bagi warga.

“Percepatan pembangunan Papua membutuhkan orkestrasi yang kuat. Bukan hanya memastikan setiap program berjalan, tetapi juga memastikan seluruh intervensi pembangunan saling terhubung, menjawab kebutuhan masyarakat Papua, dan menghasilkan dampak yang nyata sesuai kontekstual Papua. Saya selalu menekankan Kebijakan Papua yang Rasa Papua,” katanya.

Penyelarasan program dan anggaran

Salah satu tindak lanjut penting dari Kesepakatan Jakarta adalah pertemuan yang akan digelar Kementerian PPN/Bappenas bersama kementerian dan lembaga terkait. Forum itu ditujukan untuk memastikan program serta anggaran pemerintah pusat bagi Papua sejalan dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029.

Penyelarasan ini memiliki arti penting karena pembangunan Papua mencakup wilayah yang luas, kondisi geografis yang beragam, serta tantangan biaya pelayanan yang tidak selalu sama dengan daerah lain. Dalam konteks tersebut, keterpaduan kebijakan diperlukan agar pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, dan penanganan isu sosial dapat saling mendukung.

Rapat juga memberi perhatian pada sejumlah aspirasi dan persoalan strategis. Di antaranya ialah gagasan pembentukan Provinsi Papua Utara, Papua Barat Tengah, serta daerah otonom baru lainnya. Selain itu, pembahasan mencakup peran masyarakat adat dalam proses pembangunan, peluang kerja bagi generasi muda Papua, dan pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah daerah.

Pelayanan dasar di kampung-kampung turut menjadi bagian penting dari agenda. Pemerintah juga membicarakan penanganan pengungsi, yang membutuhkan kerja sama antarsektor agar kebutuhan kemanusiaan dan pemulihan kehidupan warga dapat ditangani secara terpadu.

Pendekatan afirmatif sesuai kondisi Papua

Peserta rapat menyepakati perlunya kebijakan afirmatif yang lebih spesifik untuk Papua. Pendekatan tersebut harus memperhitungkan tantangan geografis, tingginya biaya di sejumlah wilayah, kebutuhan khas tiap daerah, serta kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat.

Prinsip ini menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak dapat menggunakan satu pola yang seragam untuk seluruh wilayah. Program di kawasan pegunungan, pesisir, perkotaan, dan kampung terpencil dapat menghadapi kebutuhan serta hambatan yang berbeda. Karena itu, rancangan intervensi perlu disesuaikan tanpa mengabaikan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Empat kementerian koordinator memaparkan agenda pembangunan dalam pertemuan tersebut, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Dari bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, pembahasan mencakup tindak lanjut aspirasi kepala daerah. Sejumlah rencana yang disorot meliputi pembangunan jalan Maybrat–Teluk Bintuni, layanan transportasi terpadu yang menjangkau Papua, serta pengembangan koridor ekonomi di sepanjang jalur Trans Papua.

Penguatan konektivitas dipandang relevan bagi pelayanan masyarakat dan aktivitas ekonomi, terutama di wilayah yang memiliki akses terbatas. Pembangunan ruas jalan dan sistem transportasi yang terhubung dapat membantu memperlancar mobilitas orang maupun distribusi kebutuhan pokok, dengan pelaksanaan yang tetap perlu memperhatikan kondisi wilayah serta kepentingan masyarakat lokal.

Pangan, ekonomi warga, serta pemulihan wilayah

Kementerian Koordinator Bidang Pangan memaparkan langkah bersama dalam Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional atau KSPEAN. Pembahasan itu juga mencakup rencana sektoral kementerian dan lembaga untuk pengembangan Papua Selatan.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menaruh perhatian pada pembentukan ekosistem ekonomi bagi masyarakat asli Papua. Fokus khusus diberikan kepada kaum muda, termasuk upaya mengoptimalkan sentra kreatif di sejumlah kota di Papua. Penguatan ruang kreatif dapat menjadi bagian dari perluasan kesempatan ekonomi dan pengembangan kapasitas generasi muda.

Pada sektor politik dan keamanan, arah pembangunan Papua dikaitkan dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang humanis. Keterpaduan program kementerian dan lembaga bersama TNI serta Polri dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kondisi yang mendukung pembangunan.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan juga menyelaraskan program pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi sektor utama dalam pelaksanaannya, dengan dukungan kementerian, lembaga, dan unsur terkait lainnya.

Pengawalan menuju perdamaian berkelanjutan

Komite Eksekutif Papua akan melanjutkan pengawalan terhadap tindak lanjut beberapa rangkaian kesepakatan. Jadwal yang disebutkan mencakup Kesepakatan Timika pada 12 Mei 2026, Kesepakatan Jayapura pada 19 September 2026, dan Kesepakatan Jakarta pada 1 Oktober 2026.

Pengawalan ini penting agar hasil forum tidak berhenti sebagai dokumen atau komitmen administratif. Kejelasan peran, kepastian pendanaan, serta evaluasi pelaksanaan akan menentukan apakah rencana yang disusun benar-benar sampai ke masyarakat dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan.

Velix menyampaikan bahwa langkah strategis maupun teknis dari kementerian dan lembaga diarahkan untuk membangun kepercayaan. Upaya tersebut ditempatkan sebagai bagian dari jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua, melalui pembangunan yang lebih terhubung, inklusif, dan peka terhadap konteks lokal.