Pramono targetkan pengurusan peralihan hak tanah selesai dalam 10 hari

Jakarta Dorong Peralihan Hak Tanah Rampung Maksimal 10 Hari Kerja

Indocrowdfunding.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan percepatan layanan peralihan hak atas tanah dengan sasaran penyelesaian paling lama 10 hari kerja. Langkah ini dijalankan melalui skema Peralihan Hak Terintegrasi atau PERINTIS 10 Hari, yang menghubungkan tahapan pajak, pembuatan akta, hingga pendaftaran hak di kantor pertanahan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan target tersebut dalam peringatan HUT ke-39 Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Rabu. Percepatan layanan diharapkan memberi alur yang lebih jelas bagi warga yang sedang mengurus transaksi maupun perubahan status kepemilikan tanah.

“Pelayanan pertanahan sekarang diperkuat melalui Peralihan Hak Terintegrasi atau PERINTIS 10 Hari.”

Pembagian Waktu untuk Setiap Tahap

Skema itu membagi proses layanan ke dalam tiga bagian utama. Pemerintah daerah ditargetkan menyelesaikan verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB dalam tiga hari kerja. Setelah itu, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki alokasi dua hari kerja untuk pembuatan Akta Jual Beli atau AJB.

Tahap berikutnya adalah pendaftaran peralihan hak pada Kantor Pertanahan, yang ditetapkan berlangsung selama lima hari kerja. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, total waktu pengurusan dapat selesai dalam 10 hari kerja.

“Targetnya, verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah tiga hari kerja, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT dua hari kerja, dan pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan lima hari kerja.”

Pembagian target waktu tersebut menempatkan setiap pihak dalam satu rangkaian pelayanan yang saling berkaitan. Kecepatan pada satu tahap akan menentukan kelancaran tahap berikutnya, sehingga koordinasi menjadi bagian penting dari penerapan PERINTIS 10 Hari.

Integrasi Data Jadi Kunci

Pramono meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), PPAT, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memastikan pelaksanaan skema itu benar-benar berjalan di lapangan. Keseragaman data, keterhubungan sistem, serta komunikasi antarlembaga diperlukan agar hambatan administrasi dapat ditangani lebih dini.

Perbedaan data pertanahan dan perpajakan dapat memengaruhi durasi pengurusan. Hal serupa berlaku untuk validasi BPHTB, ketidaksesuaian Nomor Objek Pajak (NOP), maupun masalah teknis pada sistem. Dengan data yang semakin terintegrasi, persoalan semacam itu diharapkan tidak baru diketahui ketika proses sudah berlangsung terlalu jauh.

“Integrasi data dan sistem antara Bapenda, PPAT, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus semakin kuat.”

Penguatan integrasi tetap harus berjalan bersama kepatuhan terhadap aturan hukum dan perpajakan. Penyederhanaan prosedur tidak dimaksudkan untuk mengurangi pemeriksaan yang dibutuhkan, melainkan membuat proses verifikasi dan penyelesaian kendala lebih terukur.

Kepastian Proses bagi Warga

Bagi masyarakat, kepastian durasi layanan menjadi salah satu unsur penting dalam pengurusan tanah. Proses peralihan hak lazim melibatkan beberapa dokumen dan tahapan yang dijalankan oleh pihak berbeda. Adanya target bersama memberi gambaran waktu penyelesaian yang lebih mudah dipantau oleh pemohon.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membuka komunikasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), IPPAT, Bapenda, dan BPN. Tujuannya agar warga tidak perlu berulang kali mendatangi kantor layanan hanya untuk mengetahui posisi berkas atau kelanjutan permohonan mereka.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus membuka komunikasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), IPPAT, Bapenda, dan BPN agar warga tidak perlu berulang kali datang ke kantor, dapat mengetahui perkembangan permohonannya, dan memperoleh kepastian dalam setiap tahap pelayanan.”

Dalam praktiknya, kelancaran pengurusan akan sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dokumen, kecocokan data, dan tindak lanjut setiap pihak dalam rantai pelayanan. Karena itu, target 10 hari kerja menjadi kerangka pelayanan yang membutuhkan pelaksanaan konsisten dari seluruh lembaga terkait.

Peran Sektor Pertanahan bagi Pendapatan Daerah

Pramono turut mengapresiasi peran IPPAT dan INI dalam menjaga ketertiban administrasi pertanahan, kepastian hukum, serta kepatuhan perpajakan daerah. Keduanya berperan dalam proses yang berkaitan dengan dokumen dan akta, sehingga kualitas administrasi menjadi penting bagi masyarakat maupun pemerintah.

Sektor pertanahan juga memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari BPHTB. Realisasi penerimaan BPHTB pada 2025 tercatat sekitar Rp6,01 triliun. Sementara hingga 30 Juni 2026, penerimaannya telah mencapai sekitar Rp2,47 triliun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa layanan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan administratif warga, tetapi juga berhubungan dengan penerimaan daerah. Ketika proses dapat berlangsung lebih tertib dan terintegrasi, pemerintah memiliki ruang lebih baik untuk memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi secara tepat.

Penerapan PERINTIS 10 Hari diarahkan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih sederhana tanpa mengabaikan ketelitian. Bagi warga Jakarta, fokus utamanya adalah memperoleh proses yang dapat dipahami, perkembangan permohonan yang lebih jelas, serta kepastian pada setiap tahapan peralihan hak atas tanah.