Bali angkat inisiatif kawasan rendah emisi di Pekan Iklim

Bali Siapkan Kawasan Rendah Emisi sebagai Sorotan Pekan Iklim 2026

Indocrowdfunding.com – Pemerintah Provinsi Bali akan memperkenalkan langkah strategis pengembangan kawasan rendah emisi dalam Pekan Iklim Bali 2026. Agenda yang berlangsung pada 13–17 Oktober 2026 itu dipusatkan di Sanur, salah satu wilayah yang masuk dalam penetapan kawasan rendah emisi di Pulau Dewata.

Pekan Iklim Bali 2026 mengusung tema “Gerakan Iklim Daerah: Memaknai Transisi Berkeadilan untuk Semua”. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang pertemuan bagi pemerintah daerah, mitra pembangunan, lembaga internasional, organisasi masyarakat, serta pelaku lain yang terlibat dalam aksi iklim dan transisi energi.

“Provinsi Bali dengan bangga menyelenggarakan Pekan Iklim Bali di kawasan rendah emisi Sanur sebagai wadah bagi setiap daerah untuk berbagi pandangan dan strategi dalam merespon perubahan iklim, daerah harus menjadi yang terdepan dalam mendorong aksi iklim dan harus didukung penuh oleh pemerintah pusat, mitra pembangunan, serta lembaga-lembaga internasional.”

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan peran daerah penting dalam merancang respons yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Bagi Bali, pengurangan emisi tidak hanya ditempatkan sebagai agenda lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari arah pembangunan yang menjaga hubungan antara alam, kebudayaan, dan kehidupan masyarakat.

Enam Wilayah Masuk Penetapan

Enam lokasi ditetapkan sebagai kawasan rendah emisi, yakni Ubud, Kepulauan Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, serta Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada di Kota Denpasar. Penetapan tersebut akan dilanjutkan dengan pelaksanaan program yang terukur hingga 2030.

Inisiatif ini diperkenalkan lebih dahulu pada Hari Suci Tumpek Wayang, Sabtu (10/10), melalui momentum yang dimaknai sebagai doa bagi kelestarian alam semesta. Setelah itu, program kawasan rendah emisi akan menjadi salah satu perhatian utama dalam Pekan Iklim Bali.

“Ubud, Kepulauan Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, serta Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada Kota Denpasar merupakan kawasan yang ditetapkan, Kerthi Bhumi Satwika bukan sekadar nama kawasan melainkan perubahan arah pembangunan untuk memastikan keselarasan alam, budaya, dan manusia.”

Penetapan enam kawasan tersebut membawa implikasi luas karena mencakup daerah tujuan wisata, kawasan budaya, serta wilayah perkotaan. Pendekatan rendah emisi diharapkan dapat menghubungkan kebutuhan mobilitas yang lebih bersih, perlindungan lingkungan, aktivitas ekonomi warga, dan keberlanjutan pariwisata.

Pemprov Bali menilai kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota menjadi unsur penting agar pelaksanaannya berjalan konsisten. Dukungan lintas wilayah juga diharapkan memperkuat posisi Bali sebagai daerah yang membangun identitas pembangunan hijau di tingkat nasional maupun internasional.

Energi Surya hingga 1.500 Megawatt

Selain membahas kawasan rendah emisi, Pekan Iklim Bali 2026 akan menampilkan dukungan pemerintah daerah terhadap proyek penyediaan energi surya berskala besar di Bali. Proyek yang didorong Presiden Republik Indonesia itu semula memiliki rencana kapasitas 1.000 megawatt.

Kapasitas tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 1.500 megawatt. Kenaikan target ini dikaitkan dengan kesiapan dan percepatan pelaksanaan di daerah. Saat ini, proses perizinan dan persetujuan pasokan dari kementerian terkait disebut tengah memasuki tahap penyelesaian.

Pengembangan energi bersih memiliki arti penting bagi agenda emisi nol bersih Bali pada 2045. Transisi energi dan pengelolaan kawasan rendah emisi dapat berjalan saling melengkapi: satu sisi mendorong ketersediaan listrik yang lebih bersih, sementara sisi lain menata aktivitas di kawasan padat kunjungan dan kegiatan ekonomi.

Mobilitas Rendah Emisi di Sanur

Rangkaian utama Pekan Iklim Bali akan dilaksanakan di kawasan rendah emisi Sanur. Peserta didorong menggunakan fasilitas mobilitas yang lebih ramah lingkungan, termasuk berjalan kaki, bersepeda, dan memanfaatkan shuttle listrik Intaran.

Penerapan transportasi rendah emisi dalam kegiatan tersebut menjadi contoh langsung dari gagasan yang dibawa forum. Pengalaman peserta di Sanur diharapkan memperlihatkan bahwa perubahan pola perjalanan dapat dilakukan melalui pilihan yang praktis sekaligus mengurangi dampak terhadap kualitas udara.

“Penetapan kawasan rendah emisi di Bali menjadi wujud nyata dari komitmen Emisi Nol Bersih pada 2045, hal ini merupakan contoh bahwa pemimpin daerah memiliki posisi strategis dalam memahami tantangan maupun solusi iklim dari daerahnya masing-masing.”

Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Suzanty Sitorus, menyampaikan bahwa manfaat kawasan rendah emisi tidak terbatas pada penurunan polusi udara. Kawasan semacam ini juga diharapkan mendukung kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi lokal, serta arah pariwisata yang berkelanjutan.

Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, yang terdiri atas sejumlah lembaga dan organisasi non-pemerintah mitra pemerintah di bidang energi, akan terus mendampingi Pemprov Bali dalam memperluas kerja sama lintas sektor. Pendampingan itu ditujukan untuk memperkuat langkah menuju target emisi nol bersih.

Empat Agenda Utama

Pekan Iklim Bali 2026 akan menghadirkan empat kegiatan utama, yaitu Forum Kebijakan Publik, Forum Investasi Iklim, Jelajah Inovasi, dan Festival Rakyat. Keempat agenda tersebut memberi ruang bagi pembahasan kebijakan, peluang pembiayaan, penerapan inovasi, serta keterlibatan masyarakat dalam isu iklim.

Melalui forum tersebut, Bali ingin menunjukkan bahwa aksi iklim dapat diterjemahkan dalam keputusan pembangunan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pengelolaan energi, pilihan transportasi, kualitas udara, kelangsungan usaha lokal, dan perlindungan daya tarik wisata merupakan bagian yang saling berkaitan dalam upaya membangun masa depan rendah emisi.