Mewujudkan pelindungan anak di ruang digital lewat PP TUNAS

PP TUNAS Dorong Ruang Digital yang Lebih Aman bagi Anak

Indocrowdfunding.com – Perlindungan anak di internet semakin ditempatkan sebagai pekerjaan bersama, bukan semata-mata tugas keluarga. Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah memperkuat arah kebijakan untuk menciptakan layanan digital yang lebih aman bagi pengguna anak.

Salah satu langkah utamanya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang dikenal sebagai PP TUNAS. Regulasi ini menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik atau PSE perlu mengambil peran lebih besar dalam mengurangi paparan risiko digital bagi anak.

Selama ini, pengawasan orang tua kerap menjadi garis pertahanan utama ketika anak menggunakan internet. Namun, perubahan pola penggunaan teknologi membuat pendekatan tersebut tidak cukup bila berjalan sendiri. Anak dapat mengakses beragam platform, fitur komunikasi, konten, serta layanan digital dengan karakter risiko yang berbeda-beda. Karena itu, tata kelola dari penyedia platform menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan.

Tanggung Jawab Platform Diperkuat

PP TUNAS diarahkan untuk membangun ekosistem digital yang lebih ramah anak melalui peningkatan tanggung jawab PSE. Penyesuaian layanan diharapkan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan usia pengguna, jenis layanan yang disediakan, serta tingkat risiko yang mungkin muncul saat platform digunakan.

Pengaturan akses sesuai kelompok usia menjadi salah satu unsur yang didorong dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, PSE diharapkan memperkuat mekanisme pengamanan agar anak tidak mudah terpapar risiko yang dapat muncul di ruang daring.

Pendekatan ini menunjukkan perubahan cara pandang dalam perlindungan anak. Platform digital tidak hanya diposisikan sebagai ruang teknologi yang netral, melainkan juga sebagai pihak yang perlu memastikan desain, fitur, dan tata kelola layanannya memperhitungkan keselamatan pengguna muda.

Bagi keluarga, kebijakan ini dapat menjadi dukungan tambahan dalam mendampingi anak beraktivitas secara digital. Pengawasan, komunikasi, dan pembiasaan penggunaan internet yang sehat tetap penting, tetapi perlindungan yang efektif juga membutuhkan sistem yang lebih aman dari sisi layanan.

Peta Jalan Lintas Kementerian dan Lembaga

Komitmen pemerintah tidak berhenti pada PP TUNAS. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan turut memperkuat arah pelaksanaan perlindungan anak secara lebih menyeluruh.

Peta jalan tersebut melibatkan sekitar 15 kementerian dan lembaga. Setiap institusi menjalankan peran sesuai mandatnya, sehingga upaya perlindungan tidak hanya berfokus pada satu sektor. Koordinasi diperlukan karena persoalan yang dihadapi anak di internet berkaitan dengan teknologi, komunikasi, pendidikan, perlindungan sosial, serta berbagai aspek lain dalam kehidupan sehari-hari.

“Kalau PP TUNAS kan Kementerian Komdigi yang menjadi lead -nya, karena itu lebih pada PSE, penyelenggara sistem elektroniknya,” ujar Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Titi Eko Rahayu.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengoordinasikan pelaksanaan peta jalan tersebut. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi salah satu pelaksana utama yang berperan dalam memperkuat tata kelola platform digital melalui PP TUNAS.

Kerja sama antarkementerian dan lembaga menjadi penting karena ancaman terhadap anak di ranah digital tidak sederhana. Pemerintah melihat risiko yang muncul melalui ruang daring dapat menjadi lebih rumit dan lebih berbahaya dibandingkan risiko di ruang fisik. Kecepatan penyebaran informasi, ragam interaksi antarpengguna, serta perkembangan fitur digital membuat kebutuhan perlindungan terus berkembang.

Evaluasi Implementasi dan Penyesuaian Layanan

Dalam evaluasi enam bulan penerapan PP TUNAS, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat perkembangan kepatuhan platform serta pelaksanaan langkah-langkah perlindungan anak. Pemerintah terus mendorong PSE untuk menyesuaikan layanan mereka, terutama dalam aspek keamanan dan pembatasan akses yang relevan dengan usia pengguna.

Evaluasi seperti ini penting karena regulasi baru perlu diterjemahkan ke dalam praktik yang nyata. Perlindungan anak tidak cukup hanya hadir dalam ketentuan tertulis. Anak dan keluarga perlu merasakan perubahan melalui layanan yang lebih bertanggung jawab, fitur yang lebih aman, serta pengaturan yang membantu mencegah risiko sejak awal.

Pemerintah juga mendorong kampanye yang lebih luas agar masyarakat memahami pentingnya keselamatan anak di internet. Kesadaran publik dibutuhkan agar perlindungan tidak sekadar dipahami sebagai aturan bagi platform, melainkan sebagai perhatian bersama di rumah, sekolah, komunitas, dan lingkungan digital.

Pemahaman yang baik dapat membantu orang tua dan pendamping anak mengenali bahwa aktivitas digital memiliki manfaat sekaligus risiko. Internet dapat menjadi sarana belajar, berkomunikasi, dan mengakses informasi, tetapi penggunaannya tetap memerlukan pendampingan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak.

Tantangan Baru dari Perkembangan AI

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyoroti tantangan baru dalam pelaksanaan PP TUNAS seiring kemajuan kecerdasan artifisial atau AI. Perkembangan teknologi ini memperlihatkan bahwa kebijakan perlindungan anak harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat di dunia digital.

Kehadiran AI memperluas kebutuhan akan tata kelola yang tanggap terhadap bentuk-bentuk risiko baru. Bagi pemerintah, PSE, keluarga, dan masyarakat, perlindungan anak perlu terus diperbarui sejalan dengan inovasi teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

PP TUNAS dan Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan menandai upaya untuk membangun tanggung jawab yang lebih seimbang. Anak tidak seharusnya menghadapi risiko digital sendirian, dan keluarga tidak semestinya memikul seluruh beban perlindungan tanpa dukungan dari platform serta institusi terkait.

Dengan koordinasi lintas sektor, kepatuhan penyelenggara sistem elektronik, dan peningkatan pemahaman masyarakat, ruang digital diharapkan dapat berkembang menjadi lingkungan yang lebih aman bagi anak untuk belajar, berinteraksi, dan bertumbuh.