Suahasil minta pejabat eselon I Kemenkeu perkuat koordinasi antarunit

Pejabat Baru Kemenkeu Didorong Perkuat Kerja Lintas Unit

Indocrowdfunding.com – Jakarta — Lima pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon I Kementerian Keuangan yang baru dilantik diminta membangun koordinasi yang lebih kuat antarsatuan kerja. Pesan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam pelantikan di Jakarta, Jumat, dengan penekanan bahwa arah kebijakan kementerian harus diterjemahkan menjadi tindakan yang nyata dan saling terhubung.

Dalam pengarahannya, Suahasil menilai pekerjaan Kementerian Keuangan tidak dapat diselesaikan secara terpisah oleh masing-masing direktorat jenderal maupun unit kerja. Kolaborasi diperlukan agar kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, transfer daerah, penerimaan pajak, hingga analisis ekonomi dapat berjalan dalam satu arah.

“Tidak ada tanggung jawab Kementerian Keuangan yang dapat dikerjakan hanya oleh kotak yang Anda isi sendiri . Karena itu, kita akan terus melanjutkan upaya bekerja bersama,” kata Suahasil saat pelantikan pejabat eselon I Kemenkeu, di Jakarta, Jumat.

Modernisasi pengelolaan kas negara

Kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Tri Budhianto, Suahasil meminta kelanjutan transformasi menuju modern treasury operations atau modernisasi operasi perbendaharaan negara. Fokus ini mencakup pemanfaatan digitalisasi, penguatan tata kelola, dan penyempurnaan proses bisnis dalam pengelolaan kas negara.

Perubahan tersebut diharapkan membantu pengelolaan keuangan negara menjadi semakin efisien. Perbendaharaan negara tidak hanya berkaitan dengan proses internal pemerintah pusat, tetapi juga berhubungan langsung dengan kementerian dan lembaga sebagai pengguna anggaran serta pemerintah daerah yang menerima transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Modern treasury operations itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana kas negara berinteraksi dengan seluruh kementerian dan lembaga sebagai pengguna dari anggaran dan berinteraksi dengan seluruh pemerintah daerah yang kita memberikan transfer anggaran dari APBN,” ujarnya.

Dalam praktiknya, penguatan sistem perbendaharaan menjadi penting karena pengelolaan kas negara berperan menjaga kelancaran pelaksanaan anggaran. Digitalisasi dan proses yang lebih tertata dapat mendukung koordinasi antara pihak yang mengelola anggaran dengan pihak yang menggunakan anggaran untuk pelayanan publik.

Transfer daerah dan desentralisasi fiskal

Suahasil juga memberikan arahan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti. Ia meminta perbaikan berkelanjutan terhadap rancangan transfer ke daerah, tata kelola, serta proses bisnis yang mendukung efektivitas desentralisasi fiskal.

Transfer ke daerah atau TKD merupakan salah satu instrumen APBN yang berkaitan dengan hubungan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam arahannya, Suahasil mengingatkan bahwa APBN dan APBD perlu dipahami sebagai bagian dari satu kesatuan pelayanan negara, bukan dua instrumen yang berjalan sendiri-sendiri.

Pandangan tersebut menempatkan belanja pemerintah secara lebih utuh. Manfaatnya perlu dilihat dari transfer yang diterima daerah, belanja APBD, serta belanja langsung pemerintah pusat yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Dengan memahami keterkaitan itu, pemerintah dapat menilai kontribusi belanja negara terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih menyeluruh.

“Manfaat belanja pemerintah harus dilihat secara utuh baik melalui transfer (TKD) maupun belanja APBD maupun belanja langsung dari pemerintah pusat yang berlangsung di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Terus perbaiki desain transfer dan tata kelola,” katanya pula.

DJPK diharapkan lebih aktif mendampingi pemerintah daerah dengan memahami karakteristik serta persoalan yang dihadapi setiap wilayah. Pendekatan yang memperhatikan kondisi daerah menjadi relevan karena kebutuhan dan tantangan pelayanan publik tidak selalu sama di seluruh Indonesia.

Peran strategis staf ahli menteri

Selain dua direktur jenderal, Suahasil menekankan pentingnya peran dua staf ahli menteri yang turut dilantik. Jabatan staf ahli dipandang strategis karena mendukung proses pengambilan keputusan melalui analisis atas isu-isu yang memengaruhi kebijakan fiskal dan ekonomi.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Hidayat Amir diminta memperluas telaah mengenai dinamika geopolitik. Tugas tersebut mencakup identifikasi berbagai sumber tekanan terhadap perekonomian Indonesia, pemetaan daya tahan ekonomi nasional, serta penguatan diplomasi ekonomi dalam forum internasional.

Perhatian terhadap isu global menjadi bagian penting dari analisis ekonomi makro karena perubahan kondisi internasional dapat berhubungan dengan berbagai aspek ekonomi. Dengan analisis yang lebih luas, pertimbangan kebijakan dapat disusun dengan melihat risiko sekaligus ketahanan yang dimiliki Indonesia.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Neilmaldrin Noor diminta meningkatkan efektivitas pengawasan perpajakan. Sasaran yang ditekankan meliputi pengamanan penerimaan negara, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perluasan basis pajak.

Suahasil meminta agar pembahasan mengenai pengawasan pajak tidak hanya berhenti pada satu unit kerja. Analisis perlu memperhatikan hubungan antara perpajakan, aktivitas ekonomi, perdagangan, dan kebijakan yang dijalankan lintas unit di lingkungan Kementerian Keuangan.

Lima pejabat yang dilantik

Pada pelantikan tersebut, Menteri Keuangan melantik lima pejabat eselon I. Susunannya terdiri atas satu Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, dua direktur jenderal, dan dua staf ahli menteri.

Lima pejabat tersebut adalah Astera Primanto Bhakti sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, serta Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Selain itu, Neilmaldrin Noor dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak dan Hidayat Amir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional.

Suahasil berharap seluruh pejabat yang menerima amanah baru dapat menjalankan tanggung jawabnya secara baik serta memperkuat kerja bersama. Koordinasi lintas unit menjadi pesan utama dalam pelantikan ini, mengingat beragam fungsi Kementerian Keuangan saling terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan keuangan negara.