Kemhan Siapkan Skema Empat Hari Kerja untuk Efisiensi BBM
Jakarta, IDN Times – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk mengurangi pengeluaran bahan bakar minyak (BBM) guna mengantisipasi perubahan kondisi geopolitik akibat konflik di Timur Tengah. Langkah ini direspons oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan menyiapkan rencana penyesuaian jadwal kerja dari lima hari menjadi empat hari di sejumlah fungsi operasional tertentu.
Strategi Mitigasi untuk Stabilitas Nasional
Brigjen TNI Rico Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, mengungkapkan bahwa kebijakan ini bertujuan memperkuat ketahanan nasional melalui pengelolaan sumber daya strategis secara lebih bijak. “Kemhan dan TNI sedang menyusun strategi untuk mengoptimalkan penggunaan BBM secara bertahap dan terukur,” terang Rico dalam keterangan resmi, Rabu (25/3/2026).
Kami juga akan mengatur penggunaan alutsista berdasarkan prioritas tugas dan kebutuhan operasional. Dengan ini, kami mencoba menjaga kesiapsiagaan pertahanan sambil mengurangi konsumsi bahan bakar secara signifikan.
Rico menjelaskan bahwa penyesuaian ini bersifat administratif dan manajerial, fokus pada aspek pendukung tanpa mengganggu tugas strategis. “Operasional utama tetap diprioritaskan, dan efisiensi dilakukan secara perlahan sesuai kebutuhan masing-masing satuan kerja,” tambahnya.
Kritik terhadap Kebijakan WFH
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengungkapkan keraguan terhadap efektivitas skema ini. “Work from home (WFH) sehari dalam seminggu mungkin tidak cukup memangkas penggunaan BBM, terutama jika pekerja tetap bebas bergerak saat libur,” ujarnya, Sabtu (21/3/2026).
Barangkali, ASN dan pegawai swasta tidak mengurangi perjalanan kerja saat Jumat, melainkan memanfaatkan hari libur untuk berwisata, sehingga penghematan BBM tidak tercapai secara signifikan.
Fahmy menekankan bahwa kebijakan WFH saat pandemik dipicu oleh faktor keterpaksaan, sementara skema saat ini hanya bersifat adaptif. “Tidak ada tekanan eksternal seperti risiko penularan virus, sehingga perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci keberhasilannya,” lanjutnya.
Menurutnya, kebijakan ini juga berpotensi mengganggu sektor transportasi dan usaha kecil menengah (UKM). “Pendapatan ojek online, warung nasi, serta industri manufaktur bisa menurun jika karyawan tidak rutin beraktivitas di tempat kerja,” tambah Fahmy. Ia mengajak pemerintah untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari penghematan subsidi BBM yang diharapkan.
