Indonesia Percepat Implementasi I-EAEU FTA untuk Diversifikasi Ekspor
Dalam rangka menghadapi tantangan proteksionisme global dan gangguan dalam arus perdagangan, Pemerintah Indonesia sedang mempercepat upaya diversifikasi pasar ekspor melalui perjanjian dagang I-EAEU FTA. Langkah ini diangkat dalam Pertemuan ke-7 Working Group on Trade, Investment, and Industry (WGTII) RI-Rusia, yang berlangsung di Jakarta pada Jumat. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan Federasi Rusia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan.
Memanfaatkan Momentum 76 Tahun Hubungan Diplomatik
Pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, termasuk mempercepat proses penerapan I-EAEU FTA. Edi menambahkan bahwa peringatan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia pada 2026 bisa dimanfaatkan untuk memperdalam kolaborasi dengan kerangka kerja yang lebih luas dan terstruktur.
Penandatanganan Perjanjian dan Keterlibatan Bisnis
Deputi Menteri Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia, Vladimir Illichev, menekankan pentingnya mewujudkan hasil pertemuan sebelumnya, termasuk penandatanganan I-EAEU FTA. Ia mengapresiasi progres kerja sama strategis seperti sektor halal dan proyek konektivitas logistik Surabaya-Vladivostok yang telah berjalan sejak 2023. Vladimir berharap pertemuan ini menghasilkan langkah konkret sebelum agenda lanjutan di Kazan pada Mei mendatang.
“Liberalisasi lebih dari 90 persen tarif melalui I-EAEU FTA menjadi langkah kunci di tengah tren proteksionisme global,” ujar Duta Besar RI untuk Federasi Rusia dan Belarus, Jose Tavares. Ia menambahkan bahwa nilai perdagangan bilateral Indonesia-Rusia mencapai hampir 5 miliar dolar AS pada 2025, tetapi masih ada ruang untuk peningkatan melalui diversifikasi, pengembangan industri, dan identifikasi proyek investasi potensial.
Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Sergey Tolchenov, menegaskan bahwa dimensi ekonomi menjadi pilar utama dalam memperkuat hubungan bilateral. Ia juga menyoroti peluang kerja sama di sektor pertanian, teknologi informasi, infrastruktur, pertambangan, dan pengolahan. Kedua negara sepakat menggarap sektor-sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
