Kota Jasa di Titik Uji
Surabaya tengah mengalami transformasi ekonomi yang mencerminkan dinamika peran sektor jasa. Intensitas kegiatan di jalanan, pelabuhan, serta pusat perbelanjaan menggambarkan pengaruh besar bisnis layanan dan perdagangan dalam membentuk wajah kota tersebut. Kota ini kini tidak lagi hanya dikenal sebagai pusat industri atau pelabuhan, melainkan semakin dikenal sebagai kota yang membangun identitas melalui pelayanan jasa, terutama berbasis kepercayaan, aksesibilitas, dan kualitas fasilitas.
Struktur Ekonomi yang Berubah
Pergeseran ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan sebagai respons dari kebutuhan dan strategi nasional. Saat struktur ekonomi Indonesia bergeser ke sektor jasa, kota-kota besar seperti Surabaya diwajibkan menyesuaikan pola kerja. Kota dengan sejarah sebagai simpul perdagangan di wilayah timur Indonesia ini memanfaatkan posisinya untuk mengambil peran baru. Data menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang lebih dari 25 persen dari PDRB kota. Diikuti sektor industri pengolahan serta akomodasi, layanan makan minum. Ini menandakan ekonomi Surabaya kini bergantung pada aktivitas jasa yang menggerakkan alur barang, manusia, dan pengalaman.
Bahkan, menjadi kota jasa bukan hanya tentang angka, tetapi juga perubahan paradigma. Kota ini menghadapi tantangan untuk mengalihkan mindset dari ekonomi berbasis produksi ke ekonomi berbasis pelayanan.
Di titik inilah Surabaya sedang diuji.
Digitalisasi sebagai Sarana Transparansi
Pemerintah Kota Surabaya terlihat proaktif dalam mengubah sistem dengan menggencarkan digitalisasi. Langkah ini bertujuan membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi. Contohnya, pengawasan pajak di bidang restoran dan hotel, serta rencana penerapan sistem parkir non-tunai, menunjukkan upaya sistematis untuk mengurangi celah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas.
Hasilnya mulai terasa. Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor hotel meningkat signifikan, menandakan bahwa sistem yang lebih terbuka mampu memperkuat penerimaan ekonomi kota. Surabaya mencatat sekitar 75 persen PAD berasal dari sumber internal, menunjukkan kemandirian fiskal yang bisa dibangun melalui pengelolaan sektor jasa secara modern.
Tantangan dalam Perubahan
Meski demikian, proses digitalisasi tidak tanpa hambatan. Di lapangan, adaptasi sistem sering bertentangan dengan kebiasaan lama, baik di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat. Contoh nyata adalah transisi ke pembayaran digital, yang membutuhkan literasi teknologi merata dan kepercayaan terhadap keadilan sistem tersebut.
Di sisi lain, transparansi juga menuntut kesiapan infrastruktur dan SDM. Tanpa keduanya, inovasi berisiko hanya menjadi simbol, bukan solusi nyata. Oleh karena itu, pendekatan yang diperlukan tidak hanya teknologis, tetapi juga sosial, melalui pendidikan, bimbingan, serta memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal.
Transparansi juga harus diterapkan di seluruh ranah pelayanan, termasuk perizinan investasi hingga layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Ketika warga merasakan kesetaraan dan kemudahan dalam mengakses layanan, kepercayaan bisa terbentuk secara alami, tanpa dipaksa.
