Key Strategy: CORE: Pemerintah perlu percepat investasi Danantara di sektor energi

CORE: Pemerintah perlu mempercepat investasi Danantara di sektor energi

Percepatan investasi menjadi kunci untuk mengamankan kebutuhan energi nasional

Key Strategy – Jakarta – Badan Pengelola Investasi Danantara (Danantara) dinilai perlu diberi dorongan lebih besar oleh pemerintah untuk mempercepat proyek-proyek energi, terutama yang berfokus pada sumber daya terbarukan. Hal ini disampaikan oleh Center of Reform on Economics (CORE) dalam laporan terbarunya, Brief Report: Quarterly Economic Review Q1-2026, yang dirilis di Jakarta pada Rabu. Laporan tersebut menekankan pentingnya memanfaatkan lonjakan harga energi global akibat konflik di Selat Hormuz sebagai peluang untuk meningkatkan ketahanan energi dalam negeri.

Krisis energi global: peluang untuk transformasi sektor energi

Dalam rangka mengurangi ketergantungan pada impor, CORE merekomendasikan percepatan pembangunan infrastruktur distribusi energi yang mendukung kebutuhan masyarakat. Salah satu strategi yang diusulkan adalah mengembangkan jaringan gas rumah tangga (jargas) sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak (BBM) seperti LPG. Menurut data terbaru, jumlah rumah tangga yang telah terhubung ke jargas baru mencapai sekitar 900 ribu unit. Angka ini menunjukkan potensi pengembangan yang masih besar, terutama dalam konteks kebutuhan energi yang terus meningkat.

“Pemerintah dapat memanfaatkan momentum krisis energi yang terjadi akibat perang Iran kali ini sebagai kesempatan untuk mempercepat proyek infrastruktur energi yang mendukung ketahanan nasional,” demikian isi laporan yang menjadi bahan rekomendasi.

Di sisi lain, laporan CORE juga menyoroti kebutuhan pengembangan sektor hilir energi yang kini terbelakang dibandingkan dengan potensi sektor hulu. Dengan kondisi global yang semakin dinamis, percepatan investasi di sektor hilir diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi domestik. Hal ini terutama penting mengingat fluktuasi harga minyak dunia yang terus memengaruhi kinerja anggaran negara.

Kenaikan harga minyak dunia tekan ruang fiskal pemerintah

Peluncuran laporan tersebut juga menyoroti dampak eksternal yang terjadi akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketegangan geopolitik tersebut menyebabkan harga minyak mentah dunia melonjak hingga 112 dolar AS per barel pada kuartal I-2026, jauh di atas asumsi harga minyak Indonesia (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yang sebesar 70 dolar AS per barel. Kenaikan harga minyak ini langsung memengaruhi defisit anggaran, karena pemerintah kini memerlukan lebih banyak subsidi dan kompensasi untuk menjaga stabilitas harga energi.

Menurut Kementerian Keuangan, realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi hingga Februari 2026 telah mencapai Rp51,5 triliun, atau naik 382,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tekanan ekonomi ini juga terlihat dari penurunan cadangan devisa negara yang mencapai 151,9 miliar dolar AS pada bulan Februari. Selain itu, aliran modal keluar (capital outflow) tercatat sebesar 1,1 miliar dolar AS pada Maret, menunjukkan tingkat ketidakstabilan pasar yang mulai terasa. Di sisi keuangan, imbal hasil surat berharga negara (SBN) naik ke level 7,5 persen, dengan spread terhadap US Treasury melebar menjadi 243 basis poin.

Simulasi CORE: Defisit APBN berpotensi membesar

Dalam simulasi yang dilakukan CORE, defisit APBN berpotensi meningkat dari angka dasar Rp689 triliun atau 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi Rp801 triliun jika harga minyak stabil di level 100 dolar AS per barel. Jika harga tetap berada di 112 dolar AS per barel, defisit anggaran bisa mencapai Rp914 triliun atau 3,55 persen terhadap PDB. Kenaikan defisit ini memberi tekanan tambahan pada pemerintah untuk mempercepat penghematan anggaran atau mencari sumber pendapatan alternatif.

Krisis energi global tidak hanya mengganggu ketersediaan pasokan, tetapi juga mengubah dinamika ekonomi dalam negeri. CORE menekankan bahwa keberhasilan percepatan investasi di sektor energi terbarukan menjadi faktor kunci dalam mengurangi risiko ketergantungan pada impor BBM. Salah satu prioritas adalah mengakselerasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang memiliki potensi besar di Indonesia karena sumber daya solar yang melimpah. Dengan memanfaatkan teknologi dan investasi yang tepat, PLTS bisa menjadi solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Peran Danantara dalam mendorong transisi energi

Sektor energi terbarukan juga dianggap sebagai bagian penting dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi. Danantara, sebagai institusi yang bertugas menarik dan mengelola investasi strategis, dinilai memiliki peran sentral dalam memfasilitasi proyek energi hijau. CORE menyarankan bahwa Badan Pengelola Investasi Danantara perlu lebih aktif dalam menarik partisipasi investor asing dan domestik untuk mempercepat realisasi proyek yang sebelumnya tertunda.

Kenaikan harga minyak yang terjadi telah berdampak langsung pada keuangan pemerintah. Dengan harga minyak yang di atas asumsi APBN, pemerintah terpaksa mengalokasikan lebih banyak dana subsidi untuk menjaga akses energi bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi dalam pengelolaan subsidi menjadi keharusan. Selain itu, kenaikan biaya operasional sektor energi juga memaksa pemerintah mengoptimalkan penggunaan dana negara untuk proyek-proyek yang memiliki dampak jangka panjang.

Perspektif jangka panjang: Membangun sistem energi yang berkelanjutan

Mempercepat investasi di sektor energi bukan hanya tentang menangani tekanan jangka pendek, tetapi juga membangun sistem yang lebih tangguh di masa depan. CORE menekankan bahwa pengembangan infrastruktur distribusi energi dan sumber daya terbarukan perlu menjadi prioritas. Jika tidak, ketergantungan pada impor energi akan terus meningkat, berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi dan perekonomian daerah.

Sebagai contoh, jaringan gas rumah tangga yang baru terhubung ke 900 ribu unit menunjukkan bahwa ada peluang untuk memperluas cakupan jargas ke daerah-daerah yang belum terlayani. Proyek ini tidak hanya mengurangi penggunaan LPG, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan alternatif energi yang lebih murah dan ramah lingkungan. Selain itu, CORE menyarankan pemerintah untuk memperkuat kerja sama dengan swasta dalam pengembangan PLTS, terutama di daerah dengan potensi sinar matahari tinggi.

Kebutuhan akan transisi energi ini