Key Discussion: Indonesia ingin belajar dari China soal pengentasan kemiskinan

Indonesia ingin belajar dari China soal pengentasan kemiskinan

Key Discussion – Beijing, Rabu (27/5) – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia tertarik menggali pengalaman Tiongkok dalam mengatasi masalah kemiskinan. Menurut Riza, hal yang perlu dipelajari bukan hanya program-program yang dijalankan, tetapi juga proses, sistem, teknik, serta kemampuan menghadapi tantangan. “Pengalaman China bisa menjadi bahan referensi bagi negara lain, termasuk Indonesia, yang ingin mengejar kemajuan dan menjadi negara besar,” jelas Riza kepada ANTARA di Beijing.

Partisipasi Indonesia dalam forum global

Dalam rapat pertama Komite Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan (GPPAD), Indonesia diberikan peran sebagai salah satu wakil ketua bersama dengan Negara Pantai Gading, Brasil, Pakistan, Afrika Selatan, dan Uzbekistan. Sementara itu, perwakilan Tiongkok diambil alih oleh Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan, Zhang Lu. Riza menekankan pentingnya pertukaran ide antar-negara dalam upaya menciptakan solusi yang lebih efektif.

“Indonesia adalah negara besar dengan angka kemiskinan yang sudah turun, tetapi masih tinggi karena di atas 10 persen. Kita harus cepat beradaptasi mengatasi berbagai masalah karena kemiskinan merupakan tantangan kompleks,” ujar Riza.

Riza menyampaikan pernyataan tersebut sambil menyoroti program-program yang fokus pada pembangunan pedesaan. Menurutnya, beberapa inisiatif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta BUMDes sudah dijalankan oleh pemerintah. “Program-program ini mencakup peningkatan harga komoditas pertanian seperti gabah dan jagung, penurunan biaya pupuk, serta pemberian layanan kesehatan gratis,” terang Riza.

Menurut Riza, langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memacu sirkulasi ekonomi di pedesaan. Dengan demikian, produktivitas masyarakat dan kesejahteraan secara bertahap akan meningkat. “Kita ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjangkau kelompok miskin, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat pedesaan secara umum,” tambahnya.

Histori sukses Tiongkok dalam pengentasan kemiskinan

Sementara itu, data resmi menunjukkan bahwa Tiongkok telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 800 juta sejak 1970 hingga 2021. Dalam periode 2013-2020 saja, sekitar 98,99 juta orang di daerah pedesaan berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem, dengan rata-rata lebih dari 10 juta penduduk per tahun. Pencapaian ini membuat Tiongkok menjadi negara pertama yang mencapai target pengurangan kemiskinan pada Agenda 2030 PBB lebih cepat dari jadwal.

Sebagai bukti, pada Februari 2021, Tiongkok secara resmi menyatakan telah mencapai “kemenangan penuh” dalam pemberantasan kemiskinan ekstrem. Jumlah kabupaten dan desa yang dianggap miskin secara resmi berkurang hingga 832 kabupaten dan sekitar 128.000 desa. “Kemiskinan di Tiongkok berkurang pesat karena pemerintah memiliki strategi yang terukur dan terarah,” kata Riza.

Kemitraan antara Indonesia dan Tiongkok dalam bidang desa dan pembangunan telah berjalan cukup lama. Salah satu bentuk kolaborasi adalah pengiriman kepala desa Indonesia ke Tiongkok untuk belajar pengelolaan program pengentasan kemiskinan. “Setiap tahun, kami mengirim sejumlah kepala desa untuk melihat bagaimana Tiongkok mengatasi masalah,” jelas Riza. Ia menyebutkan, tahun lalu ada 25 orang, sedangkan tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 27.

Platform dialog global

Komitmen Tiongkok dalam mengentaskan kemiskinan tidak hanya terlihat dari angka yang dicapai, tetapi juga lewat pembentukan GPPAD. Forum ini digagas oleh Tiongkok dan didukung oleh 53 negara serta sembilan organisasi internasional. Tujuannya adalah mempromosikan pertukaran pengalaman, serta mencari solusi bersama untuk menghilangkan kemiskinan secara akar.

Riza menegaskan bahwa forum ini akan menjadi jembatan untuk menggabungkan kekuatan antar-negara. “Kita menyambut partisipasi pemerintah, lembaga internasional, sektor swasta, akademisi, serta media dalam membangun lingkungan yang adil dan inklusif,” papar Riza. Dalam upaya ini, semua pihak diharapkan dapat saling berbagi pengetahuan dan teknik, serta memperkuat kerja sama.

Meski mengakui progres yang telah dicapai, Riza menyoroti bahwa Indonesia masih perlu meningkatkan efisiensi dalam menangani kemiskinan. “Tiongkok berhasil dalam banyak hal, dan kita ingin mengejar ketertinggalannya,” imbuhnya. Ia menyampaikan bahwa langkah-langkah yang diambil Tiongkok, seperti pendekatan terstruktur dan manajemen yang matang, bisa menjadi referensi untuk Indonesia dalam membangun sistem yang lebih efektif.

Dalam kunjungan ke Beijing, Riza mengakui bahwa Tiongkok tidak hanya menjadi contoh dalam pengentasan kemiskinan, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas. “Kita sudah bekerja sama dalam berbagai program, dan ini akan terus berkembang,” kata Riza. Ia menambahkan bahwa Tiongkok memberikan kontribusi besar dalam bidang ini, sehingga Indonesia bisa belajar dari pengalaman mereka.

Pemimpin perubahan dalam GPPAD, seperti yang disebutkan oleh Zhang Lu, menegaskan bahwa forum ini dirancang untuk membangun kesepahaman internasional. “Dengan bertukar pengalaman, kita dapat menciptakan solusi yang lebih inovatif dan komprehensif,” kata Zhang. Ia menjelaskan bahwa program-program yang dijalankan Tiongkok, seperti pengentasan kemiskinan melalui kebijakan desa, bisa diadopsi oleh negara-negara lain dengan disesuaikan dengan kondisi lokal.

Riza menekankan bahwa dalam forum ini, Indonesia akan berpartisipasi aktif. “Kita ingin terus belajar, berdiskusi, dan mengevaluasi berbagai program untuk memperbaiki cara kerja kita,” kata Riza. Dengan demikian, Tiongkok menjadi sumber inspirasi bagi Indonesia dalam menciptakan kebijakan yang lebih baik, khususnya dalam pembangunan daerah pedesaan.