Special Plan: Survei: Publik optimis dengan agenda pemberantasan korupsi pemerintah

Survei: Publik Optimis Agenda Pemberantasan Korupsi Pemerintah

Special Plan – Jakarta, 8 Mei 2026 – Sebuah survei terbaru yang dilakukan oleh Adidaya Institute menyoroti tingkat kepercayaan publik terhadap upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menekan praktik korupsi. Survei ini menemukan bahwa sekitar 68,8 persen dari responden menyatakan keyakinan bahwa rezim Prabowo-Gibran mampu menjalankan agenda anti-korupsi secara efektif. Angka ini menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menghadapi tugas-tugas besar yang dianggap krusial untuk memperkuat kepercayaan publik.

Hasil Survei dan Penjelasan Direktur

Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, menjelaskan bahwa kepercayaan publik terhadap rezim Prabowo-Gibran semakin meningkat, terutama setelah penegakan hukum yang terlihat lebih tegas. Ia menambahkan, keadilan dalam proses penyelidikan kasus korupsi menjadi indikator utama penilaian masyarakat. “Publik sangat percaya pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki komitmen yang besar dalam mengatasi masalah korupsi,” kata Fadhli dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

“Angka kepercayaan ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat tindakan pemerintah sebagai bentuk respons yang tepat terhadap tantangan korupsi,” ujarnya.

Dalam survei yang berlangsung pada 1–8 Mei 2026, sebanyak 62,5 persen responden menyatakan penegakan hukum di bawah kepemimpinan Prabowo berjalan adil. Fadhli menilai hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak memihak dalam mengambil tindakan terhadap koruptor, termasuk kasus-kasus besar yang menyeret pejabat tinggi. “Kasus terakhir yang menangkap kepala dan dua wakil kepala Badan Gizi Nasional (BGN) adalah pertanda bahwa presiden tidak menunjukkan sikap pilih kasih dalam menindak pelaku korupsi,” katanya.

Komitmen dan Kinerja Pemerintah

Dalam konteks ini, Fadhli juga menyoroti bahwa hasil survei menunjukkan publik tidak terlalu menuntut reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo secara cepat. Sebanyak 48,1 persen responden menyetujui reshuffle harus dilakukan saat ini, sedangkan 32,1 persen menolak jika perubahan struktur kabinet terus dilakukan. “Ini bisa menjadi sinyal bahwa masyarakat memberi kesempatan kepada menteri-menteri untuk menunjukkan kinerja optimal,” ujarnya.

“Program unggulan pemerintahan harus terus dijalankan sebagai bukti komitmen yang jelas. Jika ada penyesuaian, itu bisa menjadi langkah strategis untuk memperbaiki hasil kerja,” tambah Fadhli.

Survei ini juga menyoroti dukungan masyarakat terhadap beberapa program prioritas Prabowo-Gibran. Tiga inisiatif utama, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), mendapat respons positif dari lebih dari 70 persen responden. Angka dukungan tertinggi tercatat pada program CKG, dengan 93,3 persen masyarakat menyatakan kesetujuannya. Dalam program MBG, 71,5 persen responden merasa puas, sementara KDKMP diperoleh dukungan sebesar 75,6 persen.

Konteks dan Tantangan Utama

Sebagai pengingat, Fadhli menekankan bahwa masyarakat tetap menyoroti tata kelola sebagai isu utama yang perlu diperbaiki. Meski ada dukungan terhadap program-program pemerintah, ia menyatakan bahwa penegakan hukum dan transparansi dalam pengelolaan dana tetap menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik. “Pemerintah harus terus memperkuat sistem pengawasan agar tidak ada celah bagi praktik korupsi yang tersembunyi,” katanya.

“Dukungan terhadap program unggulan tidak cukup jika tata kelola tidak dipertahankan. Ini adalah pesan yang jelas dari masyarakat,” tambah Fadhli.

Secara keseluruhan, survei menunjukkan bahwa mayoritas publik puas dengan kinerja Prabowo dan Gibran. Angka kepuasan mencapai 68,2 persen, sementara 27,1 persen mengungkapkan ketidakpuasan terhadap dua tokoh tersebut. Fadhli mengatakan angka ini cukup membanggakan, terlepas dari ancaman perang dan ketidakpastian situasi ekonomi global. “Di tengah tantangan besar, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi bukti komitmen yang solid,” ujarnya.

Metode Penelitian dan Keandalan Data

Survei Adidaya Institute menggunakan metode pengambilan sampel probabilitas, dengan tingkat kesalahan 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 1.240 responden yang tersebar di 38 provinsi. Setiap responden diberi waktu sekitar 15 menit untuk memberikan jawaban. Fadhli menjelaskan bahwa proses ini dilakukan dengan ketat untuk memastikan validitas data. “Kami memastikan setiap responden diperiksa dengan foto dan lokasi yang diberikan melalui Google Maps,” katanya.

Kualitas survei juga dijaga dengan pengawasan ketat terhadap responden. Adidaya Institute menggunakan teknik quality control yang sistematis, termasuk memeriksa data secara berkala dan menghindari bias dalam pengumpulan informasi. Hal ini memastikan hasil survei dapat diandalkan sebagai gambaran kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. “Data yang dihasilkan mencerminkan realitas di lapangan, bukan hanya opini terhadap kebijakan tertentu,” kata Fadhli.

Pesan Publik dan Evaluasi Otonom

Fadhli menegaskan bahwa hasil survei menunjukkan keinginan publik untuk melihat pemerintahan Prabowo-Gibran tetap bekerja optimal. Ia menilai, jika ada reshuffle kabinet, hal ini bisa menjadi kesempatan untuk memperkuat efektivitas tim kerja. Namun, jika kinerja saat ini sudah terbukti baik, masyarakat lebih menginginkan pengembangan yang terus-menerus.

“Jika kabinet sudah menunjukkan hasil yang memuaskan, maka penyesuaian struktur tidak diperlukan segera. Publik memberi ruang untuk berkembang,” ujarnya.

Survei ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya puas dengan program-program pemerintah, tetapi juga percaya bahwa kebijakan tersebut bisa membawa perubahan nyata. Meski demikian, Fadhli mengingatkan bahwa pemerintah tetap harus waspada. “Peningk