Latest Program: BPS: Jumlah usaha di Jateng berkontribusi 15,25 persen secara nasional
Badan Pusat Statistik (BPS) Mengungkapkan Kontribusi Usaha Jawa Tengah Mencapai 15,25 Persen Secara Nasional
Latest Program – Kota Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) – Dalam kegiatan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah usaha di Provinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional. Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan bahwa Jateng memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Angka yang diberikan oleh BPS menunjukkan bahwa provinsi ini menyumbang 15,25 persen dari total usaha di seluruh negeri.
Pendataan yang Lebih Komprehensif
Sensus Ekonomi 2026, menurut Sonny, merupakan langkah penting untuk mengakui peran usaha kecil dan menengah (UKM) serta sektor rumah tangga dalam pembentukan ekonomi nasional. Ia menjelaskan bahwa sensus ini tidak hanya mencakup pelaku usaha formal, tetapi juga mencakup sektor pertanian hingga aktivitas ekonomi rumah tangga. “Ini menjadi data yang lebih lengkap karena banyak kegiatan ekonomi modern kini dilakukan di lingkungan rumah, seperti usaha digital atau pemasaran melalui media sosial,” ujarnya.
“Kalau kita mendata usaha di Jawa Tengah dengan baik, artinya kita bisa memastikan sekitar 15 persen kualitas pendataan yang akurat di tingkat nasional,” kata Sonny saat memberikan penjelasan di acara tersebut.
Sensus tahun ini dirancang agar tidak hanya menangkap data usaha tradisional, tetapi juga mencakup aktivitas yang sebelumnya mungkin diabaikan. Sonny menyebutkan bahwa perubahan ini penting karena ekonomi modern semakin berkembang, terutama melalui platform digital. “Media sosial seperti TikTok menjadi alat promosi dan transaksi yang efektif. Tanpa pendataan langsung ke rumah, kita akan kehilangan gambaran utuh tentang peran ekonomi warga,” tambahnya.
Pembangunan Ekonomi yang Lebih Akurat
Sensus Ekonomi 2026 juga berbeda dari sensus ekonomi sebelumnya karena secara khusus mengukur aktivitas ekonomi, termasuk usaha keluarga. Sonny menjelaskan bahwa DTSEN, atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, lebih berfokus pada data statistik umum, sedangkan sensus ini mencakup pengelolaan data yang lebih spesifik dan mendalam. “Selain pelaku usaha, kami juga mendata rumah tangga karena banyak aktivitas ekonomi kini berlangsung di sana, baik untuk usaha skala kecil maupun besar,” katanya.
Selain itu, Sonny memastikan bahwa sensus ini tidak terkait dengan perpajakan. Data yang dikumpulkan hanya untuk menggambarkan kondisi ekonomi secara umum, sehingga tidak ada pengaruh dari kebijakan pajak terhadap hasilnya. “Kami ingin mendapatkan gambaran yang objektif tentang keberadaan usaha di Jateng, tanpa bias terhadap kegiatan perpajakan,” jelasnya.
“Kita bisa memetakan potensi ekonomi daerah dengan data yang lebih akurat, sehingga kebijakan pembangunan bisa selaras dengan kebutuhan masyarakat,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menghadiri acara yang sama.
Luthfi menegaskan bahwa data dari sensus ini akan menjadi dasar utama dalam merancang kebijakan daerah. Ia menambahkan bahwa informasi yang diperoleh dari sensus akan membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang paling berpotensi untuk dikembangkan. “Ini penting agar kita bisa mengambil langkah tepat dan mengoptimalkan sumber daya daerah,” ujarnya.
Dalam upaya menyebarkan kesadaran masyarakat, Luthfi mengimbau para bupati, wali kota, serta aparatur pemerintah daerah untuk aktif menyosialisasikan sensus. “Kita perlu kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat agar data yang diperoleh lebih representatif,” katanya. Ia juga menekankan bahwa informasi yang diberikan oleh warga akan dijaga kerahasiaannya, sehingga masyarakat bisa lebih nyaman saat didata oleh petugas.
Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Petugas
Kegiatan pencanangan sensus ekonomi di Jawa Tengah turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dan jajaran BPS se-Provinsi Jawa Tengah. Sensus ini akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026, dengan melibatkan 36.891 petugas yang ditugaskan untuk mengumpulkan data di berbagai lokasi. Sonny menyebutkan bahwa jumlah petugas tersebut diperkirakan cukup untuk mencakup semua jenis usaha, termasuk yang berbasis digital.
Luthfi menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam sensus sangat krusial. “Karena banyak usaha kini berjalan secara mandiri, kita perlu memastikan data yang diperoleh selaras dengan realitas di lapangan,” katanya. Ia
