Latest Program: KemenPPPA komitmen pastikan setiap kebijakan dengarkan suara anak
KemenPPPA Komitmen Pastikan Setiap Kebijakan Mendengarkan Suara Anak
Latest Program – Jakarta, KemenPPPA menjadikan pengakuan terhadap suara anak sebagai prioritas dalam penyusunan kebijakan nasional. Pada acara Festival Kisah Inspiratif Wahana Visi Indonesia (WVI) di Gedung Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Jakarta, Pelaksana Tugas Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Rini Handayani, menekankan bahwa keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan harus menjadi keharusan. Menurutnya, pendekatan ini bukan hanya untuk keadilan, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.
Rini menjelaskan bahwa perubahan sosial sering kali bermula dari komunitas lokal yang bergerak secara mandiri. Ia menyatakan, walaupun kebijakan besar pemerintah memiliki dampak luas, banyak inovasi sebenarnya lahir dari tingkat desa, kelurahan, sekolah, hingga lingkungan keluarga. “Kita perlu mengakui bahwa kekuatan pengaruh terletak pada akar rumput masyarakat, termasuk peran anak-anak dalam merumuskan solusi,” ujarnya.
Keterlibatan Anak sebagai Fondasi Pembangunan
Dalam kesempatan tersebut, Rini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya KemenPPPA atau lembaga pemerintah lainnya,” katanya. Ia menambahkan bahwa forum anak, dewan anak, serta Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) menjadi ruang penting untuk menggali aspirasi dan kebutuhan anak. “Kebijakan yang tidak mengakui suara mereka akan kehilangan makna dalam membangun masa depan bangsa,” tegas Rini.
“Kebijakan yang tidak mengakui suara anak akan kehilangan makna dalam membangun masa depan bangsa.”
Rini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melibatkan anak dalam praktik sehari-hari. “Kita perlu mengubah budaya berpikir agar suara anak tidak hanya didengar, tetapi juga dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan,” ujarnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pola tata kelola yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan generasi muda.
Di sisi lain, Rini menyoroti peran penting lembaga-lembaga pendidikan dan keagamaan dalam mendukung pengembangan anak. “Guru, tokoh agama, dan orang tua harus menjadi pengayom yang kuat dalam proses pembelajaran dan pengasuhan,” katanya. Keterlibatan aktif dari pihak-pihak ini, menurut Rini, akan memperkuat keberlanjutan program perlindungan anak, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan sosial yang semakin kompleks.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menegaskan bahwa suara anak bukan hanya alat untuk memahami masalah, tetapi juga sumber solusi inovatif. “Anak-anak mampu memberikan perspektif unik yang bisa memperkaya kebijakan pembangunan,” kata Rini. Ia mencontohkan bahwa dalam beberapa daerah, program PATBM telah berhasil membangun keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan lokal.
Dalam sambutan pemerintah, Rini menekankan bahwa keberhasilan perlindungan anak bukanlah hal yang sifatnya instan. “Setiap anak yang berhasil dilindungi berarti satu masa depan bangsa yang terjamin,” ujarnya. Dengan demikian, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak-hak anak.
Pada bagian akhir, Rini mengingatkan bahwa keterlibatan anak dalam kebijakan harus menjadi bagian dari kebiasaan, bukan sekadar kampanye sementara. “Kita perlu menanamkan kesadaran bahwa kebijakan yang baik hanya mungkin terwujud jika anak-anak diberikan ruang untuk berkarya,” kata Rini. Menurutnya, ini juga sejalan dengan visi pembangunan Indonesia Emas 2045, di mana keterlibatan anak dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari proses transformasi nasional.
“Anak-anak mampu menjelaskan apa yang mereka rasakan, butuhkan, serta solusi yang mereka harapkan.”
Menyusul pernyataan Rini, Menteri PPPA Arifah Fauzi memberikan pesan serupa. Ia menegaskan bahwa anak-anak Indonesia tidak hanya mampu mengungkapkan masalah, tetapi juga menawarkan solusi yang inovatif. “Anak-anak sering kali memiliki pemikiran yang lebih tajam karena mereka hidup di tengah perubahan,” ujar Arifah. Ia mengajak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem yang mengakui suara anak sebagai acuan utama dalam pembuatan kebijakan.
Arifah juga menyoroti bahwa keterlibatan anak dalam kebijakan tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga nasional. “Setiap suara anak yang terdengar adalah langkah kecil menuju kesetaraan dan kesejahteraan generasi mendatang,” katanya. KemenPPPA, menurutnya, terus berupaya untuk menciptakan ruang partisipasi yang aman, transparan, dan efektif.
Dalam konteks ini, Rini Handayani menambahkan bahwa kolaborasi antarlembaga harus dijalankan secara konsisten. “Kita perlu membangun jaringan yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk mengawal perlindungan anak di setiap tahap kehidupan,” jelasnya. Ini bertujuan agar kebijakan yang dibuat tidak hanya mengakui hak anak, tetapi juga mewujudkan keadilan yang berkelanjutan.
