Pemerintah Kawal Dampak Ketenagakerjaan Akibat Perang di Timur Tengah
Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa pemerintah terus memantau berbagai ancaman dan potensi yang muncul di sektor ketenagakerjaan karena konflik antara Iran dan Amerika Serikat, serta dampaknya terhadap ketidakpastian global. “Kita sadar bahwa situasi dunia sekarang ini tidak hanya Indonesia yang menghadapi risiko, tetapi semua negara. Pemerintah perlu merespons dengan menggabungkan perspektif dari berbagai kementerian, seperti Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian,” jelas Yassierli saat diwawancara di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu.
Industri Mengakui Dampak Perang Timur Tengah
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengungkapkan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah telah memberi pengaruh pada rantai pasok, khususnya bahan baku yang bergantung pada impor. Hal ini berpotensi menyebabkan gangguan pada proses produksi, menurutnya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Panja RUU Ketenaganya pada Selasa (14/4).
Kementerian Ketenagakerjaan Catat PHK Hingga Maret 2026
Dalam laporan terbaru, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa total pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak awal tahun hingga Maret 2026 mencapai 8.389 orang. Menaker Yassierli menilai angka ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi dampak eksternal terhadap pasar tenaga kerja nasional.
“Penguatan keterampilan vokasi sumber daya manusia juga menjadi strategi utama untuk menghadapi tantangan saat ini,” ujar Yassierli. Ia menekankan bahwa program pelatihan vokasi nasional diperlukan untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dinamika zaman.
Menurut Menaker, upaya memperkuat SDM melalui keterampilan vokasi selaras dengan visi pemerintah menciptakan ketahanan di berbagai sektor, termasuk pangan dan energi. “Ketahanan pangan serta energi menjadi pondasi penting untuk meningkatkan ketangguhan ekonomi secara keseluruhan,” tambahnya. Peningkatan keterampilan ini, lanjut Yassierli, juga membantu mengatasi masalah pengalihan tenaga kerja ke posisi yang lebih sesuai dengan tuntutan pasar.
Yassierli menjelaskan bahwa program pelatihan vokasi nasional bertujuan memperkaya pengetahuan dan keahlian peserta, sementara program magang nasional diharapkan mendorong harmonisasi antara kemampuan tenaga kerja dan kebutuhan industri. “Dengan kedua program ini, kita bisa membangun solusi yang berkelanjutan,” katanya.
