Ketua DPRD Babel minta Pemerintah perhatikan penambang timah rakyat
Perhatian Pemerintah Pusat Diperlukan untuk Penambang Timah di Bangka Belitung
Ketua DPRD Babel minta Pemerintah perhatikan – Sungailiat menjadi saksi atas upaya serius yang dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, dalam memperjuangkan nasib para penambang timah rakyat. Kondisi ekonomi yang sedang menurun di wilayah Belitung telah mendorong tokoh ini untuk secara langsung meminta intervensi dari pemerintah pusat. Masalah utama yang dihadapi para penambang adalah kesulitan dalam menjual hasil tambang mereka dengan harga yang layak.
Usai menerima perwakilan penambang dari kawasan Belitung barat yang menyampaikan keluhan terkait tata niaga timah, Didit menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan solusi konkret. Ia juga berencana mengajukan diskresi kepada pemerintah pusat guna menciptakan kebijakan atau kepastian hukum yang lebih jelas bagi para penambang.
Kami juga akan meminta diskresi ke pemerintah pusat agar ada sebuah kebijakan atau kepastian hukum untuk penambang, jadi masyarakat membutuhkan solusi,
Aspirasi Penambang dan Dampak Ekonomi
Menurut penjelasan Didit Srigusjaya, aspirasi yang disampaikan oleh para penambang mencerminkan kondisi ekonomi Belitung yang sedang mengalami kemunduran. Situasi ini diperparah oleh rendahnya minat pembeli terhadap timah, sehingga harga yang ditawarkan pun menjadi sangat murah. Dampak dari kondisi ini dirasakan secara luas di berbagai sektor ekonomi lokal.
Karena tidak ada yang mau beli timah kalau ada yang beli pun harganya murah, sehingga dampaknya ke semua sektor,
Didit kemudian memberikan klarifikasi mengenai posisi PT Timah dalam hal pembelian timah masyarakat. Perusahaan tersebut sebenarnya tidak menolak untuk membeli timah dari masyarakat, khususnya yang berasal dari wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Namun, ketidakpastian hukum masih menjadi hambatan utama karena dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) belum diterbitkan.
Selain itu, Didit menambahkan bahwa RKAB PT Timah yang sedang dalam proses penerbitan tersebut membatasi kuota pembelian hanya sebanyak 3.600 ton. Sementara itu, berdasarkan informasi yang ia terima, jumlah timah masyarakat yang bermitra dengan PT Timah sudah mencapai 4.000 ton dan tersimpan di gudang perusahaan.
Sedangkan saat ini saya dapat informasi data, di gudang PT Timah saja, jumlah timah masyarakat yang bermitra dengan PT Timah sebanyak 4.000 ton,
Kekhawatiran Terhadap Penyelundupan dan Royalti
Didit mempertanyakan ke mana arah nasib timah tersebut jika RKAB PT Timah tidak kunjung terbit. Kekhawatiran utamanya adalah kemungkinan terbukanya kran penyelundupan bijih timah yang dapat menimbulkan kerugian negara. Selain itu, jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, potensi penerimaan royalti timah untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan mengalami penurunan signifikan.
Kemudian ekonomi masyarakat mandeg, dan karena ini bicara perut, kami khawatir juga akan terjadi potensi gangguan kamtibmas,
Didit menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti persoalan ini ke pemerintah pusat karena masyarakat penambang saat ini membutuhkan solusi konkret. Sementara itu, Wakil Bupati Belitung, Syamsir, menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mengawal langsung aspirasi masyarakat agar mendapat perhatian khusus dari pusat. Menurut Wabup, kondisi di lapangan saat ini sudah berada di tahap yang sangat memprihatinkan.
Kita segera menyampaikan situasi terkini ke pemerintah pusat. Jangan rakyat mau jual sekilo, dua kilo saja susahnya minta ampun, dan harganya sangat memprihatinkan. Jadi, kita minta waktunya untuk sama-sama bergerak,
Kebutuhan Dasar dan Hak Hidup Masyarakat
Wabup Syamsir menjelaskan bahwa kendala dalam transaksi hasil tambang rakyat ini berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Banyak penambang lokal yang kini kesulitan untuk sekadar menyambung hidup dan membiayai sekolah anak-anak mereka. Ia menekankan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar isu regulasi semata, melainkan sudah menyangkut hak hidup orang banyak yang harus segera diselamatkan.
Oleh karena itu, kehadiran negara secara konkret sangat dinantikan oleh masyarakat Belitung. Dengan kondisi seperti ini, negara harus hadir. Kita dari pemerintah daerah siap, karena ini menyangkut hak hidup orang banyak, terkhusus warga kita yang mencari nafkah di sektor tambang,
Sebagai penutup, situasi ini menunjukkan betapa pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi para penambang. Tanpa solusi yang tepat, tidak hanya ekonomi lokal yang akan terdampak, tetapi juga stabilitas sosial di wilayah Bangka Belitung.
