New Policy: Ekonom: Mitigasi kenaikan harga BBM perlu lindungi kelompok rentan

Ekonom: Langkah Mitigasi Harga BBM Nonsubsidi Harus Fokus pada Kelompok Rentan

New Policy – Jakarta, Jumat – Josua Pardede, kepala ekonom dari Permata Bank, menekankan pentingnya mengarahkan kebijakan mitigasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax agar bisa melindungi kemampuan membeli masyarakat yang rentan terhadap kenaikan biaya hidup. Menurutnya, meskipun Pertamax lebih banyak digunakan oleh pengguna kendaraan pribadi kelas menengah ke atas, dampak kenaikan harga tetap bisa berdampak pada kelompok yang lebih lemah. Hal ini terjadi karena harga bahan bakar yang naik akan menyebabkan peningkatan biaya transportasi, distribusi barang, tarif jasa, dan harga pangan.

Strategi untuk Mengurangi Beban pada Kelompok Rentan

Josua menjelaskan bahwa perlu ada kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi beban keuangan kelompok rentan. Ia menyarankan pemerintah memperkuat bantuan sosial yang ditujukan pada rumah tangga berpenghasilan rendah, pekerja informal, pengemudi angkutan umum, nelayan kecil, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak langsung oleh kenaikan harga bahan bakar. Bantuan bisa diberikan dalam bentuk tunai sementara, distribusi barang pokok, atau pendanaan untuk biaya transportasi.

“Fokus kebijakan harus menjaga daya beli kelompok rentan dan mencegah kenaikan harga meluas ke barang kebutuhan pokok,” kata Josua.

Dalam konteks jangka pendek, kebijakan ini perlu diterapkan secara berkelanjutan. Hal ini mengingat masyarakat dengan pendapatan terbatas mengalokasikan sebagian besar pengeluaran untuk kebutuhan pokok seperti makanan. Jika harga BBM terus meningkat, kemungkinan besar akan berdampak pada kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, kebijakan mitigasi harus mencakup pendataan yang lebih akurat untuk memastikan bantuan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan.

Langkah Pemerintah untuk Stabilkan Harga Pangan

Josua juga menyarankan pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui beberapa mekanisme. Penguatan cadangan pangan, operasi pasar, distribusi antardaerah, serta subsidi angkutan pangan dari wilayah surplus ke daerah defisit dinilai penting. Langkah-langkah ini diharapkan bisa mengurangi tekanan harga pada masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Selain itu, pemerintah harus memperhatikan peningkatan efisiensi distribusi barang kebutuhan pokok. Dukungan sementara bagi angkutan umum dan logistik kecil juga dibutuhkan agar tarif tidak naik terlalu cepat. Ini berdampak pada kemampuan membeli masyarakat yang bergantung pada transportasi umum sebagai sarana utama mengakses kebutuhan sehari-hari.

Reformasi Subsidi Energi untuk Jangka Menengah

Dalam jangka menengah, Josua mengusulkan reformasi subsidi energi yang lebih efektif. Ia menyarankan subsidi diarahkan dari barang ke penerima manfaat, sehingga distribusi dana lebih tepat sasaran. Hal ini berdampak pada pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap BBM, serta memperkuat ekosistem transportasi yang lebih modern.

Reformasi ini juga perlu disertai dengan perbaikan infrastruktur transportasi umum, pengembangan kendaraan hemat energi, dan peningkatan efisiensi penggunaan energi. Dengan cara ini, biaya transportasi bisa diatasi secara lebih menyeluruh, sekaligus mengurangi risiko subsidi yang terbuang sia-sia.

Kebocoran Subsidi dan Pengawasan Pembelian BBM

Menurut Josua, pemerintah harus memperketat pengawasan penggunaan BBM nonsubsidi Pertalite agar tidak terjadi perpindahan besar-besaran ke BBM bersubsidi. Ia menekankan perlunya penguatan pendataan kendaraan, pembatasan volume pembelian, dan pengawasan di SPBU untuk mencegah kebocoran subsidi.

Hal ini penting karena jika subsidi terbuang ke kelompok yang tidak berhak, maka dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat rentan akan terganggu. Oleh karena itu, transparansi dan keakuratan data dalam pengawasan BBM harus ditingkatkan. Selain itu, harga antarjenis BBM juga perlu dipastikan agar tidak memiliki perbedaan yang terlalu signifikan, sehingga masyarakat tidak terdorong untuk beralih ke jenis BBM yang lebih mahal secara berlebihan.

Langkah Mitigasi untuk UMKM dan Pemangku Kepentingan Lainnya

UMKM juga menjadi kelompok yang perlu diberikan perhatian khusus. Josua menyarankan pemerintah memberikan dukungan berupa pembiayaan modal kerja dengan bunga rendah, penundaan sebagian pungutan daerah yang memberatkan, bantuan digitalisasi pemasaran, serta subsidi distribusi untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok.

“Namun, bantuan UMKM harus selektif agar tidak menjadi belanja yang bocor dan tidak tepat sasaran,” tambahnya.

Keberhasilan mitigasi kenaikan harga BBM tergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan yang diambil harus dirancang secara komprehensif, dengan mempertimbangkan dampaknya pada berbagai sektor. Selain itu, evaluasi berkala atas kebijakan subsidi dan bantuan sosial perlu dilakukan untuk memastikan keefektifannya. Dengan pendekatan ini, daya beli masyarakat rentan bisa terjaga, sekaligus meminimalkan risiko inflasi yang meluas ke sektor vital.

Dalam rangka mengevaluasi kebijakan, Josua menekankan perlunya menerapkan sistem pengawasan yang ketat terhadap penggunaan BBM bersubsidi. Ini agar subsidi tidak disalahgunakan dan tetap bisa memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan skenario jangka panjang, seperti pengembangan energi alternatif, untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM secara bertahap.

Secara keseluruhan, kebijakan mitigasi kenaikan harga BBM harus menjadi prioritas dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, pemerintah bisa meminimalkan dampak negatif dari kenaikan harga bahan bakar, terutama terhadap kelompok rentan yang paling terpuruk akibat perubahan ini.