Topics Covered: Menko AHY tekankan kolaborasi pusat-daerah bangun kota tangguh

Menko AHY tekankan kolaborasi pusat-daerah bangun kota tangguh

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah di Medan

Topics Covered – Medan, Kamis—Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menggarisbawahi pentingnya kerja sama yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya membangun kota-kota yang kuat dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilangsungkan sebagai penutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang diadakan di Medan, sebuah kota yang menjadi pusat pembangunan di Sumatra Utara. AHY, sapaan akrabnya, menekankan bahwa sinergi ini adalah kunci untuk menciptakan kota-kota yang mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat vital dalam pembangunan kota tangguh, modern, produktif, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan,” ujar AHY setelah mengakhiri Rakernas XVIII APEKSI. Ia menegaskan bahwa kota-kota saat ini tidak hanya menghadapi tantangan fisik, tetapi juga tantangan struktural yang memerlukan peran bersama dari berbagai pihak.

Kota-kota di Indonesia, menurut AHY, kini tengah menghadapi kondisi yang semakin dinamis. Fenomena urbanisasi yang meningkat pesat memberi dampak signifikan terhadap kebutuhan infrastruktur dasar, seperti transportasi, air bersih, dan sistem energi. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan cepat, sementara pemerintah pusat perlu memberikan dukungan yang tepat waktu. “Tantangan pembangunan kota tidak bisa diatasi oleh satu pihak saja. Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah adalah jalan untuk menghadapi perubahan yang terus berlangsung,” tutur mantan Menteri Luar Negeri tersebut.

AHY menyoroti bahwa kota-kota kecil dan menengah juga memerlukan perhatian khusus. Meski kota-kota besar sering menjadi fokus utama, daerah-daerah dengan populasi yang sedang tumbuh membutuhkan pendekatan yang lebih terpadu. “Kita harus memastikan bahwa semua kota, baik besar maupun kecil, memiliki akses yang merata terhadap fasilitas pendukung pembangunan,” jelasnya. Hal ini berarti bahwa program infrastruktur nasional tidak hanya berfokus pada pusat kota, tetapi juga memperhatikan kebutuhan daerah-daerah yang sedang berkembang.

Infrastruktur dan konektivitas sebagai fondasi

Dalam pembangunan kota tangguh, AHY menekankan peran infrastruktur dan koneksi antarwilayah sebagai fondasi utama. “Penguatan infrastruktur dan konektivitas antar daerah harus menjadi prioritas, agar tercipta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah,” katanya. Ia menambahkan bahwa pembangunan fisik tidak cukup hanya sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan.

Menurut AHY, keberhasilan pembangunan kota tidak bisa tercapai jika hanya dijalankan oleh satu pihak. “Kita membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, daerah, kementerian, lembaga, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat,” kata dia. Ia mencontohkan bahwa perencanaan yang terpadu memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan, dari hulu hingga hilir, agar hasilnya optimal dan berkelanjutan. “Proses pembangunan kota harus melibatkan semua pihak, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan,” imbuhnya.

Kolaborasi lintas sektor untuk keberlanjutan

Lebih lanjut, AHY menyoroti bahwa kolaborasi ini tidak hanya sebatas antara pusat dan daerah, tetapi juga melibatkan sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. “Dunia usaha harus turut serta dalam membangun kota yang mandiri, sementara akademisi bisa memberikan kontribusi melalui penelitian dan pemikiran kritis,” ujar dia. Ia menekankan bahwa keberhasilan kota tangguh tidak hanya diukur dari keberadaan bangunan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif.

Dalam menangani permasalahan pembangunan kota, AHY menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat adalah salah satu elemen kritis. “Kita perlu menciptakan kota yang inklusif, di mana semua kalangan bisa merasakan manfaat dari pembangunan,” katanya. Ia juga memperkuat bahwa pemerintah pusat akan terus mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga, seperti dalam hal tata ruang, agraria, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. “Koordinasi ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap kota memiliki kemampuan tumbuh yang seimbang,” jelasnya.

Menurut AHY, salah satu cara untuk mewujudkan kota tangguh adalah dengan mengembangkan kerja sama yang berkelanjutan antara berbagai pihak. “APEKSI harus menjadi wadah yang mendorong pertukaran ide dan pengalaman antar kota, agar mereka bisa saling belajar dan memperkuat sinergi,” ujarnya. Ia berharap organisasi tersebut terus berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendorong pemerintah kota untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai program nasional.

“APEKSI menjadi platform yang sangat penting untuk mengkoordinasikan kebijakan dan strategi pembangunan kota. Melalui wadah ini, kita bisa mendorong pemerintah kota untuk bersinergi, berbagi pengalaman, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” kata AHY. Ia menambahkan bahwa kota-kota yang kuat tidak hanya bergantung pada pengelolaan fisik, tetapi juga pada kebijakan yang mampu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan partisipasi masyarakat.

Kota-kota tangguh, menurut AHY, juga harus mampu menghadapi risiko seperti bencana alam, perubahan iklim, serta tekanan ekonomi global. “Kita perlu membangun kota yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara sosial dan ekonomi,” katanya. Untuk itu, ia menegaskan perlunya program pengembangan yang terintegrasi, baik dalam bidang infrastruktur maupun pelayanan publik. “Kota yang tangguh adalah kota yang mampu beradaptasi, berinovasi, serta berkeberlanjutan,” ujarnya.

Dalam pidatonya, AHY juga meminta pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal. “Setiap kota memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, sehingga kebijakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing,” katanya. Ia mencontohkan bahwa kota-kota di daerah pedesaan mungkin memerlukan peningkatan akses internet dan layanan kesehatan, sementara kota-kota besar membutuhkan perbaikan sistem transportasi dan pengelolaan lingkungan. “Kolaborasi yang kuat antara pusat dan