Forum HAM PBB bahas pemanfaatan AI untuk kemajuan hak asasi manusia

Forum PBB Soroti Peran AI dalam Memperluas Perlindungan Hak Asasi Manusia

Indocrowdfunding.com – Teknologi kecerdasan buatan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam sesi ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Dalam kegiatan sampingan bertema “AI Empowering Human Rights Development” yang berlangsung pada Jumat (18/9), para peserta membicarakan cara memanfaatkan teknologi ini untuk memperkuat pemenuhan hak asasi manusia secara lebih inklusif.

Acara tersebut digelar oleh Perwakilan Tetap China untuk Kantor PBB di Jenewa bersama Jaringan Organisasi Nonpemerintah China untuk Pertukaran Internasional. Hampir 100 orang hadir, mencakup wakil dari lebih dari 20 negara, pimpinan organisasi masyarakat sipil, serta kalangan pakar.

Diskusi menempatkan tata kelola AI global sebagai isu penting. Teknologi cerdas dinilai dapat membantu memperluas akses terhadap layanan publik, kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan bantuan sosial. Namun, pemanfaatannya juga perlu disertai prinsip perlindungan hak, kesetaraan, dan keterlibatan kelompok yang paling terdampak.

Teknologi untuk kelompok yang membutuhkan dukungan

Wang Nian, konselor Perwakilan Tetap China untuk Kantor PBB di Jenewa, menyampaikan komitmen untuk merespons kebutuhan negara-negara Global South serta membangun kerja sama internasional dalam penggunaan AI bagi perlindungan hak asasi manusia.

China telah menyampaikan sejumlah pernyataan bersama di Dewan Hak Asasi Manusia mengenai peran AI dalam mendukung hak asasi. Negara tersebut juga mengajukan resolusi tematik mengenai “aksesibilitas untuk semua”.

Pendekatan yang didorong adalah penggunaan AI yang mengutamakan manusia, terbuka bagi semua pihak, dan memberi manfaat bersama. Dalam kerangka ini, teknologi diharapkan dapat memperkuat posisi penyandang disabilitas, lansia, perempuan, serta anak-anak agar mereka dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial.

Perhatian pada aksesibilitas menjadi penting karena kemajuan digital tidak otomatis dirasakan secara merata. Sistem berbasis AI dapat membantu mengatasi sebagian hambatan dalam mobilitas, komunikasi, dan akses layanan, tetapi manfaat tersebut bergantung pada desain teknologi yang mempertimbangkan kebutuhan pengguna sejak awal.

AI sebagai peluang sekaligus tantangan tata kelola

Liu Zhenzhong, wakil sekretaris jenderal Jaringan Organisasi Nonpemerintah China untuk Pertukaran Internasional, memaparkan pengalaman organisasi masyarakat sipil China dalam memanfaatkan AI untuk penanganan bencana alam. Penggunaan teknologi dapat membantu mempercepat pengolahan informasi dan mendukung respons terhadap kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat.

Ia menekankan bahwa AI memiliki dua sisi. Di satu pihak, teknologi ini membuka kesempatan baru untuk mendorong kemajuan hak asasi manusia. Di pihak lain, terdapat risiko yang perlu ditangani melalui sistem tata kelola yang lebih baik.

AI menawarkan peluang baru bagi kemajuan hak asasi manusia, tetapi juga memunculkan potensi risiko dalam tata kelola teknologi.

Liu mendorong komunitas internasional untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil sebagai penghubung antara teknologi, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Ia juga menekankan perlunya pembaruan tata kelola AI di tingkat global agar hasil kemajuan teknologi dapat dinikmati secara adil dan inklusif oleh seluruh negara.

Pengalaman Beijing dalam teknologi bantu

Lu Xiaoguang, wakil presiden Presidium Federasi Penyandang Disabilitas Beijing, menjelaskan penerapan teknologi bantu di Beijing. Contohnya meliputi antarmuka otak-komputer dan perangkat pendukung cerdas yang dirancang untuk membantu penyandang disabilitas dalam aktivitas sehari-hari.

Pengembangan tersebut ditempuh melalui tiga unsur: dukungan kelembagaan, inovasi teknologi, dan penguatan industri. Dengan membangun ekosistem dukungan berbasis teknologi, Beijing berupaya menggunakan solusi pintar untuk menjaga hak serta kepentingan sah penyandang disabilitas.

Tujuannya mencakup kemudahan menjalani kehidupan, akses terhadap layanan yang relevan, dan peluang yang setara untuk berkembang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya dibahas sebagai teknologi industri, melainkan juga sebagai alat yang dapat mendukung kemandirian serta partisipasi sosial.

Memperluas hak untuk didengar

Wu Jianshe, pejabat proyek di Jaringan Organisasi Nonpemerintah Beijing untuk Pertukaran Internasional, mengangkat gagasan “hak untuk didengar”. Ia memaparkan pemanfaatan AI untuk membantu orang dengan beragam kondisi, termasuk gagap dan penyakit Alzheimer, agar dapat menghadapi hambatan komunikasi.

Ia juga menjelaskan pengalaman pengembangan platform layanan publik multibahasa di Beijing. Layanan publik yang didukung teknologi pintar dinilai dapat membantu masyarakat memperoleh informasi dan mengakses kebutuhan dasar dengan lebih tepat.

Bagi pengguna layanan, kemudahan memahami informasi dalam bahasa yang sesuai dan tersedianya sarana komunikasi yang lebih ramah dapat menentukan apakah suatu layanan benar-benar dapat diakses. Karena itu, desain layanan digital perlu memperhatikan keberagaman kondisi, kemampuan, dan latar belakang masyarakat.

Kerja sama lintas kawasan

Kevin Lau Chung-hang, pendiri sekaligus koordinator Inisiatif Pemuda Profesional Global Hong Kong, menyampaikan sejumlah pengalaman dari Hong Kong, China, dalam penggunaan AI untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Penerapannya mencakup bidang layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Ia menyoroti perbedaan besar dalam tingkat pengembangan digital dan layanan kesehatan yang masih dihadapi negara-negara Global South. Untuk mengurangi kesenjangan itu, ia menyerukan penguatan kolaborasi lintas negara dan lintas kawasan di antara organisasi nonpemerintah.

Kerja sama semacam itu dipandang dapat membantu menjembatani ketimpangan pembangunan antara negara-negara di Utara dan Selatan. Pada akhirnya, penggunaan AI yang inklusif menuntut agar teknologi, pengetahuan, dan manfaat layanan tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah yang telah memiliki sumber daya digital lebih kuat.

Forum di Jenewa memperlihatkan bahwa pembicaraan tentang AI dan hak asasi manusia tidak berhenti pada inovasi teknis. Teknologi perlu ditempatkan dalam kerangka yang memastikan aksesibilitas, partisipasi, perlindungan kelompok rentan, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat di berbagai negara.