New Policy: Menlu Kuba: Menlu AS bohong karena sangkal blokade minyak Kuba

Menlu Kuba: Menlu AS Berbohong karena Menyangkal Blokade Minyak

Kritik terhadap Kebijakan AS yang Dinilai Menghambat Kuba

New Policy – Havana – Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Parrilla, mengecam kebijakan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang disebutnya bertentangan dengan kebijakan luar negeri negara itu sendiri. Dalam pernyataan yang diterbitkan di platform media sosial X, ia menyebut Menlu AS Marco Rubio sebagai seseorang yang terus-menerus berbohong. Rubio menyangkal adanya blokade minyak terhadap Kuba, padahal kebijakan tersebut telah lama diakui oleh Gedung Putih.

“Saat Menlu AS berbicara tentang kelemahan di Kuba, dia seharusnya ditanya mengapa terus-menerus berbohong dan bertentangan dengan presiden serta juru bicaranya,” tulis Rodriguez dalam keterangan yang disiarkan. “Dia mengupayakan menghindari tanggung jawab apa pun dan menampilkan dirinya sebagai penyelamat.”

Kuban menilai pernyataan Rubio justru memperkuat konspirasi yang menyerang Kuba. Menlu Kuba menekankan bahwa kebijakan blokade bahan bakar ini adalah bagian dari upaya AS untuk mengendalikan ekonomi negara kepulauan itu. Dalam konteks tersebut, Rodriguez menunjukkan kekesalan terhadap tindakan-tindakan pemerintah AS yang menekan Kuba secara ekonomi, seperti pengenaan sanksi terhadap perusahaan lokal dan penghalang bagi mitra asing.

Blokade Minyak dan Dampaknya pada Industri Kuba

Blokade minyak yang diterapkan AS dianggap sebagai penghambat utama ketersediaan energi bagi Kuba. Menlu Kuba mengatakan bahwa tindakan tersebut menghalangi perusahaan-perusahaan asing menjual suku cadang dan teknologi untuk pembangkit listrik termoelektrik di negara itu. “Ini memperparah kesulitan Kuba dalam memenuhi kebutuhan energi,” tambahnya.

Menurut Rodriguez, kebijakan AS juga menyasar CUPET, perusahaan negara yang bertugas mengelola logistik bahan bakar. Ia menjelaskan bahwa sanksi yang diberlakukan terhadap CUPET membuat negara itu sulit memperoleh minyak dari luar. “Ini adalah bentuk tekanan yang dilakukan pemerintah AS untuk merusak kemampuan Kuba mengakses sumber daya energi,” ujarnya.

Dalam mengkritik Rubio, Rodriguez menyoroti beberapa langkah pemerintah AS yang melibatkan perusahaan nikel, sektor pariwisata, dan pertambangan. Sanksi tersebut, katanya, mengancam keberlanjutan bisnis asing di Kuba dan menimbulkan rasa tidak aman bagi warga negara yang pernah mengunjungi negara tersebut. “Bahkan hak mereka untuk menggunakan fasilitas ESTA saat memasuki AS dikurangi,” tambahnya.

Penguasaan Ekonomi dan Perlawanan Kuba

Menlu Kuba menekankan bahwa tindakan pemerintah AS ini bukan hanya penghambat, tapi juga upaya untuk menguasai ekonomi Kuba. Ia mengungkapkan bahwa Rubio secara terbuka menyerukan subversi terhadap tatanan konstitusional negara itu, serta terus-menerus mempromosikan intervensi militer. “Ini adalah bentuk tekanan yang tidak hanya ekonomi, tapi juga politik,” katanya.

Sebagai respons, Kuba berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara lain, termasuk Rusia. Pada 2026, negara itu menerima satu pengiriman minyak mentah sebesar 100.000 ton, yang diangkut oleh kapal milik perusahaan Rusia Anatoly Kolodkin. Langkah ini menjadi salah satu upaya Kuba untuk mengatasi keterbatasan pasokan minyak yang diakibatkan oleh blokade AS.

Perspektif Politik dan Strategi Pemerintah AS

Rodriguez mengkritik kebijakan Trump yang dianggapnya konsisten dengan strategi mengisolasi Kuba secara ekonomi. Perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada 29 Januari 2026 menjadi dasar pengenaan tarif terhadap negara-negara yang menjual atau menyediakan minyak kepada Kuba. Ini memperketat ketergantungan Kuba pada pasokan minyak luar, terutama dari Rusia.

Menlu Kuba menilai bahwa Rubio, dengan mengingkari blokade minyak, sebenarnya memperkuat posisi AS dalam perang dagang global. “Ini adalah upaya untuk mengelabui publik tentang kebijakan yang justru merugikan Kuba,” katanya. Ia juga menunjukkan bahwa tindakan tersebut mengakibatkan penghambatan investasi asing dan meningkatkan risiko krisis energi di negara itu.

Di sisi lain, Rodriguez menyoroti bahwa kebijakan AS ini memicu reaksi dari berbagai negara yang tetap berkerjasama dengan Kuba. Ia mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam kerja sama kesehatan dengan Kuba pun menghadapi tekanan. “Banyak negara di dunia merasa terancam karena terus-menerus diperingatkan oleh AS,” ujarnya.

Kebijakan Luar Negeri AS dan Respon Kuba

Rodriguez menambahkan bahwa blokade minyak bukan hanya menghambat sektor energi, tapi juga mengancam kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Ia mengkritik bagaimana pemerintah AS menggunakan kebijakan tersebut sebagai alat untuk memperkuat dominasi politik. “Ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kebijakan luar negeri yang diungkapkan oleh Menlu AS dengan tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah,” katanya.

Dalam konteks tersebut, Kuba terus berupaya memperbaiki hubungan internasional, termasuk dengan negara-negara yang mendukung kebijakan non-blokade. Kebijakan AS juga dianggap sebagai bentuk tekanan terhadap kebebasan politik Kuba, karena pemerintah negara itu dianggap terus-menerus dipaksa mengakui ketergantungan pada bahan bakar yang berasal dari luar.

Rodriguez menegaskan bahwa semua tindakan AS terhadap Kuba adalah bagian dari kebijakan yang tidak konsisten. “Mereka mengatakan satu hal di satu sisi, tapi melakukan hal lain di sisi yang berlawanan,” ujarnya. Hal ini menurutnya menggambarkan ketidakjujuran dalam pembangunan hubungan diplomatik antara kedua negara.

Strategi Tarif dan Dampak Ekonomi

Perintah eksekutif Trump memberikan dasar hukum untuk menerapkan tarif terhadap negara-negara yang menjual minyak kepada Kuba. Ini memperketat pengaruh ekonomi AS terhadap negara-negara lain yang terlibat dalam perdagangan minyak. Menlu Kuba menyatakan bahwa kebijakan ini menciptakan rasa tidak aman bagi mitra dagang Kuba.

Sebagai contoh, Kuba baru menerima satu pengiriman minyak mentah pada tahun ini, yaitu sekitar 100.000 ton yang diangkut dari Rusia. Angka ini menunjukkan betapa parahnya pengaruh blokade AS terhadap pasokan bahan bakar negara itu. “Ini menunjukkan bahwa AS tidak hanya menyangkal blokade, tapi juga memperketat pengaruh ekonominya,” ujarnya.