Menteri LH: Koperasi berpeluang jadi pengelola unit karbon
Koperasi Diproyeksikan Sebagai Penggerak Utama Perdagangan Karbon Nasional
Indocrowdfunding.com – Jakarta memposisikan koperasi sebagai entitas strategis dalam ekosistem perdagangan karbon domestik. Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menyampaikan visi bahwa kelembagaan koperasi memiliki peluang signifikan untuk berperan sebagai pengelola unit karbon. Langkah ini bertujuan agar manfaat ekonomi dari potensi karbon Indonesia dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat luas.
Menurut Jumhur, Indonesia memiliki cadangan potensi yang sangat besar dalam sektor perdagangan karbon. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa keuntungan terbesar dari pertumbuhan sektor ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi benar-benar dirasakan oleh rakyat. “Ke depan itu ada namanya pasar karbon dan Indonesia itu punya potensi besar. Kami ingin memastikan bahwa dalam pasar karbon itu keuntungan terbesar harus dinikmati oleh rakyat,” tegasnya di sela-sela Seminar Great Institute yang berlangsung di Jakarta pada hari Selasa.
Peran Koperasi dalam Ekonomi Sirkular
Koperasi dipandang akan menjadi bagian integral dari pengembangan ekonomi sirkular dan perdagangan karbon. Melalui mekanisme ini, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa koperasi tidak hanya dapat berperan sebagai pengelola, tetapi juga menjadi pemilik unit karbon yang berasal dari kawasan mangrove maupun hutan.
“Kita bisa memasukkan koperasi sebagai pengelola unit-unit karbon. Misalnya ada 1.000 hektare mangrove atau mungkin 10.000 hektare hutan yang dikelola koperasi, didaftarkan di Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), kemudian dijual. Untungnya bagi koperasi dan anggotanya,” ujarnya.
Skema ini diharapkan memastikan manfaat ekonomi dari perdagangan karbon kembali kepada masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan pedesaan dan sekitar hutan. Unit karbon yang dikelola koperasi dapat didaftarkan ke SRUK sebelum diperdagangkan di pasar karbon, sehingga koperasi dan anggotanya memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.
Sistem Registri Unit Karbon sebagai Fondasi Pasar
Pemerintah resmi meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026 sebagai fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Sistem tersebut dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencatat, mengelola, dan memverifikasi unit karbon yang diperdagangkan. Keberadaan SRUK diperkuat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 10 Tahun 2026 tentang Sistem Registri Unit Karbon.
Pemerintah menyatakan bahwa SRUK dirancang untuk mendukung perdagangan karbon yang transparan, kredibel, dan berintegritas. Selain itu, sistem ini juga berfungsi mencegah penghitungan ganda atau double counting atas penurunan emisi. SRUK juga dirancang terhubung dengan Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) dan sistem registri karbon internasional.
“SRUK akan menjadi simpul utama yang menghubungkan berbagai instrumen dan pelaku nilai ekonomi karbon untuk memastikan manfaat ekonomi dari nilai karbon yang kredibel, berintegritas, dan inklusif dapat dirasakan hingga ke tingkat tapak demi mewujudkan keadilan iklim bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Jumhur.
Implementasi SRUK diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Dengan adanya sistem registrasi yang terstandarisasi, investor dan pelaku pasar dapat memiliki kepastian hukum dalam bertransaksi karbon. Koperasi sebagai entitas yang dekat dengan masyarakat lokal akan menjadi jembatan penting antara potensi karbon nasional dengan pasar global.
Potensi karbon Indonesia tidak hanya terbatas pada hutan tropis, tetapi juga mencakup lahan gambut, mangrove, dan bahkan sektor pertanian. Melalui keterlibatan koperasi, masyarakat pedesaan dapat berpartisipasi aktif dalam ekonomi karbon. Mereka tidak hanya menjadi subjek konservasi, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi yang mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan kredit karbon.
Ke depan, pemerintah berencana untuk memperluas cakupan SRUK agar dapat menampung berbagai jenis unit karbon. Hal ini akan membuka peluang bagi lebih banyak koperasi di seluruh Indonesia untuk terlibat dalam perdagangan karbon. Dengan demikian, visi keadilan iklim dapat terwujud secara nyata melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Menteri LH?
Menteri LH is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Menteri LH matter?
Menteri LH matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.
