APBN defisit Rp240,1 triliun per Agustus 2026

Defisit APBN hingga Agustus 2026 Terkendali, Keseimbangan Primer Tetap Surplus

Indocrowdfunding.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Agustus 2026 mencatat defisit Rp240,1 triliun, setara sekitar 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB). Meski pengeluaran negara masih lebih tinggi daripada pendapatan, posisi fiskal tersebut disertai keseimbangan primer yang tetap mencatat surplus Rp154 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan kondisi itu dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat. Ia menilai pelaksanaan anggaran sepanjang delapan bulan pertama tahun ini masih bergerak sesuai arah yang direncanakan.

“Hingga akhir Agustus, kinerja APBN tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit dalam batasan yang terkendali. Ini artinya, memang perjalanan APBN relatif on-track,” kata Suahasil.

Pendapatan Negara Menembus Rp2.055,6 Triliun

Realisasi pendapatan negara sampai akhir Agustus mencapai Rp2.055,6 triliun. Jumlah tersebut setara 65,2 persen dari sasaran APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.153,6 triliun.

Dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, pendapatan negara naik 25,4 persen secara tahunan. Pada akhir Agustus tahun lalu, penerimaan negara tercatat Rp1.639,0 triliun. Kenaikan ini menunjukkan bahwa sebagian besar target penerimaan sudah mulai terakumulasi sebelum tahun anggaran berakhir.

Komponen perpajakan menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp1.619,3 triliun. Angka itu mencapai 60,1 persen dari target APBN dan meningkat 21,7 persen dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari total penerimaan perpajakan tersebut, penerimaan pajak berjumlah Rp1.409 triliun atau 59,8 persen dari target APBN. Nilainya tumbuh 24,1 persen secara tahunan. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun, setara 62,6 persen dari target, dengan pertumbuhan 7,8 persen.

Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP juga menunjukkan perkembangan kuat. Hingga Agustus 2026, PNBP terkumpul Rp435,1 triliun, atau 94,8 persen dari target APBN. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pos ini tumbuh 41,7 persen.

Secara sederhana, pendapatan negara merupakan sumber pembiayaan utama bagi berbagai kebutuhan publik yang telah dialokasikan dalam APBN. Karena itu, perkembangan penerimaan pajak, bea dan cukai, serta PNBP menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga ruang fiskal pemerintah.

Belanja Negara Capai Rp2.295,7 Triliun

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.295,7 triliun. Nilai tersebut setara 59,7 persen dari pagu belanja APBN 2026 yang sebesar Rp3.842,7 triliun.

Belanja negara pada periode Januari hingga Agustus 2026 tumbuh 17,1 persen secara tahunan. Sebagai perbandingan, realisasi belanja pada akhir Agustus tahun sebelumnya berada di angka Rp1.960,3 triliun.

Belanja pemerintah pusat menyerap Rp1.791,5 triliun, atau 56,9 persen dari pagunya. Secara tahunan, realisasi belanja pusat meningkat 29 persen.

Realisasi belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp912,4 triliun. Angka ini setara 60,4 persen dari pagu dan tumbuh 33 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun belanja nonkementerian/lembaga tercatat Rp879,1 triliun, atau 53,6 persen dari pagu, dengan pertumbuhan 25,1 persen secara tahunan.

Transfer ke daerah menjadi komponen yang bergerak berbeda. Penyalurannya mencapai Rp504,3 triliun atau 72,8 persen dari pagu. Namun, dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya, nilai transfer ke daerah mengalami koreksi 11,8 persen.

Makna Surplus Keseimbangan Primer

Defisit APBN terjadi ketika total belanja negara lebih besar daripada pendapatan yang diterima pemerintah. Dalam data hingga Agustus 2026, selisih antara pendapatan Rp2.055,6 triliun dan belanja Rp2.295,7 triliun menghasilkan defisit Rp240,1 triliun.

Namun, posisi keseimbangan primer yang surplus Rp154 triliun memberikan gambaran tambahan atas kondisi fiskal. Keseimbangan primer menghitung selisih pendapatan dan belanja dengan tidak memasukkan pembayaran bunga utang. Ketika indikator ini berada di zona surplus, kemampuan fiskal untuk mengelola kebutuhan belanja, penerimaan, dan kewajiban utang dapat dinilai masih memadai.

Kombinasi pertumbuhan pendapatan, penyerapan belanja yang berjalan, serta keseimbangan primer positif menjadi penanda penting dalam membaca kesehatan APBN. Pemerintah tetap perlu menjaga disiplin pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun agar target penerimaan, kebutuhan belanja, dan batas defisit dapat dikelola secara berimbang.