Bappisus akan usut jika ada unsur pidana terkait temuan Lapas Cibinong

Bappisus Siap Dalami Dugaan Pidana dalam Temuan Fasilitas Khusus di Lapas Cibinong

Indocrowdfunding.com – Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) membuka kemungkinan pemeriksaan lebih jauh atas temuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langkah tersebut dapat berkembang ke proses pidana apabila penyelidikan menemukan indikasi pelanggaran hukum, terutama dalam dugaan komersialisasi kamar hunian dengan fasilitas eksklusif.

Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto menegaskan penanganan persoalan ini berkaitan dengan komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi. Pemeriksaan tidak semata diarahkan pada sanksi internal, melainkan juga pada kemungkinan pertanggungjawaban hukum apabila unsur pidana terpenuhi.

“Ini seiring dengan arahan Presiden yang selalu konsentrasi untuk memberantas seluruh tindakan korupsi,” kata Aries Marsudiyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Kasus ini telah memicu tindakan awal terhadap jajaran pengelola lembaga pemasyarakatan tersebut. Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama empat pejabat struktural telah dinonaktifkan dari tugasnya. Penonaktifan dilakukan terkait persoalan yang sedang didalami di lingkungan lapas.

Sanksi Administratif Tidak Menutup Proses Hukum

Aries menyampaikan bahwa bentuk hukuman bagi para pejabat yang terkait belum dapat dipastikan sebelum hasil penyelidikan tersedia. Pilihan tindakan dapat mencakup pencopotan jabatan, tetapi konsekuensinya dapat lebih berat bila ditemukan tindak pidana dalam pengelolaan hunian maupun pemberian fasilitas kepada warga binaan.

“Nanti apakah punishment-nya dicopot atau bahkan lebih? Kalau ada tindak pidana, kami akan usut juga sampai unsur pidananya. Jadi dicopot, harus juga ada proses pidananya ya,” tutur dia.

Pernyataan itu memperjelas bahwa pemeriksaan administratif dan proses pidana dapat berjalan sebagai dua jalur yang berbeda. Pencopotan dari jabatan tidak otomatis mengakhiri persoalan apabila terdapat dugaan suap, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, atau bentuk pelanggaran lain yang perlu diuji melalui mekanisme hukum.

Dalam konteks pemasyarakatan, fasilitas hunian menjadi isu sensitif karena setiap warga binaan semestinya memperoleh perlakuan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyediaan layanan di luar standar dapat menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pemberiannya, pihak yang memperoleh manfaat, serta kemungkinan adanya transaksi yang melibatkan petugas dan penghuni lapas.

Pemeriksaan Diminta Objektif dan Terbuka

Bappisus menekankan bahwa penyelesaian temuan di Lapas Cibinong perlu dilakukan secara objektif, terbuka, serta menyeluruh. Pendalaman perkara tidak boleh berhenti pada dugaan awal atau penilaian publik, tetapi harus bertumpu pada fakta yang dapat diverifikasi melalui penyelidikan.

Aries juga memberikan ruang bagi Wisnu Hani Putranto sebagai kalapas nonaktif untuk menyampaikan pembelaan. Hal tersebut dipandang penting karena asas praduga tidak bersalah tetap harus diterapkan dalam setiap proses pemeriksaan. Penonaktifan jabatan merupakan langkah penanganan sementara dan tidak dengan sendirinya menentukan kesimpulan akhir atas tanggung jawab seseorang.

“Namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan,” katanya.

Pendalaman perkara tetap akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), bersama Inspektorat Jenderal Kemenimipas. Keterlibatan unsur pengawasan internal diperlukan untuk menelusuri bagaimana tata kelola lapas berjalan, termasuk dugaan penyimpangan dalam pemberian fasilitas hunian.

KPK Pantau Isu Lapas Cibinong

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan sedang memantau isu di Lapas Kelas IIA Cibinong. Perhatian lembaga antirasuah itu muncul di tengah dorongan publik agar dugaan tindak pidana korupsi di lapas tersebut diperiksa secara serius.

“KPK terus memantau isu Lapas Cibinong,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada para jurnalis di Jakarta, Senin (28/9).

Setyo menyatakan KPK terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Kemenimipas. Koordinasi antarlembaga dapat menjadi bagian penting untuk memastikan fakta yang diperoleh melalui pengawasan administratif, investigasi internal, maupun penegakan hukum tidak berjalan sendiri-sendiri.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan bahwa pengelolaan lembaga pemasyarakatan memiliki sejumlah area yang rentan terhadap korupsi. Dalam kajian pencegahan korupsi yang telah dibuat KPK, kerawanan itu mencakup pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, serta pengadaan barang dan jasa.

Risiko lain yang menjadi perhatian adalah adanya perlakuan istimewa bagi narapidana tertentu. Pemberian fasilitas di luar standar Kemenimipas berpotensi menciptakan ruang transaksi antara warga binaan dan petugas lapas. Karena itu, persoalan fasilitas eksklusif tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan hunian, tetapi juga dengan keadilan dalam layanan pemasyarakatan dan integritas aparat yang mengelolanya.

Pentingnya Pengawasan Tata Kelola Lapas

Kasus Lapas Cibinong kembali menempatkan tata kelola pemasyarakatan sebagai perhatian publik. Lapas memiliki fungsi pembinaan, pengamanan, dan pelayanan bagi warga binaan. Agar fungsi tersebut berjalan dengan baik, aturan mengenai fasilitas, kewenangan petugas, serta penggunaan anggaran harus diterapkan secara konsisten.

Pemeriksaan yang komprehensif akan menentukan apakah temuan tersebut merupakan pelanggaran disiplin, pelanggaran administrasi, atau mengandung unsur pidana. Hasilnya juga akan menjadi ukuran bagi publik mengenai keseriusan lembaga terkait dalam memastikan tidak ada keuntungan pribadi yang diperoleh dari pengelolaan fasilitas lapas.

Dengan proses yang transparan dan tetap menghormati hak semua pihak, penanganan perkara ini diharapkan dapat memberi kejelasan atas dugaan komersialisasi hunian di Lapas Cibinong. Jika bukti pidana ditemukan, Bappisus menyatakan siap mengusutnya hingga tuntas melalui proses hukum yang berlaku.