KPK duga PT Summarecon Agung terkait OTT Dirjen ATR/BPN

KPK Selidiki Dugaan Keterkaitan Summarecon dalam OTT Pengurusan HGB

Indocrowdfunding.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterkaitan PT Summarecon Agung Tbk dalam operasi tangkap tangan yang menyasar pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta dua kepala Kantor Pertanahan. Perkara yang tengah ditangani berkaitan dengan proses pengurusan hak guna bangunan atau HGB.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Kabupaten Bogor sebagai wilayah yang terkait dalam perkara ini. Dalam penjelasannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin, ia mengidentifikasi Summarecon sebagai pihak perusahaan yang diduga berhubungan dengan rangkaian OTT tersebut.

“Di wilayah Kabupaten Bogor ini pihaknya yaitu Summarecon,” kata Budi.

KPK belum menguraikan lebih lanjut bentuk dugaan keterlibatan perusahaan tersebut ataupun posisi pihak-pihak di dalamnya. Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya pimpinan Summarecon yang turut terjaring, Budi menyatakan rincian itu akan disampaikan pada kesempatan berikutnya.

“Untuk detailnya, nanti kami sampaikan ya,” katanya.

OTT ke-20 KPK sepanjang 2026

Operasi ini telah dikonfirmasi sebagai OTT ke-20 yang dilakukan KPK selama 2026. Fokus penyelidikannya adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan HGB, yaitu salah satu hak atas tanah yang memberikan kewenangan untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik pemegang hak.

Pengurusan HGB melibatkan aspek administrasi pertanahan, sehingga peran kantor-kantor pertanahan menjadi bagian penting dalam prosesnya. Dalam kasus ini, KPK menangkap total 17 orang untuk menjalani pemeriksaan awal setelah operasi berlangsung.

Sejumlah nama yang telah disebut KPK di antara pihak yang diamankan ialah Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang pada Kementerian ATR/BPN. Turut diamankan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi.

Selain pejabat di lingkungan pertanahan, KPK juga menyatakan Ketua DPP Partai Golkar Fahd Arafiq serta mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto termasuk di antara orang yang ditangkap dalam OTT tersebut. Keterangan mengenai peran masing-masing pihak masih menunggu penjelasan lanjutan dari lembaga antirasuah.

Uang Tunai dalam Boks, Kardus, dan Koper

Dalam operasi tersebut, penyidik menyita barang bukti uang tunai dalam rupiah dan valuta asing. Nilai keseluruhannya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Uang itu tidak ditemukan dalam satu wadah, melainkan dikemas dalam sekitar 20 boks, kardus, dan koper.

Penyitaan uang tunai menjadi bagian dari barang bukti yang akan diperiksa dalam tahap awal penanganan perkara. KPK belum memaparkan komposisi nominal rupiah maupun mata uang asing yang diamankan, termasuk asal dan tujuan penggunaan dana tersebut.

Besarnya jumlah uang yang disita membuat pemeriksaan terhadap aliran dana, dokumen pengurusan pertanahan, serta hubungan antarpihak menjadi krusial. Namun, dugaan yang disampaikan pada tahap OTT belum serta-merta menjadi putusan tentang kesalahan seseorang atau suatu pihak.

Penentuan Status Hukum dalam 1 x 24 Jam

Setelah penangkapan, KPK memiliki batas waktu 1 x 24 jam untuk menetapkan status hukum para pihak yang diamankan. Ketentuan itu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Dalam tenggat tersebut, penyidik dapat meminta keterangan, meneliti barang bukti, dan menilai kecukupan dugaan tindak pidana sebelum menentukan langkah berikutnya. KPK dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka apabila menemukan bukti yang cukup, atau mengambil keputusan lain sesuai hasil pemeriksaan.

Perkembangan perkara ini juga menjadi perhatian karena menyentuh pengurusan hak atas tanah dan melibatkan pejabat pada instansi yang menangani tata ruang serta pertanahan. HGB sendiri kerap diperlukan dalam kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan, sehingga proses penerbitan maupun pengurusannya dituntut berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga penjelasan awal ini disampaikan, KPK masih membatasi informasi mengenai konstruksi perkara, pihak yang diduga memberikan atau menerima sesuatu, serta kaitan rinci PT Summarecon Agung Tbk dalam pengurusan HGB yang diselidiki. Pengumuman lanjutan dari KPK akan menentukan status 17 orang yang ditangkap dan memberikan gambaran lebih lengkap mengenai arah penanganan kasus tersebut.