New Policy: Polres Pamekasan periksa tiga orang terkait kasus suap MBG

Polres Pamekasan Terus Periksa Tiga Tersangka dalam Kasus Suap MBG

New Policy – Pamekasan, Jawa Timur – Pihak Kepolisian Resort (Polres) Pamekasan kembali melakukan pemeriksaan terhadap tiga individu yang diduga terlibat dalam kasus suap terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, penyelidikan ini juga mencakup pengelolaan dana oleh Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) yang berada di wilayah Kabupaten Pamekasan. Menurut informasi yang diberikan oleh Kasi Humas Polres Pamekasan, Ipda Yoni Evan Pratama, pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menelusuri tindak pidana korupsi yang diduga terjadi dalam proyek MBG.

Detail Pemeriksaan Tiga Tersangka

Dalam keterangan pers yang diberikan kepada media, Yoni Evan Pratama menyebutkan bahwa tiga orang yang diperiksa terdiri dari dua pihak pelapor dan satu pihak terlapor. “Kami telah memanggil dua orang dari kelompok Formaasi dan TPF-N, serta satu Korwil BGN Kabupaten Pamekasan sebagai saksi,” ujarnya. Formaasi dan TPF-N, sebagai organisasi masyarakat, memberikan laporan mengenai praktik suap yang dilakukan oleh Korwil MBG.

“Tiga orang yang diperiksa adalah dua dari pelapor, yaitu anggota Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi serta Tim Pencari Fakta Nusantara, dan satu dari terlapor, yaitu Korwil BGN Kabupaten Pamekasan,” terang Evan.

Kasus ini saat ini dalam proses penyelidikan oleh Tim Reskrim Polres Pamekasan. Menurut Evan, penyelidikan dilakukan berdasarkan aduan masyarakat yang menyoroti perbuatan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan oleh Korwil MBG. “Tim penyelidik tengah memeriksa berbagai aspek terkait pelanggaran hukum yang diduga terjadi,” katanya.

Kasus Suap MBG dan Pelanggaran Etik

Korwil MBG Kabupaten Pamekasan diduga melakukan beberapa tindakan yang melanggar norma hukum dan etika. Diantaranya, terduga suap gratifikasi yang dilakukan selama menjalankan tugas sebagai Korwil. Selain itu, terduga juga melanggar etika karena memegang dua jabatan sekaligus. Hal ini membuatnya lebih rentan terhadap praktik pemberian imbalan atau keuntungan secara tidak sah.

Ada juga dugaan pembangunan infrastruktur dapur MBG yang tidak memenuhi standar lingkungan. Laporan menyebutkan bahwa dapur tersebut dibangun secara ilegal karena tidak dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang menjadi syarat wajib untuk proyek pangan berbasis ramah lingkungan. “Masalah IPAL ini penting karena berdampak pada kualitas air dan kesehatan masyarakat,” tambah Evan.

Menurut laporan yang diberikan oleh Formaasi dan TPF-N, korwil juga melakukan pungutan liar (pungli) dalam menentukan lokasi pembangunan dapur MBG. “Proses penentuan titik koordinat tidak transparan, sehingga muncul dugaan pemberian imbalan kepada pihak tertentu,” kata Evan. Ia menegaskan bahwa seluruh temuan akan menjadi dasar dalam penyelidikan lebih lanjut.

Pemanggilan Kepala Dapur MBG

Sebagai langkah penegakan hukum, Evan juga menyampaikan bahwa pihak kepolisian sedang mengagendakan pemanggilan kepada seluruh kepala dapur MBG yang ada di Kabupaten Pamekasan. “Tujuannya untuk memperkaya informasi dan melengkapi berkas penyelidikan,” katanya. Pemanggilan ini diharapkan bisa mengungkap lebih jauh alur dana serta mekanisme penyaluran bantuan MBG.

Pada sisi lain, Evan mengimbau masyarakat agar tenang dan mempercayakan proses penyelidikan kepada institusi kepolisian. “Kami akan terus bekerja secara objektif dan profesional,” tuturnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat diperiksa secara menyeluruh, baik pelapor maupun terlapor.

Langkah Awal Pemeriksaan Korwil MBG

Dalam proses awal penyelidikan, Korwil MBG yang terlapor, HR, telah menjalani pemeriksaan maraton selama hampir 10 jam di ruang penyidik Satreskrim Polres Pamekasan pada 6 Juni 2026. Saat itu, HR membantah tudingan kongkalikong aliran dana suap dalam hal izin operasional dapur MBG. “Saya tidak terlibat dalam pemberian suap, dan semua keputusan dibuat secara transparan,” katanya.

HR menegaskan bahwa pengelolaan dana MBG dilakukan dengan prosedur yang sesuai. Namun, berdasarkan laporan masyarakat, ia diduga terlibat dalam praktik korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. “Saya bersedia menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan dana MBG,” imbuhnya.

Kompleksitas Kasus dan Pengaruh pada Masyarakat

Kasus ini memiliki dampak signifikan pada masyarakat yang mengharapkan manfaat dari program MBG. Sebagai program yang bertujuan memberikan akses makanan bergizi secara gratis, adanya dugaan korupsi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan program tersebut. Evan menyampaikan bahwa penyelidikan terus berjalan untuk mengungkap fakta-fakta terkait korupsi yang disebutkan dalam laporan.

Dalam penyelidikan lanjutan, polisi juga akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap Korwil MBG untuk memastikan tidak ada kekurangan dalam berkas penyelidikan. “Pemeriksaan akan lebih intensif, baik dari sisi pelapor maupun terlapor,” ujarnya. Ia berharap dengan langkah-langkah ini, kasus suap MBG dapat terungkap secara utuh, serta menjadi contoh bagi pihak lain untuk memperhatikan tata kelola dana bantuan pemerintah.

Pelaku Suap dan Tanggung Jawab Institusi

Korwil MBG Kabupaten Pamekasan, HR, dianggap sebagai orang yang berperan langsung dalam praktik suap. Dalam laporan, ditemukan indikasi bahwa ia terlibat dalam pemberian gratifikasi selama menjabat sebagai Korwil. Selain itu, HR diduga juga melanggar etika dengan menggabungkan tugas yang berbeda, sehingga lebih mudah terjadi konflik kepentingan.

Evan menjelaskan bahwa polisi akan terus menggali informasi terkait pembangunan dapur MBG yang tidak memenuhi syarat IPAL. “Kami juga akan mengecek apakah ada keuntungan yang diberikan kepada pihak tertentu selama proses penentuan titik koordinat,” katanya. Ini menunjukkan bahwa penyelidikan mencakup berbagai aspek, termasuk administrasi dan keuangan.

Dengan penyelidikan yang berlangsung secara terbuka, Evan berharap masyarakat dapat memahami bahwa polisi berupaya secara maksimal untuk menegakkan hukum. “Kami yakin akan menemukan fakta yang benar, dan semua pihak akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan diri sendiri,” tutupnya. Proses ini menjadi langkah awal dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana MBG di Kabupaten Pamekasan.