Pigai dorong tindak lanjut masukan masyarakat dalam kebijakan HAM

Forum Koordinasi HAM 2026 Jadi Ruang Penyusunan Tindak Lanjut Lintas Sektor

Indocrowdfunding.com – Pemerintah didorong untuk memastikan aspirasi warga benar-benar masuk ke tahap pengambilan keputusan, bukan berhenti setelah disampaikan dalam forum konsultasi. Dorongan itu disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai saat membuka Forum Koordinasi Kebijakan HAM 2026 di Jakarta, Kamis.

Forum tersebut mempertemukan lebih dari 90 kementerian, lembaga, serta lembaga nasional HAM. Kegiatan selama tiga hari ini dirancang sebagai tahapan lanjutan atas berbagai masukan dan rekomendasi masyarakat sipil yang telah dihimpun dalam Forum Konsultasi HAM pada 27 Agustus 2026.

Agenda ini menempatkan partisipasi publik sebagai bagian dari proses kebijakan yang harus memiliki dampak nyata. Kehadiran masyarakat dalam konsultasi dipandang penting, namun manfaatnya baru terasa apabila pemerintah memberi perhatian, pertimbangan, dan jawaban atas isu yang diajukan.

“Partisipasi masyarakat tidak selesai ketika masyarakat telah diberi kesempatan untuk berbicara. Partisipasi menjadi bermakna ketika masukan tersebut didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh tanggapan dari pemerintah,” kata Pigai.

Masukan Publik Dihubungkan dengan Mandat Instansi

Forum Koordinasi Kebijakan HAM 2026 memakai pendekatan closed government deliberation. Pendekatan ini menjadi ruang pembahasan internal pemerintah untuk mencocokkan rekomendasi masyarakat dengan kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga, sekaligus merumuskan langkah bersama yang dapat dijalankan lintas sektor.

Model pembahasan tersebut penting karena persoalan hak asasi manusia tidak hanya berada dalam satu bidang pemerintahan. Isu HAM dapat berkaitan dengan kebijakan pertanahan, perlindungan pekerja migran, pembangunan infrastruktur, investasi, pengelolaan lingkungan hidup, hingga hak masyarakat adat.

Kementerian HAM mengambil peran sebagai penghubung dan fasilitator antarinstansi dalam proses tersebut. Peran koordinasi dibutuhkan agar masukan yang menyangkut beberapa sektor tidak ditangani secara terpisah-pisah, terutama ketika penyelesaiannya memerlukan keterlibatan lebih dari satu lembaga.

Penyelarasan kerja antarlembaga juga menjadi bagian dari upaya membangun tindak lanjut yang lebih jelas. Dalam praktik kebijakan, satu persoalan dapat menyentuh aspek regulasi, data, pelaksanaan program, serta kebutuhan pengawasan. Karena itu, forum ini diarahkan untuk memperkuat kesesuaian data dan memperjelas langkah yang perlu dikerjakan bersama.

Percepatan Regulasi dan Program HAM

Selain membahas hasil konsultasi masyarakat, Pigai mendorong percepatan penyusunan sejumlah regulasi dan program terkait HAM. Beberapa agenda yang disebut mencakup revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM, serta Peraturan Presiden mengenai Bisnis dan HAM.

Revisi undang-undang dan penyusunan aturan pelaksana memiliki arti penting dalam penguatan arah kebijakan. Regulasi menjadi salah satu dasar bagi instansi pemerintah dalam menerjemahkan komitmen HAM ke dalam program, pembagian tugas, serta langkah yang dapat dipantau pelaksanaannya.

RANHAM sendiri ditempatkan sebagai instrumen untuk menghubungkan tujuan pemajuan HAM dengan kerja pemerintah. Sementara itu, kebijakan mengenai bisnis dan HAM berkaitan dengan kebutuhan untuk memperhatikan dimensi hak asasi dalam kegiatan ekonomi dan investasi. Kedua agenda tersebut membutuhkan koordinasi karena pelaksanaannya bersinggungan dengan banyak sektor.

“Komitmen dan arah kebijakan Presiden harus dikawal oleh kesiapan serta akselerasi mesin administrasi di jajaran birokrasi, agar setiap peraturan perundang-undangan dapat diproses secara optimal dan tidak berhenti di tengah jalan,” ujar dia.

Pernyataan itu menekankan bahwa kebijakan tidak cukup berhenti sebagai rencana atau dokumen. Kesiapan birokrasi diperlukan untuk mengolah masukan, menyusun aturan, membagi tanggung jawab, dan memastikan program dapat bergerak hingga tahap penerapan. Dalam konteks ini, koordinasi menjadi salah satu unsur yang menentukan keberlanjutan tindak lanjut.

HAM dan Arah Pembangunan Indonesia Emas 2045

Pigai menegaskan pelaksanaan Astacita dan agenda pemajuan HAM tidak dapat dipisahkan dari pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Penegasan tersebut menempatkan perlindungan serta penghormatan hak asasi sebagai bagian dari arah pembangunan, bukan isu yang berdiri sendiri di luar kebijakan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Bagi masyarakat, forum seperti ini memberi arti karena aspirasi yang telah disampaikan melalui mekanisme konsultasi diharapkan memperoleh jalur tindak lanjut yang lebih terukur. Prosesnya tidak hanya berkaitan dengan kesempatan berbicara, melainkan juga dengan kejelasan respons pemerintah dan keterhubungan antara persoalan warga dengan instansi yang memiliki kewenangan.

Forum Koordinasi Kebijakan HAM 2026 pada akhirnya diarahkan untuk menghasilkan langkah konkret antara pemerintah, kementerian dan lembaga, serta lembaga nasional HAM. Fokusnya mencakup penyamaan data, penguatan kebijakan, dan penyusunan tindak lanjut atas isu-isu yang telah mengemuka dalam konsultasi publik.

Dengan melibatkan lebih dari 90 kementerian, lembaga, dan lembaga nasional HAM, forum ini menunjukkan besarnya kebutuhan kerja bersama dalam urusan hak asasi. Tantangannya adalah mengubah hasil pembahasan menjadi kebijakan dan program yang dapat dijalankan secara konsisten, sehingga partisipasi masyarakat memiliki pengaruh nyata dalam proses pemerintahan.