Latest Program: Sepekan, pelibatan kantin dalam MBG hingga tips hindari haji fiktif

Sepekan, pelibatan kantin dalam MBG hingga tips hindari haji fiktif

Latest Program – Dalam satu minggu terakhir, sejumlah isu humaniora yang menarik terjadi dan layak dikaji ulang sebagai rangkuman peristiwa penting. Berita-berita ini mencakup berbagai inisiatif pemerintah, perubahan kebijakan, dan upaya pengawasan yang terkait dengan program nasional serta kegiatan ibadah haji. Dari sisi pendidikan, kementerian terkait menyoroti peran kantin sekolah dalam pengembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di sisi lain, isu tentang badal haji fiktif juga menjadi sorotan, dengan penjelasan dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tentang cara menghindari praktik penipuan tersebut.

Pelibatan kantin sekolah dalam MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, kembali menjadi topik hangat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa MBG tetap berjalan meskipun ada penyesuaian dalam pelaksanaannya. Salah satu perubahan yang diperkenalkan adalah kemungkinan melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi. Hal ini bertujuan untuk memperluas cakupan program, sekaligus memastikan distribusi makanan lebih efisien dan berkelanjutan.

“Dari total 53,5 juta murid di seluruh Indonesia, sekitar 43,4 juta orang telah memperoleh manfaat MBG, yang mencakup 80,94 persen dari jumlah tersebut,” ujar Abdul Mu’ti. Ia menambahkan bahwa sebagian besar siswa mengharapkan program ini tetap berlanjut, dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka.

Prioritas MBG untuk daerah 3T

Di samping pelibatan kantin, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga menekankan pentingnya MBG memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat miskin di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T). Menteri Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan bahwa pelaksanaan program harus selaras dengan prinsip Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, daerah-daerah ini menjadi fokus utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Dalam perbaikan manajemen MBG yang dikelola oleh Badan Gerakan Nasional (BGN), kita perlu mengacu pada Inpres 4 tahun 2025. Daerah 3T harus menjadi prioritas, karena mereka paling membutuhkan bantuan,” jelas Muhaimin Iskandar. Ia menekankan bahwa distribusi bantuan harus tepat sasaran agar bisa mengangkat ekonomi lokal secara signifikan.

Strategi pembangunan Jakarta berbasis sains

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan ilmiah dalam pembangunan kota Jakarta. Wakil Menteri Stella Christie mengatakan bahwa masa kini adalah waktu yang tepat untuk memanfaatkan sains dan teknologi sebagai fondasi pengembangan kota. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antar sektor sangat penting untuk mewujudkan Jakarta yang lebih inovatif.

“Kita harus membangun Jakarta dengan pendekatan sains dan teknologi. Itulah sebabnya kami hadir di sini, karena Kemdiktisaintek bertugas menghubungkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, peneliti, industri, hingga masyarakat,” kata Stella Christie. Menurutnya, partisipasi seluruh pelaku sains dan teknologi akan mempercepat proses transformasi kota tersebut.

Peningkatan setoran awal haji sesuai rencana strategis

Di bidang haji, Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengusulkan peningkatan setoran awal biaya pendaftaran haji dari Rp25 juta menjadi Rp35 juta. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai manfaat dana haji di masa mendatang. Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, mengatakan bahwa rencana strategis (Renstra) mereka memperkuat kebijakan ini sebagai langkah strategis.

“Setoran awal tersebut seharusnya dinaikkan menjadi Rp35 juta agar dana haji dapat digunakan secara optimal,” tutur Fadlul Imansyah. Ia menjelaskan bahwa peningkatan angka ini akan memastikan pengelolaan dana yang lebih transparan serta peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah haji.

Tip menghindari badal haji fiktif

Sementara itu, Kemenhaj memberikan peringatan terkait badal haji fiktif, setelah terungkap praktik penipuan selama penyelenggaraan haji 1447 Hijriah/2026. Dirjen Pengendalian Pelayanan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, mengatakan bahwa masyarakat perlu waspada terhadap penawaran badal haji dengan biaya terlalu murah. Menurutnya, penggunaan biaya Rp10 juta untuk pendaftaran haji bisa dianggap tidak rasional.

“Seseorang yang ingin mengajukan badal haji wajib mematuhi aturan Arab Saudi, termasuk pengajuan tasreh atau surat izin haji hingga penerimaan Kartu Nusuk. Biaya tasreh berkisar sekitar Rp25 juta, sehingga penawaran dengan harga Rp10 juta dapat dikategorikan sebagai akal-akalan,” jelas Harun Al Rasyid. Ia mengimbau masyarakat untuk memverifikasi prosedur dan biaya sebelum memilih penyelenggara badal haji.

Peran MBG dalam meningkatkan kesejahteraan pendidikan

MBG bukan hanya sekadar program pangan, tapi juga sarana untuk mendukung kesejahteraan pendidikan. Mendikdasmen menjelaskan bahwa program ini memiliki dampak besar terhadap kehidupan murid, terutama dalam hal nutrisi dan kesetaraan akses. Dengan melibatkan kantin sekolah, kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada bantuan luar dan memper