Main Agenda: PP Aisyiyah usul panduan darurat bencana diperbarui demi gizi anak

PP Aisyiyah Ajukan Usulan Perbaikan Panduan Darurat Bencana untuk Kebutuhan Gizi Anak

Main Agenda – Jakarta – Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) yang dipimpin oleh Pimpinan Pusat Aisyiyah mengajukan usulan untuk memperbarui panduan tanggap darurat bencana. Tujuan utamanya adalah memastikan kebutuhan nutrisi anak-anak tetap terpenuhi selama fase darurat dan proses pemulihan. Rahmawati Husein, Ketua LLHPB PP Aisyiyah, menyoroti pentingnya penanganan ini, terutama dalam situasi seperti yang terjadi di daerah Tamiang, yang masih dalam transisi darurat hingga enam bulan terakhir.

Peran Gizi dalam Pemulihan Bencana

Rahmawati, yang juga menjadi salah satu anggota pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menegaskan bahwa gizi anak sangat bergantung pada respons kemanusiaan awal. Menurutnya, kebutuhan nutrisi tidak bisa hanya dibahas setelah bencana selesai, tetapi harus menjadi prioritas sejak kejadian pertama. “Pemenuhan gizi harus dimulai dari awal, bukan tunggu bencana mereda,” ujarnya dalam forum laporan kegiatan edukasi gizi di daerah bencana, yang diliput pada hari Minggu di Jakarta.

“Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis sudah punya panduan operasional pemberian makanan bagi bayi dan balita. Itu tahun 2019 dan ada sebelumnya tahun 2014. Mungkin usulan kita dari acara hari ini bisa untuk penyempurnaan itu,” katanya.

Menurut Rahmawati, panduan yang ada perlu direvisi agar lebih adaptif dengan kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti bahwa dalam praktik lapangan, distribusi bantuan pangan sering kali hanya fokus pada jumlah kalori, tanpa mempertimbangkan kualitas nutrisi yang diperlukan oleh balita dan kelompok rentan lainnya. “Kebutuhan gizi anak tidak bisa diabaikan, apalagi saat makanan instan dan produk seperti kental manis masih menjadi pilihan utama,” tambahnya.

Penyesuaian Panduan untuk Efektivitas Lebih Baik

Dalam usulan ini, LLHPB PP Aisyiyah menekankan perlunya perbaikan pada standar operasional prosedur (SOP) distribusi bantuan pangan. Penyesuaian ini diharapkan bisa meningkatkan keberlanjutan pemenuhan gizi anak, terutama dalam jangka panjang. Rahmawati memberi contoh bagaimana makanan instan dan produk olahan tetap ditemukan di daerah yang terdampak, meskipun kondisi darurat telah berlangsung lama. “Selama ini kita fokus pada pemberian makanan, tetapi membangun kesadaran tentang kandungan gizi menjadi prioritas baru,” jelasnya.

Kebutuhan nutrisi harus menjadi komponen integral dalam setiap tindakan darurat. Selain itu, ia menekankan pentingnya melibatkan perempuan dan komunitas lokal dalam proses pemulihan, karena masyarakat setempat lebih mengerti sumber makanan yang tersedia. “Dengan melibatkan masyarakat, kita bisa memastikan bantuan pangan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan budaya,” tambah Rahmawati.

Kebutuhan Gizi dalam Kebijakan Darurat

Usulan ini juga menyoroti peran lembaga seperti Pimpinan Pusat Aisyiyah dalam menyelaraskan kebijakan gizi dengan kebutuhan bencana. Menurutnya, panduan darurat yang lebih baik bisa mengurangi risiko gizi buruk pada anak-anak, yang sering kali meningkat akibat keterbatasan akses makanan sehat. “Kita harus memperbaiki proses distribusi, agar tidak hanya memenuhi kebutuhan sementara, tetapi juga memberikan fondasi nutrisi yang baik untuk masa depan,” ujarnya.

Menurut Rahmawati, revisi panduan darurat perlu mencakup penyediaan makanan bergizi, seperti protein, vitamin, dan mineral, dalam jumlah yang cukup. Hal ini penting untuk menjaga tumbuh kembang anak dan mencegah konsekuensi jangka panjang, seperti ketergantungan pada makanan olahan yang kurang sehat. “Kita perlu mengganti bantuan pangan instan dengan pilihan yang lebih seimbang, meskipun logistiknya lebih rumit,” katanya.

“Di masa pemulihan ini makanan instan perlu dihentikan. Setiap dapur umum hendaknya memiliki panduan yang jelas mengenai kebutuhan gizi kelompok rentan, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujar Budi Setiawan, Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).

Budi Setiawan menambahkan bahwa pengelolaan dapur umum harus diintegrasikan dengan kebutuhan gizi spesifik. Ia menekankan bahwa dapur umum bukan hanya sekadar tempat mengolah makanan, tetapi juga wadah untuk memastikan kelompok rentan seperti anak, ibu hamil, dan ibu menyusui mendapatkan asupan nutrisi yang tepat. “Kebijakan darurat harus mencakup nutrisi, agar proses pemulihan tidak hanya fokus pada kebutuhan dasar, tetapi juga kesehatan jangka panjang,” katanya.

Menurut Budi, penerapan SOP yang lebih baik bisa mengurangi risiko gizi buruk di masa tanggap darurat. Ia menyarankan bahwa distribusi bantuan pangan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, terutama dalam hal kandungan protein dan nutrisi penting lainnya. “Sesuaikan pangan dengan kondisi anak, jangan hanya terpaku pada jumlah kalori,” ujarnya.

Kemitraan dan Peningkatan Keterlibatan Komunitas

Usulan revisi panduan darurat ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga seperti Pimpinan Pusat Aisyiyah, Kementerian Kesehatan, dan komunitas lokal. Kemitraan ini diharapkan bisa memastikan kebijakan gizi tidak hanya diterapkan secara seragam, tetapi juga disesuaikan dengan konteks setiap daerah. “Keterlibatan komunitas bisa menjadi penjembatannya, agar bantuan tidak hanya bersifat sementara, tetapi menjadi bagian dari solusi jangka panjang,” kata Rahmawati.

Menurutnya, pembaruan panduan ini juga akan meningkatkan respons kemanusiaan di masa depan. Dengan memperhatikan aspek gizi sejak awal, lembaga penyelenggara bantuan bisa menghindari kesalahan seperti distribusi makanan yang tidak seimbang. “Kebutuhan anak harus dipertimbangkan lebih dini, agar tidak terabaikan selama proses pemulihan,” ujarnya.

Usulan ini menjadi refleksi dari pengalaman lapangan yang terus dihimpun oleh LLHPB PP Aisyiyah. Mereka menggambarkan bagaimana tantangan gizi muncul dalam situasi bencana, serta bagaimana penyesuaian kebijakan bisa memberikan dampak positif. Dengan memperkuat standar pangan, keterlibatan perempuan, dan penyesuaian komposisi bantuan, harapan ada pada upaya yang lebih holistik dalam melindungi kesehatan anak di masa krisis.