New Policy: Wagub Sulteng: Masa transisi pascagempa momentum percepat pemulihan

Wagub Sulteng: Masa Transisi Pascagempa Momentum Percepat Pemulihan

New Policy – Palu, Rabu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Reny A. Lamadjido mengungkapkan bahwa fase transisi setelah gempa menjadi kesempatan penting untuk mempercepat proses pemulihan bagi masyarakat yang terkena dampak. “Status tanggap darurat tidak dapat terus berlangsung tanpa batas waktu. Sesuai aturan, kita harus memasuki tahap transisi. Hal ini tidak berarti bantuan selesai, melainkan masyarakat mulai didorong untuk kembali berdiri sendiri dalam mengatur kehidupan sehari-hari,” jelas Reny dalam pernyataannya di Palu. Pemerintah Sulteng resmi mengakhiri masa darurat bencana gempa bumi magnitudo 6,7 pada 1 Juli 2026, dengan masa transisi yang berlangsung selama satu bulan, hingga 30 Juli 2026.

Kondisi Lapangan dan Progres Penanganan Darurat

Pergeseran status ini diambil setelah kondisi di lapangan terbukti semakin stabil. Berbagai upaya darurat, seperti distribusi bantuan logistik, penanganan kebutuhan dasar warga yang tinggal di penginapan sementara, dan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dinilai telah berjalan efektif. “Karena situasi terkendali dan penanganan berjalan baik, pemerintah dapat beralih ke fase pemulihan,” tambah Reny. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dukungan pemerintah tidak berhenti, dan pelayanan serta bimbingan tetap diberikan kepada masyarakat terdampak.

“Apabila perkembangan di lapangan masih memerlukan perhatian lebih lanjut, pemerintah akan melakukan evaluasi dan mempertimbangkan langkah berikutnya sesuai kondisi yang ada,” ujarnya.

Upaya Pemulihan dan Fokus pada Keselamatan

Masa transisi dilihat sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan. Reny menekankan bahwa pemerintah akan fokus pada penyelesaian pembangunan rumah warga terdampak, sehingga masyarakat dapat kembali menempati hunian yang layak. Ia juga mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk terus memperkuat koordinasi, agar semua proses pemulihan berjalan lancar hingga kehidupan normal kembali terwujud.

Saat ini, BNPB telah menyelesaikan pembangunan sebanyak 50 unit hunian sementara (huntara) untuk korban gempa di Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi. Pencapaian ini menjadi salah satu bukti bahwa upaya darurat telah memberikan dampak nyata. Selain itu, bantuan logistik seperti bahan pokok dan alat kesehatan tetap dialokasikan sesuai kebutuhan warga yang masih tinggal di penginapan sementara. Koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten juga tidak terputus, untuk memastikan semua aspek pemulihan terpenuhi.

Statistik Kerusakan dan Target Pemulihan

Berdasarkan data yang diberikan oleh Satgas Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi Sigi, hingga pukul 18.00 WITA pada Selasa (30/6), total rumah rusak mencapai 4.011 unit. Rincian kerusakan terdiri dari 266 unit rusak berat, 1.195 unit rusak sedang, dan 2.550 unit rusak ringan. Angka ini menunjukkan tingkat kerusakan yang signifikan, namun juga menggambarkan kemajuan penanganan darurat selama beberapa bulan terakhir.

Reny menambahkan bahwa kebijakan transisi ini bertujuan mempercepat pemulihan dengan memastikan semua langkah berjalan terarah dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa keselamatan serta kesejahteraan masyarakat terdampak tetap menjadi prioritas utama. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, pemerintah berharap masyarakat bisa segera kembali beraktivitas normal, baik secara ekonomi maupun sosial. “Masa transisi adalah titik awal untuk mendorong perbaikan secara bertahap,” kata Reny.

Koordinasi yang Terus Dipertahankan

Wagub Sulteng juga menyampaikan bahwa selama masa transisi, pemerintah tidak akan mengabaikan kebutuhan warga. Bantuan logistik, seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari, terus diberikan sesuai permintaan. Sementara itu, warga yang masih tinggal di huntara tetap mendapatkan pendampingan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan. Koordinasi dengan BNPB serta pemerintah daerah kabupaten akan terus dilakukan, agar semua program pemulihan bisa dijalankan secara optimal.

Di sisi lain, kerja sama antar OPD menjadi kunci keberhasilan pemulihan. Reny mengingatkan bahwa seluruh instansi terkait harus saling mendukung, baik dalam pengelolaan sumber daya maupun pengambilan keputusan. “Koordinasi yang solid akan memastikan proses pemulihan berjalan cepat dan efektif,” imbuhnya. Ia juga menyebut bahwa evaluasi berkala akan dilakukan untuk menyesuaikan langkah-langkah pemulihan dengan kondisi terkini.

Langkah-Langkah untuk Mempercepat Proses

Dalam rangka mempercepat pemulihan, pemerintah Sulteng berencana mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Reny menyinggung bahwa pembangunan rumah warga terdampak akan menjadi fokus utama selama satu bulan ini. “Kita ingin masyarakat bisa kembali hidup seperti sedia kala, tanpa mengorbankan kualitas dan ketahanan,” katanya. Selain itu, upaya penguatan infrastruktur dan ekonomi masyarakat juga akan digencarkan.

Pemulihan tidak hanya tentang fisik bangunan, tetapi juga kembali ke kehidupan normal. Reny menyebutkan bahwa peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, termasuk akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, menjadi target utama. “Kita ingin masyarakat tidak hanya terlindungi, tetapi juga bangkit dengan kemampuan yang lebih baik,” tegasnya. Ia berharap kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah bisa menghasilkan pemulihan yang berkelanjutan.

Kesiapan untuk Tantangan Selanjutnya

Walau situasi terkendali, Reny memperingatkan bahwa proses pemulihan tidak bisa dianggap selesai. “Kita harus tetap waspada dan siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul,” katanya. Ia menyatakan bahwa BNPB dan pemerintah daerah akan terus mengawasi perkembangan, serta menyesuaikan strategi jika diperlukan. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, pemerintah Sulteng berharap bisa menyelesaikan semua kebutuhan masyarakat dalam waktu yang lebih singkat.

Dalam pidatonya, Reny menyampaikan bahwa kebijakan transisi ini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat. “Kita ingin menunjukkan komitmen untuk tidak hanya memulihkan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa keberhasilan pemulihan bergantung pada kebersamaan semua pihak, termasuk masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam proses rehabilitasi.