Special Plan: Mendukbangga jadikan 15 daerah model kapitalisasi bonus demografi

Wihaji Tetapkan 15 Wilayah sebagai Model Optimalisasi Bonus Demografi Nasional

Special Plan – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau yang dikenal sebagai Mendukbangga, Wihaji, telah resmi menetapkan lima belas kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagai wilayah percontohan dalam penerapan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan atau PJPK. Langkah strategis ini diambil dengan tujuan utama untuk memaksimalkan potensi bonus demografi yang dimiliki bangsa Indonesia. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki arah pembangunan yang jelas dan terarah sesuai dengan karakteristik penduduknya masing-masing.

Kegiatan yang berlangsung selama lima hari di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari Senin ini menghadirkan perwakilan dari berbagai daerah. Wihaji menjelaskan bahwa undangan terhadap lima belas kabupaten dan kota tersebut bertujuan untuk menciptakan sinergisitas yang lebih kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sinergi ini sangat penting untuk keberhasilan program PJPK yang merupakan instrumen kunci dalam menata pembangunan kependudukan ke depan. Melalui pendekatan ini, diharapkan setiap kabupaten dan kota dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup warganya secara berkelanjutan.

Daerah Percontohan dan Indikator Prioritas

Lima belas wilayah yang dipilih sebagai daerah percontohan ini nantinya akan menjadi rujukan bagi daerah lain di seluruh Indonesia dalam menerapkan sekitar tiga puluh indikator prioritas pembangunan kependudukan. Daftar wilayah tersebut cukup beragam dan mencakup berbagai wilayah di Indonesia. Di antaranya adalah Kota Balikpapan, Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kota Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sragen, Kota Pekalongan, Kota Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Sidoarjo, serta Kota Makassar.

“Hari ini kami mengundang 15 kabupaten/kota dalam rangka sinergisitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk program PJPK, yakni Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, yang merupakan bagian dari langkah pemerintah pusat untuk menata agar ke depan masing-masing kabupaten/kota semakin baik,” kata Wihaji di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

Selain kelima belas kabupaten dan kota tersebut, Ibu Kota Nusantara atau IKN juga turut serta sebagai peserta dalam kegiatan sinergitas ini. Kehadiran IKN menunjukkan bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya fokus pada daerah-daerah yang sudah ada, tetapi juga mencakup wilayah-wilayah baru yang sedang berkembang. Kegiatan ini membahas tiga topik utama, yaitu PJPK, kapitalisasi bonus demografi, serta percepatan pencegahan dan penurunan stunting yang menjadi prioritas nasional.

Implementasi Indikator dan Peningkatan Indeks Pembangunan

PJPK dirancang dengan konsep yang fleksibel agar setiap pemerintah daerah dapat menyesuaikan arah pembangunan kependudukan sesuai dengan karakteristik dan kondisi penduduk di wilayah masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan setiap daerah untuk merancang strategi yang tepat sasaran. Wihaji memberikan contoh sederhana bahwa jika jumlah penduduk mencapai angka tertentu, maka program A, B, dan C perlu dilaksanakan secara bersamaan. Dengan cara ini, desain pembangunan di masing-masing kabupaten dan kota akan semakin baik dan efektif.

“Misalnya jumlah penduduk sekian, maka yang dikerjakan adalah A, B, C. Biar nanti dalam mendesain di masing-masing kabupaten/kota ini semakin baik,” ujarnya.

Menurut Wihaji, pelaksanaan tiga puluh indikator pembangunan kependudukan tersebut diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM secara signifikan. Peningkatan IPM ini akan tercermin dari beberapa aspek penting, antara lain peningkatan rata-rata lama sekolah, kenaikan angka harapan hidup, serta peningkatan pendapatan per kapita. Jika ketiga puluh indikator tersebut berhasil dikerjakan dengan baik, maka secara otomatis IPM akan naik, angka harapan hidup akan meningkat, lama sekolah akan bertambah, dan Indeks Pembangunan Keluarga juga akan mengalami kenaikan.

“Kalau mereka mengerjakan 30 indikator itu, maka nanti secara otomatis IPM-nya naik, angka harapan hidupnya naik, angka lama sekolahnya naik, kemudian Indeks Pembangunan Keluarganya juga naik,” kata Wihaji.

Tantangan dan Dukungan Pembiayaan

Pembangunan kependudukan memiliki tantangan tersendiri yang berbeda dari pembangunan infrastruktur fisik. Hasil dari pembangunan kependudukan tidak selalu dapat terlihat secara langsung dalam waktu singkat. Wihaji menekankan bahwa yang dibangun adalah manusia itu sendiri, yaitu manusia yang lebih berkualitas, lebih sehat, dan memiliki pendidikan yang semakin tinggi. Oleh karena itu, salah satu tantangan utama adalah kemampuan untuk menjelaskan secara utuh dan komprehensif manfaat dari pembangunan kependudukan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Selain pemahaman mengenai pentingnya pembangunan kependudukan dalam jangka menengah dan panjang, dukungan pembiayaan menjadi tantangan lain yang perlu diatasi secara serius. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bekerja sama erat dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung implementasi PJPK di daerah-daerah secara lebih efektif. Wihaji menyebutkan bahwa kerja sama dengan Kemendagri juga mencakup pemberian insentif kepada pemerintah daerah apabila berhasil mengerjakan indikator yang telah disampaikan kepada Kemendagri. Dukungan finansial ini diharapkan dapat memotivasi daerah-daerah untuk lebih aktif dalam menerapkan program pembangunan kependudukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.