IKA UBK tuntut sanksi tegas mahasiswa yang diduga terima bayaran

IKA UBK Meminta Sanksi Tegas untuk Mahasiswa yang Diduga Terima Suap

IKA UBK tuntut sanksi tegas mahasiswa – Jakarta – Ikatan Keluarga Alumni Universitas Bung Karno (IKA UBK) mengeluarkan pernyataan resmi sebagai respons atas dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah mahasiswa. Oknum mahasiswa tersebut disebut menerima uang setelah mengikuti aksi unjuk rasa dan bertemu dengan Wakil Presiden di Istana Negara. Pernyataan ini disampaikan dalam upaya memperkuat tuntutan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik suap yang dianggap merusak citra universitas.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan, Dewan Penasihat IKA UBK, Achmad Boim, mengungkapkan kekecewaan terhadap tindakan mahasiswa yang disebut mengambil keputusan secara sadar demi kepentingan pihak tertentu. Menurutnya, aksi tersebut sangat memalukan karena menunjukkan ketidakseimbangan antara gerakan mahasiswa dan kepentingan finansial yang menggerogoti prinsip moral.

“Kami IKA UBK secara resmi memohon maaf kepada seluruh mahasiswa dan rakyat Indonesia atas kejadian oknum yang mengatasnamakan mahasiswa UBK, yang telah melakukan kesalahan sangat memalukan secara sadar dan sengaja menerima uang dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam aksi demonstrasi setelah bertemu Wapres di Istana Negara,” ujar Boim dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis.

Boim menekankan bahwa tindakan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat umum, tetapi juga merusak reputasi institusi pendidikan yang dianggap sebagai penjaga nilai-nilai Pancasila. Ia berharap rektorat segera memberikan respons konkret terhadap insiden ini, termasuk memanggil para pelaku dan memberikan sanksi hukum yang tegas. “Kami meminta secara tegas kepada pihak Istana Wapres melakukan klarifikasi yang transparan agar mengusut tuntas pelaku yang memberikan suap kepada mahasiswa UBK guna mengembalikan citra kampus,” tambahnya.

Dalam rangka menjaga martabat UBK, Boim menyarankan pembentukan tim independen untuk menyelidiki dugaan keterlibatan mahasiswa dalam praktik suap. Tim ini diperlukan agar proses investigasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan internal atau pihak tertentu. “Kami mengimbau rektorat untuk segera membentuk komite independen yang mampu mengusut tuntas serta melacak sumber suap yang mengarah ke gerakan mahasiswa,” jelasnya.

Menurut Boim, aksi suap ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk memperkaya kepentingan pribadi, sementara rakyat hanya menjadi korban. Ia menyoroti pentingnya transparansi dari pihak otoritas negara dan aparat penegak hukum agar publik dapat melihat secara jelas peran mereka dalam menangani skandal ini. “Kami juga menekankan perlunya kerja sama yang lebih baik antara lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan guna memulihkan kepercayaan masyarakat,” tambahnya.

Menjaga Marwah Kampus Sebagai Simbol Ideologi

Sebagai ikatan alumni dari universitas yang diwarisi nama besar Proklamator RI, Boim menegaskan bahwa UBK memiliki tanggung jawab moral yang besar. Ia menyebut bahwa institusi ini tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai ideologi Soekarno yang menjunjung tinggi persatuan dan keadilan. “Dengan memperketat kontrol internal, kami berkomitmen untuk menjaga keteguhan gerakan moral di lingkungan kampus,” katanya.

Boim menyoroti bahwa mahasiswa UBK dikenal sebagai garda depan pergerakan kritis dan perjuangan rakyat. Oleh karena itu, tindakan suap yang dilakukan sejumlah mahasiswa dianggap sebagai ancaman terhadap tradisi perjuangan akademik. “Kami meminta seluruh mahasiswa aktif dan alumni UBK tetap bersatu, tenang, serta tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang sengaja menciptakan kegaduhan,” imbuhnya.

Ia juga meminta mahasiswa untuk menjadi pilar moral dalam masyarakat. “IKA UBK berharap adik-adik mahasiswa UBK terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat serta mempertahankan keberlanjutan gerakan kritis di seluruh Indonesia,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali semangat perjuangan yang telah diwariskan oleh para pendiri universitas.

Peluang Reformasi dan Perbaikan Sistem

Melalui pernyataan ini, IKA UBK juga ingin menunjukkan bahwa masalah suap bukan hanya kecelakaan individu, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki sistem pengawasan di kampus. Boim menekankan bahwa kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas. “Kami berharap rektorat bersikap tegas dan tidak ragu dalam menindak tegas pelaku, baik dari kalangan mahasiswa maupun pihak eksternal yang terlibat,” jelasnya.

Dalam konteks ini, Boim menyoroti bahwa transparansi dalam proses pemberian suap sangat penting untuk menghindari kesan bahwa lembaga pemerintah mengambil alih arah pergerakan mahasiswa. Ia menambahkan bahwa tindakan pengawasan yang ketat bisa mencegah korupsi di masa depan. “Kami menilai bahwa tim independen bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengusut akar masalah dan mencegah kemungkinan terulangnya insiden serupa,” ujarnya.

Keterlibatan mahasiswa dalam suap ini juga menjadi cerminan dari bagaimana kekuasaan dapat merusak prinsip akademik. Boim mengingatkan bahwa mahasiswa UBK tidak hanya berperan dalam aksi politik, tetapi juga sebagai bagian dari perjuangan ideologi nasional. Oleh karena itu, kejadian ini memicu refleksi kritis terhadap praktek yang bisa merusak harmoni antara kekuasaan dan kebenaran. “Dengan menegakkan gerakan moral berbasis hati nurani, kami yakin UBK tetap menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil dan jujur,” pungkasnya.

Pernyataan IKA UBK ini menjadi penanda keinginan untuk melibatkan seluruh elemen kampus dalam menjaga integritas akademik. Tuntutan mereka tidak hanya menargetkan individu, tetapi juga menyentuh sistem yang mendasari kegiatan kampus. Dengan memperkuat kontrol internal dan melibatkan pihak eksternal secara transparan, Boim yakin UBK bisa menjaga kepercayaan masyarakat serta mempertahankan identitas sebagai institusi pendidikan yang menjadi simbol keadilan nasional.