Menko Zulhas dalami penyalahgunaan MBG, lapor Presiden bulan depan
Menko Zulhas Tinjau Ulang Penyalahgunaan Program MBG, Laporan ke Presiden dalam Sebulan
Menko Zulhas dalami penyalahgunaan MBG lapor – Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Zulhas, telah mengumumkan bahwa kementeriannya bersama berbagai kementerian dan lembaga terkait sedang melakukan pendalaman menyeluruh terhadap sejumlah masalah yang muncul selama pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satu fokus utama dari investigasi ini adalah dugaan penyalahgunaan pada titik-titik lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Seluruh hasil kajian tersebut direncanakan akan diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada bulan depan, dengan perhitungan waktu dimulai sejak hari Rabu, 15 Juli.
Komitmen Menyelesaikan Hambatan Tata Kelola
Dalam pernyataannya kepada media setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Republik Indonesia pada malam Rabu, Zulhas menegaskan bahwa pihaknya akan menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi penghambat maupun bentuk penyalahgunaan dalam program MBG. Ia meminta tambahan waktu satu bulan untuk merapikan seluruh aspek tata kelola program tersebut.
Mengenai MBG, (kami) akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya satu bulan lagi untuk menyelesaikan, merapikan (tata kelola MBG, red.),
Rapat terbatas yang berlangsung selama kurang lebih empat jam di Istana Kepresidenan tersebut memiliki dua agenda utama, yaitu pembahasan mengenai program MBG serta Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Setelah sesi rapat berakhir, Zulhas menyampaikan bahwa hasil kajian dan pendalaman yang telah dilakukan akan menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki sistem tata kelola MBG secara menyeluruh.
Memetakan Berbagai Masalah yang Ditemukan
Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah saat ini telah berhasil memetakan berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Menurut Koordinator Pangan tersebut, terdapat banyak kasus penyalahgunaan yang perlu ditangani. Selain itu, ada juga titik-titik yang sudah layak menerima bantuan MBG namun belum memiliki SPPG-nya. Bahkan, banyak lokasi yang sudah dibangun fasilitasnya tetapi masih belum beroperasi secara optimal. Semua hal ini akan dipaparkan kepada Presiden dalam waktu satu bulan ke depan agar dapat diambil keputusan yang tepat.
Banyak ya, yang (terkait) penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima (MBG, red.), kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tetapi belum ada, banyak, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan ke Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya,
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG merupakan unit kerja yang bertanggung jawab mengelola dapur MBG serta mendistribusikan makanan bergizi gratis kepada para penerima manfaat. Kelompok penerima manfaat ini mencakup anak-anak sekolah, anak-anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang membutuhkan dukungan gizi tambahan.
Presiden Perintahkan Kaji Ulang Anggaran MBG
Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga memberikan instruksi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji kembali kecukupan dan kelayakan anggaran MBG yang dialokasikan sebesar Rp15.000 per penerima. Rincian anggaran tersebut berbeda tergantung pada tingkat pendidikan penerima. Untuk siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga kelas 3 SD, alokasi per porsi adalah Rp8.000. Sementara itu, untuk siswa kelas 4 SD hingga tingkat SLTA, besaran anggaran mencapai Rp10.000 per porsi.
Besaran anggaran tersebut merupakan rincian biaya bahan baku saja, belum termasuk biaya operasional sebesar Rp3.000 dan anggaran fasilitas Rp2.000 yang juga dihitung dalam setiap porsi MBG. Total alokasi per penerima tetap berada di angka Rp15.000 sesuai dengan rencana awal pemerintah.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, yang juga hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan bahwa Presiden meminta seluruh opsi kebijakan untuk dihitung dan dikaji secara menyeluruh sebelum diputuskan. Ia menjelaskan bahwa Presiden menanyakan apakah anggaran Rp15.000 sudah cukup atau perlu ditingkatkan.
Beliau (Presiden, red.) mengatakan: Apakah anggaran Rp15.000 itu sudah cukup? Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya,
Dengan demikian, proses pendalaman dan evaluasi terhadap program MBG akan terus berlanjut selama satu bulan ke depan. Seluruh temuan dan rekomendasi akan dikumpulkan untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden sebagai dasar pengambilan keputusan akhir mengenai perbaikan tata kelola dan penyesuaian anggaran program makan bergizi gratis ini.
