New Policy: Haris Rusly: Gerakan sosial anti-APBN untuk rakyat adalah anomali

Haris Rusly: Gerakan Sosial yang Menolak Alokasi APBN untuk Rakyat Disebut Anomali

New Policy – Jakarta – Haris Rusly Moti, pelopor komunitas 98 Resolution Network, mengungkapkan bahwa adanya gerakan sosial yang menolak alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk rakyat merupakan bentuk kelainan dalam tradisi gerakan sosial. “Kami percaya, gerakan yang menentang penggunaan anggaran negara untuk kepentingan rakyat, serta mengkritik program seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), kampung nelayan, dan Sekolah Rakyat, adalah anomali paling ekstrem dalam sejarah pergerakan sosial,” jelasnya dalam sebuah pernyataan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu.

Kritik terhadap Penolakan Program Sosial

Haris menekankan bahwa narasi anti-APBN dalam konteks pro-rakyat tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga mengabaikan fakta bahwa program-program tersebut dibuat untuk mengatasi kesenjangan sosial. “Saya yakin, gerakan seperti ini tidak akan mampu memperoleh dukungan luas dari masyarakat karena secara logis, bantuan sosial yang menjangkau ribuan warga adalah langkah yang harus didukung,” tambahnya.

Menurut Haris Rusly, gerakan sosial yang anti-alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG (Makan Bergizi Gratis), kampung nelayan, Sekolah Rakyat, dan lain-lain adalah anomali paling ekstrem dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah mendapat simpati dan dukungan luas rakyat.

Dalam penjelasannya, Haris juga menyebutkan bahwa oknum-oknum pejabat korupsi yang menolak kebijakan tersebut seharusnya fokus pada penindasan korupsi, bukan pada pemutusan program yang sudah dirancang untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat. “Bahkan, program bantuan sosial yang telah berjalan selama bertahun-tahun masih sering dikorupsi. Apalagi MBG, yang baru diperkenalkan sebagai upaya pertama pemerintah memberikan makan bergizi gratis kepada pelajar,” katanya.

Keterkaitan dengan Narasi Sejarah

Haris membandingkan situasi saat ini dengan narasi gerakan sosial pada masa revolusi kemerdekaan. Ia menyoroti bahwa gerakan-gerakan yang mengkritik kebijakan pro-rakyat justru mengadopsi pola pikir kaum neoliberal, yang menganggap alokasi anggaran negara sebagai pemborosan. “Pandangan mereka selaras dengan narasi anti-kemandirian Indonesia, seperti ‘Indonesia Bangkrut’, ‘Sale Indonesia’, ‘Indonesia Gelap’, ‘Kabur dari Indonesia’, dan ‘Buang Rupiah’. Narasi-narasi ini menurut Haris tidak pernah terdengar dalam tradisi perjuangan sosial sebelumnya.”

Dia pun menilai para pengkritik pemerintah saat ini sedang mencari-cari masalah dengan melakukan intrik dan menghina pribadi Presiden Prabowo. “Mereka berharap agar hinaan dan intrik yang mereka lakukan kepada pribadi Presiden Prabowo direspons dengan cara represif. Dengan demikian, mereka dapat menemukan alasan lanjutan untuk melakukan framing dengan narasi rezim otoritarian anti-demokrasi,” ujar Haris.

Haris Rusly menekankan bahwa gerakan sosial seharusnya menawarkan pandangan alternatif sebagai respons terhadap situasi yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip kemandirian. Ia memberi contoh gerakan sebelumnya yang membentuk narasi “Indonesia Bersih” sebagai lawan dari kondisi negara yang dinilai kotor akibat dominasi koruptor dan oligarki serakahnomic. “Di masa lalu, gerakan sosial lebih menekankan pada pemberdayaan rakyat, bukan pada penghentian program yang justru dibutuhkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi,” jelasnya.

Presiden Prabowo: Menyelamatkan Narasi Kemerdekaan

Dalam konteks ini, Haris menilai Presiden Prabowo Subianto menjadi tokoh yang menghidupkan kembali narasi kemerdekaan. Menurutnya, kebijakan yang diterapkan oleh presiden saat ini lebih mengarah pada kemandirian ekonomi dan pengurangan korupsi, yang sebelumnya sering diabaikan oleh pemerintahan sebelumnya. “Kebijakan seperti pemberantasan kebocoran penerimaan negara, under invoicing, dan transfer pricing justru menjadi langkah mendasar yang menunjukkan komitmen untuk melindungi kekayaan negara dari kekuasaan oligarki,” ucap Haris.

Haris mengatakan bahwa para pengkritik kebijakan pemerintah sering kali tidak hanya menyoroti masalah korupsi, tetapi juga menghindari dialog yang sehat. “Mereka justru memfokuskan pada serangan pribadi terhadap Presiden Prabowo, seperti mengkritik kebijakan yang dianggap tidak efektif,” lanjutnya. Ia menilai bahwa ini merupakan cara untuk membangun narasi anti-APBN yang tidak hanya mengabaikan kebutuhan rakyat, tetapi juga mengorbankan kesejahteraan nasional.

Meneladani Revolusi Kemerdekaan

Haris Rusly mengungkapkan bahwa gerakan sosial yang saat ini menolak alokasi APBN untuk rakyat tidak sesuai dengan semangat revolusi kemerdekaan. “Dalam tahun 1928, Bung Hatta mengajukan narasi ‘Indonesia Merdeka’ sebagai jawaban terhadap penjajahan kolonial. Dua tahun kemudian, Bung Karno membacakan pledoi ‘Indonesia Menggugat’ di Bandung sebagai langkah untuk memperjuangkan kemerdekaan,” jelasnya.

Menurut Haris, kedua tokoh tersebut menyampaikan pandangan yang berbeda dari sistem penjajahan, sehingga membentuk arus utama gerakan sosial. “Sekarang, narasi ‘Indonesia Merdeka’ kembali muncul dalam kebijakan Presiden Prabowo. Ini menunjukkan bahwa kembali ke prinsip kemandirian adalah keputusan yang sejalan dengan tujuan para pendiri bangsa,” tambahnya.

Haris menilai para pengkritik pemerintah saat ini sedang mencari-cari masalah dengan melakukan intrik dan menghina pribadi Presiden Prabowo. “Mereka berharap agar hinaan dan intrik yang mereka lakukan kepada pribadi Presiden Prabowo direspons dengan cara represif. Dengan demikian, mereka dapat menemukan alasan lanjutan untuk melakukan framing dengan narasi rezim otoritarian anti-demokrasi,” ujar Haris.

Di sisi lain, Haris juga menyoroti bahwa kebijakan pro-rakyat yang diterapkan oleh Presiden Prabowo bukan hanya bertujuan untuk memperkuat perekonomian, tetapi juga menjadi upaya untuk melindungi rakyat dari manipulasi oligarki. “Ketika para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru duluan melangkah lebih mendasar dengan memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing, dan transfer pricing. Sebelumnya, KPK hanya fokus pada korupsi belanja negara dengan nilai kecil,” paparnya.

Dalam pandangan Haris, gerakan sosial yang sejalan dengan prinsip kemandirian dan pro-rakyat justru menjadi penawar yang tepat untuk memperbaiki kondisi nasional. “Kami prihatin karena gerakan kelompok mahasiswa dan para pengkritik justru anti terhadap kebijakan yang pro-rakyat. Pandangan mereka justru mengadopsi pandangan kaum neoliberal, yang menganggap alokasi APBN untuk rakyat sebagai pemborosan,” tutur Haris.

Dengan membandingkan narasi “Indonesia Merdeka” dan “Indonesia Menggugat” dengan gerakan sosial saat ini, Haris menekankan bahwa munculnya kebijakan