New Policy: Pemprov Papua-UNICEF luncurkan dasbor pemantauan Program MBG
New Policy: Pemprov Papua dan UNICEF Luncurkan Dasbor Pemantauan Program MBG
New Policy – Jayapura mencatatkan momen bersejarah dengan peluncuran New Policy yang menghadirkan sistem pemantauan digital terintegrasi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif kolaboratif strategis ini melibatkan Pemerintah Provinsi Papua, United Nations Children’s Fund (UNICEF), serta China International Development Cooperation Agency (CIDCA) sebagai mitra pendukung utama. Melalui New Policy ini, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat aspek tata kelola, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Peluncuran resmi berlangsung di Jayapura pada hari Rabu, menandai era baru dalam pengelolaan program gizi anak di Papua.
Transformasi Digital Melalui New Policy untuk Papua
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Papua, Yohanes Walilo, menekankan bahwa New Policy melalui dasbor pemantauan ini merupakan langkah strategis yang mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data dalam pelaksanaan Program MBG. Menurut Yohanes, sistem baru ini memungkinkan pemerintah daerah memantau setiap aspek program secara real-time, mulai dari distribusi makanan hingga kualitas gizi yang diterima anak-anak. “Kami percaya bahwa New Policy ini akan menjadi fondasi kuat untuk meningkatkan efektivitas program makan bergizi gratis di seluruh wilayah Papua,” ujarnya dengan penuh optimisme.
Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi Papua yang sehat, cerdas, kuat, dan mampu bersaing di masa depan. Melalui New Policy, setiap data yang terkumpul akan menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada anak-anak Papua secara berkelanjutan.
Menurut Yohanes, tantangan geografis Papua yang meliputi wilayah pegunungan, pesisir, kepulauan, hingga daerah terpencil memerlukan pendekatan pelayanan yang adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, keberhasilan Program MBG membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Program MBG berkaitan dengan kualitas gizi, keamanan pangan, higiene sanitasi, distribusi, pengelolaan limbah, hingga kepastian bahwa setiap anak benar-benar menerima manfaat secara layak dan bermartabat. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program melalui New Policy yang telah diluncurkan.
Fungsi Komprehensif Dasbor Pemantauan dalam New Policy
Yohanes menjelaskan melalui dasbor tersebut pemerintah dapat memantau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), jumlah penerima manfaat, cakupan sekolah, keamanan pangan, higiene sanitasi, pengelolaan limbah, berbagai kendala di lapangan, hingga tindak lanjut penyelesaiannya. Kami berharap setiap perangkat daerah serta anggota kelompok kerja dan satuan tugas MBG dapat memperbarui data secara berkala dengan informasi yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil pemantauan menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada anak-anak Papua. New Policy ini memastikan transparansi penuh dalam setiap tahap pelaksanaan program.
Dukungan Teknis dan Penguatan Kapasitas Melalui New Policy
Kepala UNICEF Papua, Aminuddin Mohammad Ramdan, menjelaskan bahwa dasbor tersebut dirancang untuk menghimpun berbagai data penting terkait pelaksanaan Program MBG, mulai dari jumlah penerima manfaat, sekolah penerima program, operasional SPPG, hingga laporan kejadian seperti dugaan keracunan makanan. Dasbor ini akan membantu pemerintah daerah melakukan pemantauan secara waktu nyata sehingga setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat direspons lebih cepat dan setiap kebijakan yang diambil benar-benar didasarkan pada data. Menurut Aminuddin, selain mengembangkan sistem digital, UNICEF juga memberikan dukungan teknis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat operasional 14 SPPG milik Badan Gizi Nasional (BGN), yang terdiri atas tujuh SPPG di Kota dan Kabupaten Jayapura serta tujuh SPPG di Kabupaten Biak Numfor.
Kami berharap cakupan dasbor pemantauan Program MBG dapat diperluas secara bertahap hingga menjangkau seluruh wilayah Provinsi Papua sehingga pelaksanaan program berjalan lebih efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi anak-anak Papua. New Policy ini mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap anak di Papua mendapatkan nutrisi yang cukup melalui sistem pemantauan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya dasbor digital ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi masalah secara lebih cepat dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis di seluruh wilayah Papua.
