Special Plan: Kepala BSKDN tekankan sinergi pusat, daerah dan perguruan tinggi

Kepala BSKDN: Sinergi Pusat, Daerah, dan Perguruan Tinggi Kunci Kebijakan Publik Efektif

Special Plan – Jakarta, Selasa – Yusharto Huntoyungo, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta peran perguruan tinggi dalam memastikan kebijakan publik dapat dijalankan secara efektif. Dalam wawancara di Jakarta, ia menyoroti bahwa program prioritas nasional yang sedang digencarkan pemerintah tidak akan berhasil jika tidak ada koordinasi yang solid antara perencanaan di tingkat nasional dengan pelaksanaan di tingkat daerah.

Seminar Nasional tentang Kesenjangan Kebijakan Daerah

Penekanan tersebut disampaikan Yusharto dalam seminar nasional bertema “Menjembatani Kesenjangan Kebijakan Publik Daerah: Sinkronisasi Pusat-Daerah, Efisiensi Anggaran, dan Penguatan Implementasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Responsif dan Akuntabel,” yang diadakan oleh Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) di Auditorium Rektorat Gedung Sopandji. Seminar ini menjadi platform untuk mendiskusikan berbagai tantangan dalam penerapan kebijakan serta strategi penyelesaiannya.

Dalam paparannya, Yusharto menyebutkan bahwa pemerintah saat ini sedang mempercepat realisasi beberapa program prioritas nasional sebagai bagian dari upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045. Program-program ini mencakup peningkatan ketahanan pangan, pengembangan energi terbarukan, penguatan SDM, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan penurunan tingkat kemiskinan. Menurutnya, keberhasilan visi tersebut bergantung pada keselarasan antara tujuan nasional dengan kebijakan lokal.

“Program prioritas nasional tidak akan berjalan optimal jika perencanaan di pusat tidak selaras dengan pelaksanaan di daerah,” ujar Yusharto.

Yusharto menyoroti adanya kesenjangan dalam pengelolaan kebijakan antara tingkat pusat dan daerah. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya standar penyelarasan hasil kebijakan, keterbatasan kualitas data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta belum terpadunya sistem pelacakan kebijakan di berbagai level. Ia juga menjelaskan bahwa perbedaan kapasitas antara pihak yang merumuskan kebijakan dan pihak yang menerjemahkannya menjadi faktor kritis yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Untuk mengatasi masalah ini, Yusharto menyatakan bahwa BSKDN terus mendorong penerapan kebijakan yang didasarkan pada bukti (evidence-based policy). Langkah ini dilakukan dengan menyediakan data yang lebih akurat dan dapat dipercaya, sekaligus meningkatkan kemampuan analisis kebijakan di tingkat daerah. “Kami berupaya menjadi pusat kebijakan yang menghubungkan data, analisis, dan kebutuhan strategis antar level,” katanya.

Yusharto juga menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki peran vital dalam mendukung keberhasilan ini. Ia mengatakan bahwa lembaga pendidikan tinggi dapat menjadi mitra strategis pemerintah, baik dalam menyediakan data dan hasil riset, maupun dalam menerjemahkan data menjadi rekomendasi kebijakan yang relevan. “Perguruan tinggi juga bertugas memastikan kualitas kebijakan tetap terjaga di setiap tingkat pemerintahan,” tambahnya.

Menurut Yusharto, Unsika dan institusi pendidikan lainnya perlu aktif menggunakan data sektoral yang dimiliki pemerintah serta terlibat dalam riset kebijakan yang bisa diterapkan secara langsung. “Kami membuka ruang kolaborasi yang luas untuk memperkuat sinergi antara pusat, daerah, dan perguruan tinggi,” ujarnya.

Peran Inovasi Daerah dalam Mengatasi Kesenjangan

Yusharto menambahkan bahwa inovasi daerah menjadi sarana penting untuk mengurangi kesenjangan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di lapangan. Ia menjelaskan bahwa inovasi tidak hanya mempercepat efisiensi anggaran tetapi juga membantu daerah dalam menemukan sumber pendanaan alternatif tanpa memberatkan masyarakat. “Dengan inovasi, daerah bisa lebih fleksibel dalam mengalokasikan sumber daya,” kata Yusharto.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kecepatan realisasi anggaran, memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD), serta menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pelaksanaan program prioritas nasional secara lebih optimal.

“Inovasi daerah adalah kunci untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal secara tepat,” ujarnya.

Dalam konteks kolaborasi, Yusharto menekankan bahwa peran perguruan tinggi tidak terbatas pada penyediaan data. Lebih dari itu, lembaga pendidikan tinggi diharapkan bisa menjadi mitra dalam merancang strategi implementasi kebijakan, memastikan transparansi, dan memberikan masukan berbasis penelitian. “Kami ingin kebijakan yang dibuat tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga bisa dijalankan secara nyata di lapangan,” jelasnya.

Menurut Yusharto, BSKDN secara aktif menjalin hubungan dengan berbagai perguruan tinggi untuk mendukung proses sinkronisasi kebijakan. Ia menyatakan bahwa sinergi antara pusat, daerah, dan lembaga pendidikan tinggi harus terus ditingkatkan agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Kolaborasi ini penting untuk memastikan kebijakan tidak hanya menjangkau seluruh wilayah, tetapi juga bisa menyelesaikan masalah secara efektif,” ujarnya.

Yusharto berharap melalui seminar nasional ini, Unsika menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menegaskan bahwa dengan sinergi yang kuat, program kebijakan nasional dapat lebih cepat dan efisien dalam mencapai tujuannya. “Kami percaya bahwa dengan peran aktif perguruan tinggi, kebijakan akan lebih relevan dan bisa menyelesaikan tantangan yang dihadapi masyarakat,” pungkasnya.

Dalam keseluruhan diskusi, Yusharto menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tergantung pada komitmen bersama antara semua pihak. Ia berharap kolaborasi yang dijalin dapat menjadi fondasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan warga. “Kami ingin tata kelola ini tidak hanya efektif, tetapi juga bisa memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

BSKDN juga mengharapkan seminar nasional ini menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman dan kesepahaman antar level pemerintahan. Melalui diskusi yang melibatkan berbagai pihak, Yusharto berharap muncul solusi inovatif yang bisa diterapkan di berbagai daerah. “Kita perlu membangun sistem yang tidak hanya berorientasi pada data, tetapi juga mampu menghasilkan kebijakan yang bisa diimplementasikan,” tambahnya.

Di sisi lain, Yusharto menyoroti pentingnya keterlibatan akademisi dalam mengukur kinerja kebijakan. Ia menilai bahwa riset yang dijalankan perguruan tinggi bisa menjadi alat untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan program-program nasional. “Keterlibatan akademisi tidak hanya membantu menganalisis, tetapi juga memberikan arahan untuk peningkatan kualitas kebijakan,” katanya.

Dengan memperkuat sinergi antara pusat, daerah, dan perguruan tinggi, Yusharto berharap Indonesia bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa