Topics Covered: Rakernas APEKSI di Kota Medan hasilkan 10 rekomendasi

Rakernas APEKSI di Medan Produksi 10 Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat

Topics Covered – Kota Medan menjadi lokasi penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung pada 1 hingga 2 Juli 2026. Kegiatan tersebut menimbulkan 10 rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Rekomendasi-rekomendasi ini ditujukan untuk memperbaiki kondisi pembangunan di berbagai daerah serta menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing kota. Dalam sesi temu pers usai penutupan acara, Ketua Umum APEKSI, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut diraih melalui diskusi intensif yang dilakukan seluruh peserta.

“Rekomendasi ini diharapkan bisa menjadi solusi atas berbagai kekurangan yang ada di setiap kota. Kami menyiapkan beberapa poin yang relevan dengan dinamika pembangunan lokal,” ujar Eri dalam wawancara dengan media.

Pelaksanaan Rakernas XVIII APEKSI di Medan berfokus pada upaya meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Eri Cahyadi menjelaskan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan mencakup berbagai aspek, seperti penguatan kapasitas keuangan, perbaikan sistem kebijakan pegawai, serta fleksibilitas belanja daerah. “Dari hasil diskusi, kami memutuskan untuk mengusulkan poin-poin yang bisa memperkuat pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Rekomendasi Utama yang Dihasilkan

Dalam Rakernas XVIII APEKSI, sejumlah isu penting diangkat sebagai prioritas. Rekomendasi pertama mengenai penguatan kapasitas fiskal dan reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menurut Eri, adalah langkah penting untuk menjaga stabilitas perekonomian kota. “Dengan sistem keuangan yang lebih kuat, daerah bisa mengelola sumber daya secara lebih efisien,” katanya. Selain itu, rekomendasi kedua menyoroti penataan kebijakan aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dengan tujuan meningkatkan efektivitas birokrasi.

Rekomendasi ketiga berupa fleksibilitas belanja daerah, yang dianggap bisa mengakomodir kebutuhan spesifik setiap kota. Eri menjelaskan bahwa kebijakan ini akan memungkinkan daerah lebih responsif terhadap perubahan situasi. “Dengan fleksibilitas belanja, kota bisa mengalokasikan dana sesuai prioritas tertentu,” tambahnya. Rekomendasi keempat terkait dengan penguatan tata program strategis nasional dan percepatan pembangunan infrastruktur serta konektivitas wilayah. Poin ini diharapkan bisa mempercepat aksesibilitas dan integrasi antar daerah.

Rekomendasi kelima fokus pada transformasi tata kelola pemerintahan dan digitalisasi layanan publik. Eri menyebutkan bahwa dengan adopsi teknologi digital, pemerintahan daerah bisa menjadi lebih transparan dan akuntabel. “Digitalisasi layanan publik akan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya. Rekomendasi keenam menyoroti kekuatan lingkungan dan pengembangan kota berkelanjutan, sementara rekomendasi ketujuh adalah penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif.

Rekomendasi kedelapan berupa penguatan kerja sama daerah dalam pembangunan kewilayahan, yang dianggap bisa memperkuat sinergi antar kota. Eri juga menambahkan bahwa rekomendasi kesembilan berupa advokasi hukum dan mitigasi risiko, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan daerah dalam proses pembangunan nasional. “Mitigasi risiko penting agar tidak ada kekurangan yang terlewatkan selama penerapan kebijakan,” tuturnya. Terakhir, rekomendasi kesepuluh menekankan pentingnya melibatkan anak muda dalam setiap kegiatan APEKSI, sebagai bagian dari upaya mengembangkan keterlibatan generasi muda dalam pembangunan kota.

Harapan untuk Kementerian Terkait

Eri Cahyadi menekankan bahwa rekomendasi-rekomendasi tersebut akan diteruskan kepada pemerintah pusat, termasuk para menteri yang terkait langsung. “Kita berharap rekomendasi ini bisa diakomodir agar program nasional lebih berdampak di level daerah,” katanya. Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan Rakernas XVIII APEKSI di Medan diharapkan bisa menjadi contoh bagi penyelenggaraan acara serupa di masa depan. “Kota Medan sebagai tuan rumah, semoga menjadi inspirasi dalam penguatan koordinasi antar kota,” tambahnya.

Pembukaan Rakernas XVIII APEKSI di Medan diawali oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang hadir sebagai pembicara utama. Eri Cahyadi mengapresiasi partisipasi Agus Harimurti Yudhoyono dan menyatakan bahwa keberadaan menteri tersebut memberikan dorongan untuk mewujudkan rekomendasi-rekomendasi yang lebih konkret. “Komitmen dari pemerintah pusat sangat berperan dalam mendorong pemerintahan daerah,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat progres pembangunan. “Kita harus memastikan bahwa kebijakan nasional selalu memperhatikan kondisi daerah,” katanya. Ia juga menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi akan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut di tingkat kementerian. “Dengan terbentuknya 10 poin ini, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan spesifik daerah dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil lebih tepat sasaran,” tuturnya.

Rakernas XVIII APEKSI di Medan dianggap sebagai platform yang produktif untuk berdiskusi tentang tantangan pembangunan kota. Eri Cahyadi mengatakan bahwa setiap kota memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kebijakan nasional harus mampu beradaptasi. “Dengan rekomendasi ini, kita ingin menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya. Kegiatan tersebut diharapkan bisa memperkuat kapasitas pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai penutup, Eri Cahyadi menegaskan bahwa 10 rekomendasi tersebut akan menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan ke depan. “Rekomendasi ini tidak hanya untuk mengatasi masalah yang ada saat ini, tetapi juga untuk membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan,” katanya. Kehadiran para wali kota dan perwakilan kota lainnya di Rakernas XVIII APEKSI menunjukkan komitmen bersama dalam memperbaiki kualitas pemerintahan daerah. “Kita siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mencapai target pembangunan yang lebih baik,” tutupnya.