BI bakal evaluasi berkala threshold rasio SSB 19 persen pada KLM PPU

Bank Indonesia Siap Menyesuaikan Ambang Batas 19 Persen dalam Insentif Likuiditas Makroprudensial

Indocrowdfunding.com – Pasar keuangan domestik akan memasuki fase baru mulai 1 September 2026, ketika Bank Indonesia (BI) mengaktifkan skema insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) Pendalaman Pasar Uang (PPU). Mekanisme ini dirancang untuk mendorong perbankan mengurangi ketergantungan pada instrumen surat-surat berharga (SSB) dan mengalihkan likuiditas ke instrumen pasar uang jangka pendek. Namun, otoritas moneter menegaskan bahwa parameter kunci dalam skema tersebut—yakni ambang batas rasio kepemilikan SSB sebesar 19 persen—bukan angka statis. BI berkomitmen melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian apabila kondisi pasar berubah secara signifikan.

Mekanisme Insentif dan Syarat Penuhannya

KLM PPU berlaku bagi tiga jenis lembaga keuangan: bank umum konvensional, bank umum syariah, serta unit usaha syariah. Bank yang berhasil menjaga rasio kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) non-repo terhadap total pendanaan di bawah 19 persen berhak memperoleh insentif likuiditas. Besaran insentif tersebut mencapai maksimal 2 persen atau setara 200 basis poin dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Penyaluran insentif dilakukan melalui pengurangan saldo giro bank di BI yang diperhitungkan dalam pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM). GWM sendiri wajib dipenuhi secara rata-rata, sehingga bank memperoleh ruang likuiditas tambahan tanpa harus menambah beban biaya pendanaan. Dengan kata lain, bank yang aktif bertransaksi di pasar uang jangka pendek—misalnya melalui repo, sekuritisasi, atau instrumen moneter lainnya—dapat menikmati relaksasi kewajiban likuiditas secara proporsional.

Dasar Perhitungan dan Faktor yang Dipertimbangkan

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Alexander Lubis, menjelaskan bahwa angka 19 persen bukan hasil penetapan sewenang-wenang. Angka tersebut merupakan keluaran dari serangkaian pemodelan kuantitatif yang dilakukan bank sentral. Dalam prosesnya, BI mempertimbangkan variabel makroekonomi maupun karakteristik mikro tiap bank secara individual. Indikator seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) serta sejumlah metrik risiko likuiditas lainnya turut dimasukkan ke dalam kerangka perhitungan.

“Ini tentu akan dievaluasi terus setiap saat, apakah memang asumsi-asumsi yang kita pakai secara model waktu itu akan hold (tetap atau tidak berubah). Otherwise, kita tinjau lagi 19 persen tersebut.”

Pernyataan tersebut disampaikan Lubis dalam Taklimat Media di Jakarta pada Jumat. Ia menekankan bahwa bank sentral tidak akan membiarkan parameter insentif menjadi kaku ketika lingkungan ekonomi bergerak ke arah yang tidak terduga.

Komitmen Stress Test dan Respons terhadap Volatilitas

Sebagai bagian dari tata kelola risiko, BI akan menjalankan uji tekanan (stress test) terhadap sektor perbankan secara rutin. Tujuannya adalah mendeteksi dini apakah asumsi-asumsi yang melandasi penetapan ambang batas masih relevan. Apabila terjadi volatilitas tajam di pasar obligasi, pergeseran struktural dalam komposisi portofolio bank, atau guncangan eksternal yang mengubah dinamika likuiditas, maka level 19 persen dapat disesuaikan ke atas maupun ke bawah.

“Kita punya seperangkat asumsi-asumsi termasuk LCR, untuk mikronya, kemudian segala macam. Sekali lagi, asumsi-asumsi itu given yang sudah kita masukkan, terpenuhi, sementara ini belum melihat ada bank-bank yang memang berbeda perilakunya dari yang 19 persen ini. Unless nanti memang ada shock-shock lain yang tentu pasti akan kita take into account.”

Penjelasan Lubis mengindikasikan bahwa, hingga saat ini, belum ditemukan pola perilaku perbankan yang menyimpang secara material dari asumsi model. Dengan kata lain, mayoritas bank diperkirakan mampu memenuhi syarat di bawah ambang batas tanpa tekanan likuiditas yang berlebihan. Namun, BI tetap membuka ruang respons cepat apabila skenario ekstrem materialisasi.

Konteks Pendalaman Pasar Uang dan Implikasi bagi Perbankan

Pendalaman pasar uang merupakan salah satu pilar penguatan ketahanan sistem keuangan nasional. Selama bertahun-tahun, struktur pendanaan perbankan Indonesia cenderung terkonsentrasi pada deposito jangka pendek dan penerbitan SBN. Konsekuensinya, pasar uang domestik—yang seharusnya menjadi kanal transmisi kebijakan moneter dan sumber pendanaan jangka pendek bagi korporasi—masih relatif dangkal dibandingkan negara-negara tetangga.

KLM PPU hadir sebagai instrumen insentif yang mengubah insentif relatif: bank yang mengalihkan likuiditas dari portofolio SSB ke instrumen pasar uang akan memperoleh manfaat likuiditas langsung dari BI. Dalam jangka menengah, mekanisme ini diharapkan memperlebar kedalaman pasar uang, menurunkan biaya pendanaan korporasi, serta mengurangi konsentrasi risiko di segmen obligasi pemerintah. Bagi perbankan, transisi menuju rasio di bawah 19 persen menuntut penyesuaian strategi treasury, penguatan kemampuan pricing instrumen jangka pendek, serta peningkatan infrastruktur operasional untuk transaksi repo dan sekuritisasi.

Dimensi Pengawasan dan Fleksibilitas Regulator

Komitmen evaluasi berkala yang diumumkan BI mencerminkan pendekatan regulasi berbasis data dan kondisi nyata. Alih-alih mengunci satu angka untuk periode panjang, otoritas moneter memilih kerangka adaptif yang memungkinkan kalibrasi ulang parameter insentif. Pendekatan ini sejalan dengan praktik bank sentral di berbagai yurisdiksi yang menerapkan mekanisme counter-cyclical: parameter diatur lebih ketat saat pasar stabil dan dilonggarkan ketika tekanan likuiditas meningkat, atau sebaliknya.

Bagi pelaku pasar, pesan utama dari pernyataan BI adalah transparansi proses. Bank dan investor kini mengetahui bahwa ambang batas 19 persen bukan garis akhir, melainkan titik awal yang akan terus dikalibrasi. Hal ini mengurangi ketidakpastian regulasi sekaligus memberi sinyal bahwa otoritas moneter memantau dinamika pasar secara aktif dan siap merespons perubahan struktural sebelum dampaknya menjadi sistemik.