Anggota DPR ajak warga Bengkulu sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Indocrowdfunding.com – Anggota DPR ajak warga Bengkulu untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi Nasional (SEN) 2026. Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Dewi Coryati, anggota Komisi X DPR RI, saat menghadiri forum group discussion (FGD) yang difasilitasi Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, pada Rabu. Dalam kesempatan itu, Dewi menekankan bahwa keberhasilan pendataan ekonomi nasional sangat bergantung pada partisipasi seluruh lapisan masyarakat di tingkat daerah.

Dukungan Legislator untuk Kelancaran Pendataan Ekonomi

Diskusi yang digelar BPS tersebut dirancang sebagai ruang dialog antara pemerintah daerah, petugas sensus, pelaku usaha, mahasiswa, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dewi Coryati menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergi konkret antara Komisi X DPR RI dan BPS guna memastikan tidak ada hambatan birokratis maupun sosial yang menghambat proses pengumpulan data ekonomi di lapangan.

“Masyarakat tidak perlu khawatir memberikan jawaban kepada petugas sensus, karena sensus ini tidak berkaitan dengan besaran pajak yang akan dibayarkan dan data tidak akan disalahgunakan. Ini murni untuk kepentingan pemetaan pembangunan,” ujar Dewi.

Ia juga menanggapi keresahan warga yang merasa terbebani oleh rincian pertanyaan pendataan, mulai dari besaran pengeluaran bulanan, tagihan listrik, status kepemilikan rumah, tingkat pendapatan, hingga jenis tabung gas yang digunakan di rumah tangga. Dewi mengimbau agar setiap responden menjawab dengan jujur dan akurat tanpa rasa takut, sebab kerahasiaan data dijamin oleh regulasi statistik nasional.

Tiga Pilar Pentingnya Data Sensus bagi Pembangunan Daerah

Dewi memaparkan tiga alasan fundamental mengapa SEN 2026 menjadi instrumen strategis. Pertama, hasil sensus berfungsi sebagai kompas navigasi kebijakan pemerintah di tengah transformasi pascapandemi dan percepatan era digital. Tanpa data yang mutakhir, arah pembangunan berisiko menyimpang dari kebutuhan riil masyarakat.

Kedua, data SEN 2026 menjadi rujukan utama bagi lembaga legislatif maupun eksekutif dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan pengawasan, serta perumusan regulasi baru. Kualitas dan kelengkapan data secara langsung memengaruhi keberlanjutan program-program seperti bantuan pelaku usaha mikro, peningkatan kapasitas digital UMKM, hingga pemerataan akses beasiswa pendidikan.

Ketiga, sensus memungkinkan pemetaan potensi ekonomi lokal secara granular. Khususnya di wilayah Rejang Lebong, data tersebut akan mengidentifikasi sektor-sektor pertumbuhan baru yang memerlukan intervensi kebijakan khusus agar roda ekonomi daerah dapat berputar lebih cepat dan inklusif.

Fakta Lapangan dan Jadwal Pelaksanaan di Rejang Lebong

Pelaksanaan Sensus Ekonomi Nasional di wilayah kerja BPS Kabupaten Rejang Lebong mencakup 15 kecamatan dengan melibatkan total 241 petugas pendataan lapangan (PPL). Seluruh kegiatan pendataan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Warga yang belum didatangi petugas sebelum tenggat tersebut dapat menghubungi kantor BPS setempat untuk memastikan jadwal kunjungan.

Tanya Jawab: Hal yang Perlu Diketahui Warga Bengkulu

Apakah data yang saya berikan akan digunakan untuk menghitung pajak? Tidak. Dewi Coryati secara tegas menyatakan bahwa SEN 2026 tidak berkaitan dengan penetapan besaran pajak. Data digunakan semata-mata untuk pemetaan pembangunan dan perumusan kebijakan publik.

Apa yang harus saya siapkan saat petugas datang? Siapkan dokumen terkait pengeluaran rumah tangga, tagihan listrik, informasi kepemilikan atau sewa tempat tinggal, serta catatan pendapatan usaha jika ada. Petugas akan memandu setiap pertanyaan secara sistematis.

Berapa lama proses pendataan berlangsung di rumah saya? Rata-rata wawancara lapangan memakan waktu sekitar 30–45 menit, tergantung kompleksitas aktivitas ekonomi rumah tangga. Petugas PPL di Rejang Lebong berjumlah 241 orang yang tersebar di 15 kecamatan.

Kapan batas akhir pelaksanaan sensus? Seluruh kegiatan SEN 2026 dijadwalkan selesai paling lambat 31 Agustus 2026. Warga yang belum terdata sebelum tanggal tersebut disarankan menghubungi BPS Kabupaten Rejang Lebong untuk konfirmasi jadwal.