Polda Riau dan jajaran tetapkan 40 tersangka dari 37 perkara karhutla

Empat Puluh Tersangka Ditetapkan dari 37 Kasus Karhutla di Riau, Lahan Terbakar Capai 904 Hektare

Indocrowdfunding.com – Skala kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Provinsi Riau sepanjang musim kemarau tahun ini kembali menunjukkan dampaknya yang serius. Hingga akhir pekan lalu, aparat kepolisian di tingkat daerah dan kabupaten/kota telah mengidentifikasi total 40 orang sebagai tersangka dalam 37 perkara terpisah. Luas lahan yang hangus akibat kebakaran-kebakaran tersebut mencapai 904 hektare, angka yang menegaskan betapa masifnya tekanan terhadap ekosistem gambut dan hutan produksi di provinsi yang dikenal sebagai salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia.

Kombinasi jumlah perkara dan tersangka yang relatif tinggi ini mencerminkan pola berulang: setiap tahun, musim kering di Riau memicu gelombang pembakaran lahan yang kemudian berujung pada proses hukum. Namun, tahun ini aparat menegaskan bahwa pendekatan penyidikan dilakukan dengan standar yang lebih ketat dan berbasis bukti ilmiah, bukan sekadar respons reaktif terhadap laporan warga.

Modus Operandi: Kebanyakan Kasus Arah pada Kesengajaan

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau, Komisaris Besar Polisi Ade Kuncoro Ridwan, menjelaskan bahwa hasil penyidikan terhadap seluruh perkara yang ditangani mengungkap sejumlah pola penyebab kebakaran. Temuan utama menunjukkan bahwa mayoritas kasus mengarah pada dugaan kesengajaan—yakni pembukaan lahan secara sengaja melalui pembakaran, bukan akibat kelalaian atau faktor alam.

“Setiap laporan dan peristiwa kebakaran akan kami tangani secara profesional melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang didasarkan pada fakta, alat bukti, dan pendekatan scientific criminal investigation untuk mengungkap secara objektif pihak-pihak yang bertanggung jawab,” ujar Ade Kuncoro di Pekanbaru, Jumat.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen institusional untuk tidak menutup mata terhadap praktik pembakaran yang dilakukan secara terencana, baik oleh individu maupun pihak yang memiliki kepentingan ekonomi atas lahan.

Tiga Perkara Baru Terungkap, Termasuk Kasus di Sinaboi

Dalam perkembangan terkini, jajaran Polda Riau berhasil mengungkap tiga perkara karhutla baru. Salah satunya ditangani oleh Polres Rokan Hilir dan berkaitan dengan kebakaran yang terjadi di Kampung Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, pada 6 Agustus 2026. Dalam kasus ini, seorang pria berinisial MA, berusia 28 tahun, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kecamatan Sinaboi sendiri merupakan kawasan yang secara geografis rentan terhadap kebakaran karena dominasi lahan gambut dan perkebunan. Setiap insiden di wilayah ini berpotensi memicu kabut asap lintas kabupaten, bahkan lintas provinsi, yang berdampak pada kualitas udara di kota-kota sekitar.

Sebaran Perkara per Wilayah: Pelalawan, Indragiri Hilir, dan Bengkalis Paling Terbebani

Distribusi kasus di tingkat kabupaten/kota menunjukkan konsentrasi tertentu. Polres Pelalawan menangani tujuh perkara dengan total delapan tersangka. Angka serupa tercatat di Polres Indragiri Hilir, yang juga menangani tujuh perkara namun dengan tujuh tersangka. Polres Bengkalis menempati posisi yang sama dalam jumlah perkara—tujuh kasus—dengan delapan tersangka.

Di tingkat berikutnya, Polres Kampar menangani empat perkara dengan tiga tersangka. Polres Rokan Hilir dan Polres Indragiri Hilir masing-masing mencatat tiga perkara dengan penetapan tersangka. Sementara itu, Polres Dumai, Polres Siak, dan Polres Kepulauan Meranti masing-masing menangani satu perkara dengan satu tersangka.

Di luar jajaran kepolisian resor, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau sendiri menangani satu perkara di wilayah Bengkalis yang melibatkan dua tersangka. Kasus ini berkaitan dengan kebakaran lahan di kawasan konsesi perusahaan perkebunan, di mana dua warga diduga melakukan perambahan dan pembakaran di area yang menjadi hak kelola korporasi.

Landasan Hukum yang Diterapkan

Penyidik memiliki beberapa instrumen hukum untuk memproses perkara karhutla. Untuk kasus yang terjadi di luar kawasan hutan, dasar utama yang diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memberikan kerangka sanksi pidana bagi siapa pun yang merusak lingkungan secara sengaja maupun lalai.

Jika kebakaran terjadi di dalam kawasan hutan, penyidik dapat pula menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kedua regulasi tersebut mengatur secara spesifik larangan membuka atau merusak kawasan hutan tanpa izin, termasuk melalui pembakaran.

“Selain itu, ketentuan terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 308, juga dapat diterapkan sesuai konstruksi masing-masing perkara,” ungkap Ade Kuncoro.

Pasal 308 KUHP baru mengatur tindak pidana terkait kerusakan lingkungan hidup, termasuk pembakaran yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Penerapan pasal ini membuka kemungkinan sanksi yang lebih proporsional terhadap pelaku yang secara sengaja menghancurkan lahan gambut atau hutan sekunder.

Implikasi dan Konteks Lebih Luas

Penetapan 40 tersangka dari 37 perkara dalam satu musim kemarau bukan sekadar statistik penegakan hukum. Angka tersebut menggarisbawahi bahwa karhutla di Riau masih menjadi persoalan struktural yang melibatkan kepentingan ekonomi—mulai dari pembukaan lahan perkebunan skala kecil hingga konflik penggunaan lahan di kawasan konsesi korporasi. Tanpa perubahan pola insentif ekonomi dan penguatan pengawasan preventif, siklus pembakaran setiap musim kering akan terus berulang, membawa konsekuensi ekologis, kesehatan publik, dan kerugian ekonomi yang jauh melampaui nilai lahan yang dibakar.

Bagi masyarakat Riau, proses hukum yang sedang berjalan ini menjadi pengingat bahwa setiap hektare gambut yang hangus tidak hanya menghilangkan cadangan karbon dan habitat satwa, tetapi juga mengancam pasokan air bersih, kualitas udara, serta mata pencaharian komunitas lokal yang bergantung pada ekosistem tersebut. Ketegasan aparat dalam menuntaskan perkara hingga tingkat pengadilan diharapkan menjadi sinyal bahwa biaya sosial dari pembakaran lahan tidak lagi dapat diabaikan.