Jual beli kursi jalur mandiri Unsoed pada masa Rektor Akhmad Sodiq

Enam Tersangka Ditahan KPK dalam Skandal Jual Beli Kursi Kedokteran Unsoed

Indocrowdfunding.com – Setiap tahun, ribuan lulusan sekolah menengah atas di Indonesia menaruh harapan besar pada gerbang perguruan tinggi negeri. Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) menjadi pintu pertama yang menuntut konsistensi akademik sejak bangku SMA. Bagi mereka yang belum berhasil di tahap itu, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) masih membuka peluang. Dan ketika kedua jalur nasional tersebut pun tidak berpihak, jalur mandiri yang diselenggarakan masing-masing universitas menjadi kesempatan terakhir untuk meraih status mahasiswa negeri. Namun bagi sekelompok keluarga yang mencoba menembus Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) melalui jalur mandiri pada masa kepemimpinan Rektor periode 2025–2026, kesempatan terakhir itu justru berubah menjadi jebakan finansial bernilai ratusan juta rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dan menahan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Unsoed. Keenamnya adalah Rektor Prof. Akhmad Sodiq, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Norman Arie Prayogo, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, Mulyono yang merupakan keponakan langsung Sodiq, serta dua pihak swasta bernama Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto. Penahanan ini menjadi sinyal bahwa lembaga antikorupsi tidak memberi ruang bagi praktik komersialisasi kursi akademik di lingkungan kampus negeri.

Mekanisme Penipuan: Satu Kursi, Rp650 Juta

Di balik penetapan tersangka tersebut, terungkap sebuah skema yang secara spesifik menargetkan Fakultas Kedokteran Unsoed. Melalui dua perantara—Dian dan Adhi—Wakil Rektor Norman Arie Prayogo diduga mematok tarif Rp650 juta untuk setiap “kursi” kedokteran yang hendak ditempati melalui jalur mandiri. Tarif tersebut bukan angka kecil; bagi banyak keluarga di luar ibu kota, jumlah itu setara dengan biaya hidup tahunan atau bahkan modal usaha kecil-menengah.

Yang membuat kasus ini semakin mencoreng integritas akademik adalah fakta bahwa setelah orang tua calon mahasiswa menyetorkan dana sesuai tarif yang dijanjikan, anaknya tetap dinyatakan tidak lulus seleksi mandiri. Sang orang tua, merasa telah diperdaya, menuntut pengembalian seluruh uang. Tekanan itu diteruskan oleh Dian dan Adhi kepada Norman. Untuk menutupi utang Rp650 juta tersebut, Norman—atas sepengetahuan Rektor Sodiq—meminjam dana dari pihak swasta.

Tiga Paket Proyek sebagai Saluran Pengembalian

Uang pinjaman itu kemudian dilunasi bukan dari kantong pribadi, melainkan dari pembayaran proyek kampus. Mulyono, keponakan Sodiq, memiliki perusahaan yang secara tiba-tiba dimenangkan dalam tiga paket pengadaan Unsoed: pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung. Pembayaran atas ketiga proyek tersebut dialihkan untuk melunasi utang Rp650 juta yang semula merupakan “biaya masuk” kursi kedokteran yang tidak pernah terealisasi.

Skema ini memperlihatkan bagaimana posisi struktural di puncak hierarki kampus dapat dikonversi menjadi instrumen keuangan: keputusan rektor memengaruhi alokasi anggaran, keputusan wakil rektor menentukan kelulusan seleksi, dan keputusan kepala bagian akademik mengoperasikan data administratif. Ketika ketiga lapis kekuasaan itu berada di bawah satu orbit kepentingan keluarga, mekanisme pengawasan internal kampus praktis lumpuh.

Implikasi bagi Integritas Seleksi Nasional dan Jalur Mandiri

Kasus Unsoed bukan sekadar persoalan satu fakultas atau satu periode kepengurusan. Ia menyentuh akar kepercayaan publik terhadap seluruh arsitektur penerimaan mahasiswa baru di Indonesia. Jalur mandiri, yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan akses bagi siswa yang tidak tertampung di SNBP maupun SNBT, justru berisiko dipandang sebagai ruang transaksi gelap apabila praktik jual beli kursi terus terjadi tanpa konsekuensi.

Unsoed sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi negeri tertua di Jawa Tengah, berkedudukan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Reputasi akademik institusi ini selama puluhan tahun dibangun atas dasar meritokrasi dan riset. Ketika enam pejabat dan pihak terkait ditahan KPK dalam satu periode kepengurusan, pertanyaan yang muncul bukan hanya soal siapa yang bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga bagaimana tata kelola internal kampus mampu mendeteksi dan mencegah konflik kepentingan sebelum uang berpindah tangan.

Bagi ribuan siswa SMA/sederajat yang saat ini sedang mempersiapkan diri menghadapi SNBP, SNBT, atau jalur mandiri, kasus ini menjadi pengingat bahwa perjuangan akademik mereka seharusnya tidak dibayangi oleh ketakutan bahwa “kursi” yang mereka incar telah dipatok harga di belakang layar. Status mahasiswa negeri adalah hak yang diperoleh melalui kompetensi dan integritas proses seleksi—bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan tarif ratusan juta rupiah.

Penindakan KPK terhadap keenam tersangka diharapkan menjadi titik balik: bahwa setiap rupiah yang masuk ke kantong pejabat kampus tanpa dasar akademik yang sah akan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, dan bahwa gerbang perguruan tinggi negeri tetap terbuka bagi mereka yang layak secara prestasi, bukan bagi mereka yang mampu membayar.