Menhub: 35 izin pesawat asing perkuat penanganan karhutla Kalimantan

Armada Udara Asing Dikerahkan Padamkan Api di Kalimantan, Pemerintah Percepat Perizinan

Indocrowdfunding.com – Menhub – Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah kawasan di Pulau Kalimantan telah mendorong pemerintah mengambil langkah luar biasa: menerbitkan izin operasional bagi 35 pesawat berregistrasi asing agar dapat langsung terjun ke medan pemadaman. Keputusan ini diambil karena armada udara domestik dinilai belum mampu menutupi seluruh kebutuhan sarana pemadaman di tengah skala kebakaran yang terus meluas. Bagi pemerintah, penanganan karhutla kini menempati posisi prioritas utama nasional, dan setiap jam keterlambatan berarti semakin banyak lahan yang hangus serta kualitas udara yang memburuk bagi jutaan warga.

Peran BNPB dan Mekanisme Pengadaan Pesawat

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi pihak yang secara langsung mendatangkan armada udara asing tersebut ke Indonesia. Setelah kebutuhan tambahan sarana pemadaman teridentifikasi, BNPB menghubungi operator penerbangan dari berbagai negara untuk menyewa helikopter dan pesawat pemadam. Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, kemudian menerbitkan izin penerbangannya agar armada itu dapat beroperasi secara legal di ruang udara nasional. Seluruh proses perizinan telah diselesaikan, sehingga tidak ada lagi hambatan administratif yang menghalangi armada tersebut menjalankan misi pemadaman.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mendukung langkah apa pun yang diperlukan untuk mengatasi krisis kebakaran. Ia menyampaikan pernyataan tersebut seusai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.

“Pada intinya kita akan selalu mendukung apa yang menjadi prioritas. Seperti penanganan kebakaran ini kan menjadi prioritas utama pada saat ini. Dalam jangka pendek ini juga harus segera dipadamkan.”

Dudy menambahkan bahwa pesawat-pesawat asing yang didatangkan kebetulan tidak dimiliki oleh operator domestik di Indonesia, sehingga menjadi satu-satunya opsi untuk menutupi defisiensi kapasitas pemadaman udara.

“Kita membutuhkan segala prasarana, yang dibutuhkan untuk memadamkan termasuk pesawat-pesawat asing yang kebetulan tidak dimiliki di Indonesia. Jadi, kita datangkan, didatangkan oleh BNPB, kemudian digunakan untuk pemadaman dan kita memberikan izin.”

Komposisi Armada: Helikopter dari Delapan Negara

Dari sisi teknis, mayoritas armada yang dikerahkan merupakan helikopter. Jenis pesawat ini dipilih karena kemampuannya melakukan manuver di ketinggian rendah, menjangkau titik api yang sulit dijangkau oleh pesawat berbadan besar, serta melakukan penyiraman air atau bahan pemadam secara berulang dalam waktu singkat. Karakteristik tersebut menjadikannya instrumen yang paling efektif untuk operasi pemadaman di kawasan hutan tropis yang topografinya kompleks.

Dudy mengonfirmasi bahwa seluruh izin telah diterbitkan dan armada sudah mulai beroperasi di lapangan.

“Oh ya pesawat-pesawat tersebut sudah beroperasi untuk menangani karhutla. Itu kan sudah kita berikan izin semua. Tadi kan ada sekitar 35 pesawat.”

Rincian Regulasi: 11 Operator, 36 Helikopter, Delapan Negara Asal

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa merinci bahwa 35 izin penggunaan pesawat registrasi asing yang telah diterbitkan mencakup total 36 helikopter yang dioperasikan oleh 11 pemegang Air Operator Certificate (AOC). Negara asal armada tersebut tersebar luas, meliputi Australia, Rusia, Amerika Serikat, Ukraina, Selandia Baru, Laos, Vietnam, dan Kanada. Sebaran geografis yang luas ini mencerminkan keterbatasan kapasitas domestik sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengoordinasikan sumber daya udara lintas negara dalam waktu singkat.

“Negara asalnya dari Australia, Rusia, Amerika, Ukraina, New Zealand, Laos, Vietnam, dan Kanada,”

Sebelas operator yang memperoleh izin tersebut antara lain Ersa Eastern Aviation, Genesa Dirgantara, Falcon Patriot Utama, Pegasus Air Service, Whitesky Aviation, Smart Cakrawala Aviation, Elang Nusantara Air, Intan Angkasa Air Service, Volta Pasifik Aviasi, Dabi Air Nusantara, dan Derazona Air Service. Keberagaman operator ini menunjukkan bahwa mekanisme perizinan darurat dapat mengakomodasi berbagai skala dan jenis armada dalam satu kerangka regulasi yang terpadu.

Implikasi dan Kerangka Pengawasan

Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa percepatan perizinan ini tidak mengorbankan standar keselamatan. Setiap pesawat asing yang beroperasi di ruang udara Indonesia tetap berada di bawah pengawasan keselamatan penerbangan yang berlaku. Dukungan operasional dari pemerintah pusat juga disediakan untuk memastikan koordinasi antara armada asing, satuan pemadam darat, dan otoritas daerah berjalan mulus.

Langkah ini sekaligus menjadi preseden penting bagi tata kelola bencana nasional. Ketika kapasitas domestik tidak memadai untuk merespons skala darurat, mekanisme pengadaan cepat sarana dari luar negeri—dengan tetap menjaga kedaulatan regulasi penerbangan—menjadi instrumen yang dapat diandalkan. Bagi Kalimantan, yang secara geografis rentan terhadap kebakaran akibat musim kering dan aktivitas pembukaan lahan, ketersediaan armada udara yang memadai akan menentukan seberapa cepat api dapat dijinakkan sebelum meluas ke kawasan yang lebih luas. Setiap hari keterlambatan berarti kerugian ekologis dan ekonomi yang semakin sulit dipulihkan.