Ekonom nilai surplus beras perlu diikuti pemerataan distribusi

Surplus Beras 3,67 Juta Ton: Tantangan Sejati Ada di Jalur Distribusi

Indocrowdfunding.com – Indonesia memasuki tahun 2026 dengan posisi produksi pangan yang secara angka tampak menggembirakan. Proyeksi neraca pangan Kementerian Pertanian menempatkan output beras nasional pada kisaran 34,77 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi domestik berada di level 31,10 juta ton. Selisih keduanya menghasilkan surplus agregat sekitar 3,67 juta ton. Di atas kertas, angka tersebut menyiratkan kelimpahan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan di tingkat produksi tidak serta-merta diterjemahkan menjadi akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah kepulauan dan pedalaman.

Indikator Ketahanan Pangan yang Lebih dari Sekadar Stok

Eliza Mardian, peneliti di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menegaskan bahwa kerangka ketahanan pangan yang utuh tidak boleh diukur semata-mata dari ketersediaan pasokan. Aksesibilitas, keterjangkauan harga, dan stabilitas pasokan merupakan pilar yang sama pentingnya.

“Dalam kerangka ketahanan pangan yang utuh, indikatornya bukan cuma ketersediaan. Penting juga akses, keterjangkauan, dan stabilitas.”

Pernyataan tersebut merujuk pada kesenjangan struktural yang masih melekat pada rantai pasok pangan nasional. Surplus produksi di tingkat agregat tidak otomatis menjamin bahwa setiap rumah tangga di pelosok Nusantara mampu memperoleh beras dengan harga yang wajar. Biaya logistik antarpulau yang tinggi, keterbatasan gudang penyimpanan di daerah terpencil, serta struktur pasar yang sempit di wilayah pedalaman menciptakan hambatan berlapis antara titik produksi dan titik konsumsi.

Ekspor ke Malaysia: Langkah Sekunder, Bukan Prioritas

Pemerintah telah menetapkan target pengiriman awal beras sebanyak 1.000 ton ke Malaysia sebagai bagian dari strategi perdagangan komoditas pangan. Secara makroekonomi, ekspor beras memang menyumbang tambahan devisa dan memperbaiki neraca perdagangan. Akan tetapi, Eliza mengingatkan bahwa manfaat devisa dari volume sebesar itu relatif kecil jika dibandingkan total ekspor nonmigas nasional.

“Membuka peluang ekspor meskipun dalam volume kecil sebagai uji pasar seharusnya ditempatkan sebagai langkah sekunder setelah indikator akses dan stabilitas harga di seluruh wilayah dalam negeri terpantau aman.”

Dengan kata lain, memperluas pasar ekspor sebelum memastikan bahwa masyarakat di pulau-pulau kecil dan daerah pedalaman telah memperoleh pasokan stabil dengan harga terjangkau berisiko mengorbankan kepentingan domestik demi keuntungan perdagangan yang marginal. Prioritas kebijakan, dalam pandangan Eliza, harus diarahkan pada penguatan distribusi dalam negeri terlebih dahulu.

Intervensi Pemerintah: SPHP dan Bantuan Pangan

Sebagai respons terhadap ketimpangan distribusi, pemerintah menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dioperasikan melalui Perum Bulog. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat bahwa penyaluran beras SPHP sejak Maret hingga 8 Agustus 2026 telah mencapai 610,3 ribu ton, setara 73,71 persen dari target tahunan 828 ribu ton. Pasar rakyat diposisikan sebagai titik utama distribusi guna memperkuat ketersediaan sekaligus menahan gejolak harga di tingkat konsumen.

Di luar SPHP, Bapanas menugaskan Bulog menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 997,2 ribu ton kepada 33.244.408 penerima untuk alokasi Juli hingga September 2026. Setiap penerima memperoleh 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, atau total 30 kilogram yang dapat disalurkan sekaligus. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog tercatat mencapai 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026, memberikan ruang fiskal dan logistik bagi intervensi pasar yang lebih luas.

Kasus Alor: Ketika Harga Beras Mencapai Rp30.000 per Kilogram

Ilustrasi paling konkret dari persoalan distribusi ini datang dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Adriano Padama, mahasiswa asal daerah tersebut, menyampaikan bahwa harga beras di wilayah pedalaman Alor dapat melonjak ke kisaran Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram setiap kali jalur distribusi terganggu. Kondisi geografis kepulauan yang terpencil membuat biaya angkut menjadi faktor dominan dalam menentukan harga akhir di tingkat konsumen.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi persoalan ini dengan mengunjungi Alor secara langsung dan menginstruksikan Bulog untuk memastikan ketersediaan stok serta menjalankan operasi pasar apabila diperlukan, sehingga masyarakat setempat dapat mengakses beras pada harga yang wajar. Bapanas bersama Bulog kemudian memulai penyaluran bantuan pangan di Alor pada 8 Agustus 2026, menjangkau 37.338 penerima dengan alokasi Juli-September dan total 30 kilogram beras per penerima.

Arah Kebijakan: Infrastruktur Distribusi sebagai Fondasi

Eliza merekomendasikan penguatan infrastruktur distribusi secara sistematis. Langkah-langkah yang ia soroti mencakup penambahan fasilitas penyimpanan di daerah terpencil, pelaksanaan operasi pasar yang lebih rutin dan terukur, serta perbaikan konektivitas antarpulau untuk menekan biaya angkut. Tanpa intervensi struktural pada sisi distribusi, surplus produksi akan tetap menjadi angka statistik yang tidak menyentuh meja makan masyarakat di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau.

“Sebaiknya kita memprioritaskan distribusi dalam negeri sebelum memperluas ekspor.”

Surplus 3,67 juta ton beras pada 2026 merupakan pencapaian produksi yang patut diapresiasi. Namun, makna sesungguhnya dari angka tersebut baru akan terwujud ketika setiap kilogram beras yang diproduksi dapat sampai ke konsumen di seluruh pelosok Nusantara dengan harga terjangkau dan pasokan yang stabil. Hingga distribusi antarpulau dan pedalaman belum diperbaiki secara fundamental, surplus produksi tetap menyimpan risiko ketimpangan pangan yang berkepanjangan.