Purbaya: BNPB punya Dana Siap Pakai untuk bencana senilai Rp950 miliar

Siap Pakai Rp950 Miliar di Tangan BNPB, Pemerintah Buka Pintu Tambahan Anggaran Bencana

Indocrowdfunding.com – Stabilitas pendanaan tanggap darurat bencana kembali menjadi sorotan di Jakarta pada Selasa. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memegang cadangan likuiditas sebesar Rp950 miliar dalam bentuk Dana Siap Pakai (DSP). Angka tersebut, menurut Purbaya, belum terserap seluruhnya dan masih tersedia untuk kebutuhan lapangan kapan pun diperlukan.

Pernyataan itu disampaikan dalam sesi taklimat media di ibu kota, ketika jurnalis menanyakan kemungkinan suntikan anggaran ekstra untuk sektor kebencanaan. Purbaya menjawab bahwa hingga saat itu, kementerian belum menerima satu pun permohonan tambahan dari BNPB, sehingga tidak ada dasar untuk menentukan besaran alokasi baru.

“Kata dirjen saya, dia (BNPB) masih punya Rp900 miliar siap pakai, itu pun belum habis,” ujar Purbaya.

Detail Pagu dan Serapan Anggaran BNPB

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Marbun memberikan rincian angka yang lebih lengkap. Total pagu anggaran BNPB untuk tahun berjalan ditetapkan sebesar Rp5,7 triliun. Dari jumlah itu, porsi yang diklasifikasikan sebagai dana penanganan bencana siap pakai saat ini tercatat Rp950 miliar.

Marbun menambahkan bahwa realisasi belanja BNPB sejauh ini berada di kisaran Rp2,6 triliun. Namun, ia mengingatkan bahwa angka aktual kemungkinan melampaui laporan tertulis, mengingat sejumlah proyek penanggulangan di lapangan masih dalam tahap pengerjaan dan proses pelaporan administrasinya belum rampung. Kesenjangan antara angka di atas kertas dan kondisi riil di lapangan merupakan hal lazim pada fase akhir siklus anggaran kebencanaan.

Usulan Penambahan DSP Rp5,67 Triliun untuk 2026

Di sisi lain, BNPB sendiri telah mengambil langkah proaktif. Dalam konferensi pers yang digelar Selasa pagi di Jakarta, lembaga tersebut mengungkapkan bahwa proses pengajuan penambahan DSP senilai Rp5,67 triliun sedang berjalan di Kementerian Keuangan. Dana tambahan itu ditujukan untuk mempercepat penanganan bencana serta mendukung rehabilitasi fisik infrastruktur di berbagai wilayah sepanjang tahun 2026.

“Di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan, dalam waktu dekat kami mengusulkan sekitar Rp5,67 triliun,” kata Sekretaris Utama BNPB Rustian.

Sebelum usulan besar tersebut masuk tahap finalisasi, BNPB telah menerima kucuran DSP tahap awal tahun 2026 sebesar Rp4,62 triliun. Alokasi awal itu diperuntukkan bagi operasi tanggap darurat di lapangan, mulai dari evakuasi, logistik pengungsian, hingga pemulihan cepat layanan dasar di zona terdampak.

Fleksibilitas Anggaran Bencana: Prinsip Prioritas Keselamatan

Purbaya menekankan bahwa pemerintah memperlakukan kebutuhan fiskal sektor kebencanaan dengan kerangka tersendiri, berbeda dari pos anggaran rutin lainnya. Logikanya sederhana: ketika keselamatan jiwa dan kapasitas bertahan hidup masyarakat terancam, kecepatan pencairan dana menjadi pertimbangan utama di atas prosedur administratif biasa.

“Kalau dinaikkan, kami naikkan. Cuma saya belum terima permintaan dari BNPB sampai sekarang. Jadi, saya nggak tahu tambah berapa, dia (BNPB) belum minta,” tegasnya.

Ia kemudian memberikan jaminan langsung kepada publik bahwa kekhawatiran soal ketersediaan dana kebencanaan tidak perlu menjadi beban pikiran masyarakat.

“Untuk anggaran bencana nggak usah khawatir, kita akan siapkan anggaran seperti yang dibutuhkan,” tambahnya.

Implikasi dan Konteks Kebijakan

Mekanisme DSP sendiri dirancang agar BNPB tidak harus menunggu siklus persetujuan anggaran tahunan setiap kali bencana melanda. Dengan dana yang sudah tersedia dalam bentuk likuid, lembaga dapat mengaktifkan operasi tanggap darurat dalam hitungan jam, bukan minggu. Keberadaan Rp950 miliar yang belum terserap penuh menjadi bantalan sementara sebelum usulan Rp5,67 triliun terealisasi.

Usulan penambahan tersebut, jika disetujui, akan memperluas kapasitas fiskal BNPB secara signifikan dan membuka ruang bagi rehabilitasi infrastruktur pascabencana yang selama ini kerap tertunda karena keterbatasan likuiditas. Tahun 2026, dengan frekuensi kejadian hidrometeorologi yang cenderung meningkat seiring perubahan pola iklim, kebutuhan pendanaan tanggap darurat diperkirakan akan terus bertumbuh. Pemerintah menyatakan akan memantau kebutuhan pendanaan di tingkat daerah secara berkala dan menyediakan tambahan anggaran apabila kondisi di lapangan menuntut respons yang lebih besar dari yang telah dialokasikan.