DPR dorong penanganan terpadu karhutla-kebencanaan lintas kementerian

Parlemen Desak Koordinasi Antar-Lembaga untuk Meredam Dampak Karhutla dan Bencana Alam

Indocrowdfunding.com – Indonesia berdiri di persimpangan tiga lempeng tektonik utama—Pasifik, Indo-Australia, dan Eurasia—sehingga wilayahnya secara geografis berada di jalur yang dikenal sebagai Ring of Fire. Konsekuensinya nyata: gempa bumi, letusan gunung api, banjir bandang, dan kekeringan ekstrem menjadi ancaman yang berulang setiap tahun. Ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda sejumlah provinsi, beban penanganan tidak lagi terbatas pada satu sektor. Kualitas udara merosot, layanan kesehatan kewalahan, dan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu secara simultan. Di tengah kondisi inilah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengeluarkan dorongan agar pemerintah mengaktifkan kembali mekanisme koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam merespons bencana, baik yang bersifat hidrometeorologis maupun akibat aktivitas manusia.

Rapat Paripurna dan Sikap Pimpinan DPR

Sikap tersebut diumumkan setelah pelaksanaan rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, pada hari Selasa. Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dalam forum itu, pimpinan parlemen menegaskan bahwa fragmentasi kewenangan antar-instansi menjadi salah satu penghambat utama kecepatan respons ketika bencana berskala luas terjadi. Penilaian ini bukan sekadar retorika politik; ia merujuk pada pengalaman berulang di mana tumpang-tindih tugas antar-kementerian memperlambat distribusi bantuan, evakuasi warga, dan pemulihan infrastruktur dasar.

Ketua DPR: Satu Instansi Tidak Cukup

Ketua DPR RI Puan Maharani secara eksplisit menyatakan bahwa pengelolaan bencana tidak mungkin ditangani oleh satu lembaga saja. Ia mengingatkan bahwa pola koordinasi terpusat yang pernah dijalankan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terbukti efektif dalam mengorkestrasi respons lintas sektor, mulai dari pencarian dan penyelamatan hingga rehabilitasi pascabencana. Puan mendorong pemerintah untuk menghidupkan kembali fungsi leading sector tersebut agar tidak ada celah komando ketika ancaman datang bersamaan dari beberapa arah.

“Tidak bisa dilakukan oleh satu instansi atau K/L (kementerian/lembaga) saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama,” kata Puan.

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa efektivitas tanggap darurat bergantung pada satu titik komando yang mampu mengintegrasikan data cuaca dari BMKG, informasi geologi dari Badan Geologi, kapasitas medis dari Kementerian Kesehatan, logistik dari Kementerian Perhubungan, serta kewenangan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tanpa orkestrasi semacam itu, setiap lembaga cenderung bekerja dalam silo, dan warga terdampak menanggung konsekuensinya.

Dampak Lanjutan yang Tidak Berhenti di Fase Darurat

Puan juga menyoroti bahwa perhatian parlemen tidak berhenti ketika status tanggap darurat dicabut. Dampak lanjutan karhutla dan bencana alam bersifat kronis: gangguan pernapasan pada kelompok rentan, terganggunya proses belajar anak-anak akibat kabut asap atau kerusakan fasilitas pendidikan, serta tekanan ekonomi yang menghantam mata pencaharian keluarga terdampak. Pemulihan sosial-ekonomi, menurutnya, membutuhkan intervensi yang sama terkoordinasinya dengan fase penyelamatan.

“Kami di pimpinan DPR yang sudah mempunyai tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi agar hal-hal yang sekarang terjadi itu bisa cepat teratasi,” katanya.

Konteksnya penting: Indonesia mencatatkan ratusan kejadian bencana setiap tahun berdasarkan data BNPB, dan sebagian besar bersifat berulang di wilayah yang sama. Tanpa mekanisme pemulihan yang terstruktur dan dibiayai secara memadai, masyarakat di daerah rawan bencana terjebak dalam siklus kerentanan yang tidak pernah benar-benar pulih.

Isu Lahan Bekas Karhutla di Kalimantan Barat

Di samping dorongan koordinasi, DPR juga menyatakan akan meminta pihak berwenang menelusuri informasi mengenai lahan-lahan bekas kebakaran di Kalimantan Barat yang disebut-sebut telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Pertanyaan yang muncul bukan sekadar soal tata ruang, melainkan soal akuntabilitas: apakah izin konversi lahan tersebut memenuhi syarat lingkungan, dan apakah masyarakat adat serta petani kecil yang sebelumnya bergantung pada kawasan itu mendapat kompensasi yang layak. Penelusuran ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan parlemen terhadap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam.

Wacana Penggabungan BMKG dan Badan Geologi

Satu lagi isu yang disinggung dalam forum tersebut adalah wacana penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pimpinan DPR meminta agar rencana itu dikaji lebih dahulu secara mendalam karena kedua lembaga memikul mandat yang berbeda: BMKG berfokus pada pemantauan cuaca, iklim, dan geofisika untuk publik, sementara Badan Geologi bertugas pemetaan, survei geospasial, dan dukungan teknis bagi pertahanan serta pembangunan. Penggabungan tanpa kajian dampak operasional berisiko mengaburkan garis tugas dan justru melemahkan kapasitas masing-masing.

Komitmen Pengawasan dan Anggaran

Melalui seluruh rangkaian sikap yang disampaikan, DPR RI menegaskan kembali perannya sebagai lembaga pengawas yang juga memegang fungsi anggaran. Artinya, parlemen tidak hanya mengkritik, tetapi juga memastikan bahwa alokasi dana untuk pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana tersalurkan secara tepat sasaran. Koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah menjadi prasyarat agar penanganan karhutla dan pemulihan warga terdampak tidak lagi terhambat oleh birokrasi yang terfragmentasi. Pada akhirnya, efektivitas kebijakan kebencanaan diukur bukan dari jumlah dokumen yang diterbitkan, melainkan dari kecepatan dan ketepatan bantuan yang sampai ke tangan warga yang paling membutuhkan.