Anggota DPR minta BGN petakan cakupan MBG di wilayah 3T

DPR Dorong Peta Jangkauan Makan Bergizi Gratis di Daerah 3T

Indocrowdfunding.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T perlu memiliki pemetaan yang jelas agar kebutuhan masyarakat dapat dihitung secara lebih tepat. Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan gambaran menyeluruh mengenai cakupan program tersebut di daerah-daerah dengan tantangan akses dan kondisi geografis yang berbeda.

Pemetaan itu dinilai penting bukan hanya untuk melihat jumlah penerima manfaat, tetapi juga untuk menelusuri perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah memperoleh persetujuan maupun yang sudah menjalankan kegiatan di wilayah 3T.

“Apakah BGN sudah memetakan jalan? Sudah ada peta jalannya, penerima manfaatnya berapa dan SPPG yang sudah disetujui berapa? Karena ini penting untuk Komisi IX pahami, ketahui, juga biar kita bisa hitung, berapa sih kebutuhan di 3T?” ujar Irma di Jakarta, Jumat.

Data Dibutuhkan untuk Mengukur Kebutuhan Daerah

Komisi IX memerlukan informasi yang terperinci agar dapat memahami seberapa jauh MBG telah menjangkau warga di kawasan 3T. Data tersebut juga dapat menjadi dasar untuk melihat kebutuhan layanan gizi di setiap wilayah, termasuk kesiapan pelaksanaannya.

Daerah 3T memiliki karakter yang tidak selalu sama dengan wilayah lain. Hambatan geografis, jarak antarlokasi, serta akses terhadap layanan menjadi faktor yang perlu diperhitungkan ketika program dijalankan. Karena itu, cakupan penerima dan kesiapan SPPG perlu dipantau secara terukur agar pelaksanaan MBG tidak hanya tercatat secara umum, melainkan dapat dilihat perkembangannya di lapangan.

Irma menekankan perlunya kejelasan data mengenai pelaksanaan program di kawasan tersebut. Dengan informasi yang terbuka dan mudah dipantau, perkembangan MBG di wilayah 3T dapat dievaluasi secara lebih baik, termasuk untuk mengidentifikasi kebutuhan yang masih belum terpenuhi.

Perhatian pada Keamanan Pangan

Selain jangkauan program, Irma juga menyoroti penanganan kasus keracunan yang muncul dalam pelaksanaan MBG. Ia meminta BGN membangun kerja sama dengan aparat keamanan serta Kementerian Kesehatan dalam menghadapi persoalan tersebut.

Penanganan lintas lembaga menjadi bagian penting dalam menjaga pelaksanaan program, terutama ketika terdapat kejadian yang berkaitan dengan keamanan makanan. Koordinasi diperlukan agar penanganan kasus dapat dilakukan secara cepat dan agar pelaksanaan layanan gizi tetap mendapatkan pengawasan yang memadai.

Program MBG pada dasarnya menyentuh banyak satuan pendidikan dan kelompok penerima manfaat. Oleh sebab itu, perhatian terhadap keselamatan pangan berjalan beriringan dengan upaya memperluas jangkauan layanan. Data cakupan yang akurat dan pengawasan pelaksanaan yang kuat sama-sama diperlukan agar tujuan program dapat dijalankan secara konsisten.

Penyesuaian Daftar Penerima

Sebelumnya, BGN mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima Program MBG. Alokasi tersebut kemudian dialihkan kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan, termasuk masyarakat di wilayah 3T.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa seluruh satuan pendidikan yang dikeluarkan dari daftar itu terdiri dari sekolah internasional dan sekolah swasta kalangan atas. Penyesuaian ini menempatkan perhatian program pada kelompok serta daerah yang membutuhkan dukungan lebih besar.

Perubahan daftar penerima memperlihatkan pentingnya data yang terus diperbarui. Dalam konteks wilayah 3T, pemetaan penerima manfaat dan keberadaan SPPG dapat membantu memperjelas lokasi yang sudah memperoleh layanan serta area yang masih membutuhkan perhatian.

Bagi Komisi IX, informasi tersebut diperlukan untuk menghitung kebutuhan program secara lebih realistis. Kejelasan jumlah penerima, status SPPG, dan perkembangan pelaksanaan di setiap daerah akan membantu pengawasan terhadap MBG, khususnya di kawasan yang menghadapi tantangan layanan lebih besar.

Fokus terhadap wilayah 3T juga menegaskan bahwa pelaksanaan program gizi tidak dapat dipisahkan dari kondisi setempat. Ketersediaan data yang jelas memberi dasar bagi pemantauan program, sementara koordinasi penanganan keamanan pangan dibutuhkan untuk menjaga pelaksanaannya. Dengan demikian, perluasan manfaat MBG dapat terus dipantau sejalan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.